Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

TanahRibathMedia.Com—Negeri ini kembali diuji dengan ironi yang memilukan. Di tengah amukan bencana alam yang silih berganti menghantam mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan yang mengancam keselamatan warga, ada pihak-pihak yang justru tega meraup keuntungan di atas penderitaan rakyat.

Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026 dan menetapkan lima orang sebagai tersangka (metrotvnews.com, 14 Oktober 2026). Yang lebih mencoreng nurani publik, kasus ini turut menyeret adik sekaligus tenaga ahli dari Kepala BNPB sendiri (bbc.com, 14 Oktober 2026).

Berdasarkan penelusuran, praktik culas ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2022, sebuah rentang waktu yang sangat lama, sedangkan rakyat justru sedang berjibaku menyelamatkan diri dari berbagai musibah alam (kompas.com, 14 Oktober 2026). Dana siap pakai ini semestinya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Dana ini digunakan untuk membantu penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan korban bencana, bukan menjadi sumber keuntungan pribadi.

Korupsi dana bencana bukanlah sekadar kejahatan administrasi/pelanggaran keuangan biasa. Perbuatan ini adalah bentuk kezaliman nyata yang merampas hak-hak dasar manusia, yakni saat mereka berada pada titik paling rentan (korban bencana). Mengapa kejahatan semacam ini terus berulang dan seolah menjadi tradisi birokrasi? Jawabannya terletak pada sistem yang kita jalani saat ini.

Dalam sistem kapitalisme, agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan bernegara sehingga nilai-nilai ketuhanan kehilangan fungsi kontrolnya di dalam ruang-ruang kekuasaan. Tanpa benteng keimanan yang kokoh, para pejabat kehilangan rasa takut kepada Allah SWT. Mereka tidak lagi melihat jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat, tetapi sebagai komoditas untuk mengeruk kekayaan pribadi.

Di sisi lain, sistem kapitalisme membuka celah selebar-lebarnya bagi lahirnya korupsi struktural. Mulai dari mahalnya biaya politik yang melahirkan praktik jual beli jabatan, politik balas budi kepada para penyandang dana, hingga penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu.

Lemahnya pengawasan dan sanksi yang kerap tumpul ke atas juga membuat korupsi bukan lagi sebuah anomali, melainkan sudah menjadi "penyakit bawaan" dari sistem ekonomi-politik kapitalistik. Ketika sanksi hukum tidak memberikan efek jera yang tegas, para pelaku kejahatan kerah putih tidak akan pernah merasa takut untuk mengulangi perbuatannya.

Islam memandang bahwa penanganan bencana dan pemberantasan korupsi harus diselesaikan secara tuntas dari akarnya, bukan sekadar menambal sulam gejala permukaannya saja. Ada beberapa pilar utama yang ditegakkan dalam sistem Islam untuk menuntaskan korupsi ini.

Pertama, paradigma Islam memandang bahwa pemimpin dan negara wajib hadir di garis terdepan untuk melindungi rakyatnya, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Jabatan diposisikan sebagai amanah suci, bukan sarana mencari pengaruh atau materi. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus) dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari).

Kedua, pendidikan berbasis akidah Islam melahirkan individu-individu yang memiliki kepribadian Islam yang kuat. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala perbuatan akan menjadi pengawas internal yang paling efektif, bahkan ketika tidak ada satu pun manusia yang mengawasi.

Ketiga, sistem Islam dalam institusi negara niscaya menerapkan mekanisme pengawasan harta yang ketat. Sebelum diangkat, seluruh kekayaan calon pejabat dicatat sebagai batas awal. Selama masa jabatan, mereka dilarang keras menerima hadiah atau gratifikasi yang memanfaatkan kedudukannya. Negara juga menerapkan prinsip pembuktian terbalik, yang mana jika terjadi lonjakan harta yang tidak wajar di luar gaji resmi, pejabat tersebut wajib membuktikan kehalalannya. Mekanisme ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. yang aktif mengaudit harta para gubernurnya dan menyita aset yang bertambah secara tidak wajar untuk dimasukkan kembali ke kas negara (Bayt al-Mal).

Keempat, bagi pelaku kejahatan korupsi yang merugikan hajat hidup orang banyak, negara menerapkan sanksi takzir yang berat, yakni mulai dari pemecatan, pengumuman identitas pelaku, penyitaan seluruh harta hasil korupsi, hingga hukuman penjara atau sanksi fisik sesuai keputusan hakim, bahkan hukuman mati. Tujuannya agar memberikan efek jera yang nyata bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati amanah rakyat.

Sungguh, sudah saatnya kita merenungkan kembali arah tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Bencana alam adalah ketetapan Allah Swt. yang harus kita hadapi dengan kesabaran dan ikhtiar terbaik. Namun, penjarahan dana bencana oleh tangan-tangan kotor manusia adalah kezaliman buatan sistem yang harus segera diakhiri dengan kembali pada aturan Allah Swt. yang adil dan paripurna.