OPINI
Program MBG, Bisnis Laris Manis
Oleh: Pudji Arijanti
(Pegiat Literasi untuk Peradaban)
TanahRibathMedia.Com—Tanah Papua, di mana pun bumi dipijak, di situlah kekayaan alam terhampar di perut bumi. Emas dan tembaga, minyak dan gas bumi, nikel, batubara dan hutannya dan masih banyak lagi kekayaan lainnya. Akan tetapi, menurut Menteri Kesehatan, Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut
Makana Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang diklaim dapat mengentaskan stunting dan gizi buruk. Faktanya, di Papua hanya ada 10% SPPG. Padahal Papua merupakan daerah dengan angka stunting dan gizi buruk yang tinggi.
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 414 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi
(SPPG) fiktif. Bahkan sempat menerima transfer anggaran senilai Rp311,2 miliar, namun uang tersebut telah ditarik Kembali (Kompas.com, 31 Juli 2026).
Kebijakan Rumit
Program MBG adalah program balas budi sehingga patut dikaji ulang. Tujuan kebijakan tersebut dibuat untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Sayangnya, belum menyentuh akar persoalan. Di berbagai daerah malah muncul hal-hal yang berkaitan dengan buruknya penanganan program MBG. Jadi MBG dikatakan tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Anggaran yang besar, tetapi problem yang sesungguhnya belum terselesaikan.
Program MBG menguras anggaran, bahkan memangkas beberapa sektor yang sangat butuh anggaran. Seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T terabaikan. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu serta generasi.
Lebih jauh, berdasarkan fakta-fakta justru program MBG adalah program yang menyuburkan para pejabat beserta kroninya.
Bicara kapitalis kebijakannya nampak populis. Akan tetapi, itu semua hanyalah pencitraan penguasa. Dengan kata lain untuk kepentingan perebutan kekuaaaan periode berikutnya, serta bagi-bagi keuntungan untuk orang-orang yang mendukungnya. Demi balik modal, penguasa tidak segan-segan mengamankan posisinya. Sungguh, rakyat hanya dibutuhkan saat mendulang suara. Setelahnya suara rakyat semakin sumbang, seiring kekuasaan yang telah digenggam penguasa. Itulah politik demokrasi berbiaya mahal, butuh dana besar untuk bisa duduk di kursi kekuasaan. Praktik balas budi menjadi taruhan ketika telah menjadi pejabat, melalui kebijakan atau anggaran negara.
Pemimpin dalam Islam: Raa'in
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. "Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya". (HR. Bukhari dan Muslim)
Sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang terjadi hari ini. Pemimpin dalam Islam setiap kebijakannya hanya untuk rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penguasa dalam Islam adalah raa'in. Tugasnya hanya memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara adil dan merata. Orientasinya menjadi penguasa hanya untuk mercari rida Allah. Karena rasa keimanan yang tinggi, setiap kebijakannya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Tidak ada rakyat kelaparan, karena kemiskinan. Tidak satu orangpun terlewat dalam pengawasannya. Semua kebutuhan rakyat dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan semua diurusi. Apalagi menyangkut nyawa manusia. Tujuan kebijakannya hanya terwujudnya kemaslahatan rakyat. Sehingga kepemimpinannya benar-benar fokus pada masalah yang dihadapi rakyat.
Penguasa dalam Islam adalah Khalifah. Khalifah dipilih untuk memimpin rakyat dengan menjalankan kepemimpinan Islam. Oleh karena itu, pemilihan Khalifah sangatlah mudah, efektif, dan efisien. Tidak perlu memiliki dana yang besar, sehingga bebas intervensi dari pihak manapun. Tidak perlu politik balas budi dengan menggelembungkan anggaran atas setiap kebijakan.
Kesimpulan
Dalam sistem saat in kebijakan yang dihasilkan tidak lepas dari hasil kompromi politik. Biaya kontestasi yang mahal, serta ingin mempertahankan status quo, kekuasaan, dukungan politik erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan kebijakan yang dihasilkan.
Sejatinya program MBG adalah program yang tidak perlu diselenggarakan. Cukup sejahterakan rakyat, pekerjaan layak mudah diakses sehingga setiap individu mudah memenuhi setiap kebutuhannya.
Negara tidak perlu lagi mebuat program makan bergizi gratis. Karena, seluruh rakyat mampu memenuhi kebutuhan nutrisi serta gizinya secara teratur dan terus menerus.
Sungguh, betapa sempurnanya Islam dengan sistem yang selalu terjaga dari keburukan. Aturannya bersumber dari wahyu, jelas terjaga sistem kehidupannya. Saatnya berpaling dari sistem saat ini. Sistem yang tidak memuliakan manusia, layak diganti.
Wallahu'alam bissawab.
Via
OPINI
Posting Komentar