Pembengkakan Anggaran MBG, Harus Waspada!

TanahRibathMedia.Com—Di tengah meroketnya anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis), muncul sederet alarm bahaya dari berbagai pengadaan barang yang diklaim sebagai kelengkapan MBG. Mulai dari mobil pick up, motor trail MBG, tablet, kaos kaki, semir sepatu hingga penggunaan event organizer (EO) untuk mengatur berjalannya program MBG. Tentu saja, deretan kelengkapan tersebut terasa "aneh" di tengah isu efisiensi anggaran yang terus digemborkan negara. 

Tak tanggung-tanggung, biaya yang dialokasikan untuk berbagai kelengkapan tersebut, besarannya fantastis. Tengok saja, pengadaan tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dianggarkan sebesar Rp 508,49 Milyar (9 paket), kebutuhan sandang SPPI Rp 6,31 Trilyun, EO Rp 112,4 Milyar. Bahkan pengadaam semir dan sikat sepatu pun menelan dana sebesar Rp 1,57 Milyar. Masalah besarnya, biaya pengadaan kelengkapan tersebut dibebankan kepada APBN yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja (bbcindonesia.com, 20-4-2026). 

Sejak program MBG terlaksana, yakni awal tahun 2025, hingga kini, April 2026, anggaran MBG melonjak tajam. Alokasi MBG yang dimulai dengan angka Rp 71 Trilyun tetiba meroket hingga menyentuh angka Rp 171 Trilyun. Dan di titik rawan inilah, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menemukan sejumlah celah rawan korupsi (kompas.com, 19-4-2026). 

Temuan bagian pertama, KPK menemukan rangkaian masalah yang belum juga tuntas hingga saat ini. Pertama, regulasi MBG belum memadai, terkhusus dalam mengelola strategi dan teknis program. Kedua, mekanisme bantuan pemerintah melahirkan resiko perpanjangan rantai  birokrasi, mulai dari potensi rente dan rawan penyunatan anggaran. Ketiga, pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor utama MBG berpotensi mengabaikan pengawasan pemerintah daerah. Keempat, potensi konflik kepentingan bisnis antara penguasa dan pengusaha dinilai sebagai hal yang pasti terjadi. Terlebih dalam penentuan mitra dapur SPPG. 

Program andalan ini pun melahirkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. KPK juga membeberkan temuannya yang kedua. Di antaranya, rentetan kasus keracunan yang berulang kali terjadi tidak menjadikan program ini berhenti. Justru sebaliknya, program terus berjalan tanpa hambatan. Pemeriksaan tidak dilakukan secara intensif dan transparan. Tentu saja, hal ini memunculkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Masalah lain, pengawasan pangan diabaikan. Banyak dapur MBG yang tidak sesuai standar sehingga kasus keracunan kerap terjadi berulang kali. Pengawasan pangan yang kini diterapkan sama sekali tidak menggandeng pihak terkait seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Dinas Kesehatan setempat. Indikator keberhasilan MBG juga tidak ditetapkan dengan jelas. Sehingga tidak mampu menetapkan parameter jelas terkait keberhasilan MBG baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Karut-marutnya pelaksanaan MBG membuat sebagian besar masyarakat geram. Bahkan pengusaha kecil UMKM yang dijanjikan akan lebih sejahtera dengan program MBG, ternyata hanya bohong besar. Berdasarkan survey Policy Reseach Center, tidak kurang dari 88,5% manfaat MBG diduga mengalir ke kantong para elite dan mitra SPPG. Sementara manfaat yang diperoleh anak sekolah sebagai obyek sasaran MBG hanya berkisar 6,5% (data.goodstars.id, 29-3-2026). Hasil survey tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara tujuan program dengan realisasi yang dilaksanakan di lapang. Kita semua memahami bahwa tujuan utama MBG adalah memperbaiki gizi anak Indonesia dengan men-zero-kan angka stunting demi mencapai Indonesia Emas 2045. Apabila evaluasi MBG tidak juga diwujudkan dengan adil, maka tujuan program andalan ini sulit terwujud dengan utuh. 

Betapa buruknya realisasi program yang bersandar pada konsep batil untung rugi ala pengusaha. Rakyat hanya dijadikan alasan demi langgengnya kepentingan penguasa dan pengusaha. Inilah dampak penerapan sistem kapitalisme sekuleristik yang melalaikan konsep amanah. Rakyat hanya dianggap beban yang sama sekali tidak mampu diurusi. Konsep halal haram pun ditinggalkan demi kekuasaan dan kenikmatan duniawi semata. Negara tak mampu berkutik. Segalanya disetir oleh penguasa sekaligus pengusaha. Wajar saja, program ini jauh dari tujuan utamanya. 

Islam, Amanah Mengurus Rakyat

Rakyat adalah amanah yang wajib dijaga negara. Dijamin segala bentuk kepentingannya. Mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, akses lapangan pekerjaan dan kebutuhan lain yang menunjang kebutuhan hidupnya agar mampu layak dan sejahtera.

Rasulullah saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin (ra‘in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya...” (HR. Bukhari Muslim)

Islam menetapkan dan menerapkan mekanisme yang khas dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Optimasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki negara untuk seluruh kemaslahatan umat menjadi satu stategi utama dalam pengurusan rakyat. Sumberdaya dikelola langsung oleh negara tanpa campur tangan pihak asing dan swasta. 

Kemandirian pengelolaan sumberdaya alam mampu merangsang terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan beragam. Edukasi terkait pembekalan ketenagakerjaan menjadi satu hal yang dijadikan program utama oleh negara sehingga mampu menjadi bekal penting bagi setiap individu, terlebih bagi kepala keluarga yang memiliki tanggungan nafkah. Negara juga berkewajiban menyediakan upah tenaga kerja yang layak dan sepadan dengan keahlian. Pengurusan yang bijaksana melahirkan ekonomi negara yang kuat dan berdaya. Negara yang menerapkan sistem Islam memiliki sumber keuangan yang berasal dari berbagai pos utama seperti pos kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, dan pos-pos lain yang ditetapkan hukum syarak. 

Menyoal pemenuhan gizi rakyat, negara secara langsung menjamin penyaluran bahan pangan yang menyeluruh ke setiap pelosok negeri, baik di wilayah desa maupun kota. Sumber ketahanan pangan dipenuhi. Misalnya melalui program ketahanan dan diversifikasi pangan di setiap wilayah melalui pengaturan teknis produksi dan distribusi yang merata ke setiap daerah. Produk pangan pun tersedia dengan melimpah dan negara menyiapkan strategi yang memudahan akses bagi setiap rakyat. 

Tidak melulu soal pemenuhan gizi, negara juga menetapkan jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan dan jaminan layanan infrastruktur yang disiapkan untuk seluruh warga negara. 

Islam-lah satu-satunya harapan. Tak perlu lagi cemas dengan masa depan rakyat. Karena sistem Islam menyiapkan layanan tangguh dan utuh dengan tatanan menyeluruh. Berkah melimpah, rahmat tercurah menggapai Indonesia Emas dalam wadah peradaban yang gemilang.