Solusi Hakiki Menghadapi Karhutla Berulang

TanahRibathMedia.Com—Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum banyak berubah, yang ditandai dengan kemunculan kasus-kasus kematian warga diduga akibat asap karhutla. Indeks kualitas udara di sejumlah wilayah di Sumatra dilaporkan pada fase membahayakan, yang berdampak pada kesehatan warga secara serius (BBC News Indonesia, 8 Oktober 2026). 

Kabut asap akibat karhutla yang menyelimuti Palembang, Sumsel, berdampak buruk pada kesehatan. Salah satunya berita seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Hardiansyah (41) yang merupakan warga Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas (Kompas.com, 2 Oktober 2026).

Peristiwa karhutla ini muncul dari bulan Juli sampai Oktober 2026, kurang lebih sudah terjadi selama empat bulan. Selama itu sudah banyak dampak buruk yang terjadi, terutama berdampak pada kesehatan warga masyarakat, khususnya bayi/balita dan lanjut usia. Bahkan, berdampak juga bagi pekerja di luar rumah yang sehari-harinya mencari nafkah. Mereka ikut merasakan dampaknya hingga berisiko kehilangan nyawa karena paparan asap karhutla yang membuat jarak pandang di jalan terganggu. 

Ini merupakan bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi kesehatan warga masyarakat yang terdampak karhutla. Dalam sistem sekuler-kapitalis, kebijakan pengelolaan hutan membawa petaka lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Bahkan, sanksi yang tidak tegas menyebabkan pembakaran hutan selalu berulang setiap tahunnya. Hal ini jelas karena lemahnya penegakan hukum pada sistem sekuler. 

Di dalam Islam, justru kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Terlebih lagi dalam kondisi darurat karhutla seperti sekarang, penanganan kesehatan harus menjadi prioritas utama bagi negara. Di dalam syariat Islam, negara adalah sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya yang pelaksanaannya harus maksimal dengan evaluasi mendasar terhadap tata kelola hutan dan sumber daya alam (SDA), bukan hanya dengan cara memadamkannya saja. Islam juga memandang alam sebagai amanah yang tidak boleh dikelola oleh perorangan atau perusahaan saja hanya demi keuntungan segelintir pihak. 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda mengenai kepemilikan bersama atas tiga SDA:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."(HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah) 

Hutan, lahan gambut, dan tambang termasuk dalam kategori tersebut. Ketika dikelola oleh negara secara langsung untuk kesejahteraan rakyat, motif pembakaran hutan demi membuka lahan korporasi akan tertutup rapat. 

Di dalam Surat Al-A'raf ayat 56, Allah Swt. juga secara tegas melarang perusakan alam, 

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ 

Bahkan, di dalam sistem Islam terdapat sanksi yang sangat tegas dan sesuai syariat Islam. Bagi pihak-pihak yang akan menguasai hutan tidak akan berani lagi melakukannya karena pelaku perusakan lingkungan yang membahayakan nyawa publik akan dikenakan sanksi ta'zir yang berat hingga membuat jera. Tidak ada kompromi bagi korporasi yang merusak alam dan merenggut nyawa rakyat. Dengan penegakan hukum yang adil dan tegas, insyaallah karhutla tidak akan berulang setiap tahunnya. 

Sudah saatnya kita kembali pada solusi hakiki, yaitu penerapan syariat Islam secara kafah dalam pengelolaan SDA.