Demiliterisasi Gaza: Jebakan Kapitalisme Global

TanahRibathMedia.Com—Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) disebut mendesak Hamas agar segera menyelesaikan rancangan kesepakatan demiliterisasi Jalur Gaza. Mengutip dari New York Times menyatakan bahwa Amerika Serikat menginginkan Hamas menyerahkan hampir semua persenjataannya serta menyerahkan peta jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza (Antara, 7-4-2026).

Ini adalah muslihat Amerika Serikat, tentu saja Hamas menolak dan menganggap hal itu akan mengancam eksistensi serta perjuangan mereka. Bagi Hamas, kemampuan bersenjata sebagai alat untuk bertahan. Kalau dilucuti, mereka tidak memiliki perlindungan di tengah konflik yang tidak bertepi. Serta tidak ada jaminan jika Zionis Israel dapat dipercaya janjinya. Dalam hal ini Hamas menuntut: dunia mengambil tindakan tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Zionis Israel di Gaza yang dilakukan berulang kali. Gencatan senjata yang telah disepakati tak menghentikan serangan, warga sipil terus menjadi korban hingga kini.

Sesungguhnya demiliterisasi adalah upaya Barat (AS) untuk menghentikan perjuangan perlawanan rakyat Gaza dengan jihad. Itu semua adalah kedok, tipu daya Barat untuk membungkam perlawanan. Saat Hamas diminta melucuti senjata, justru Zionis terus melanggar gencatan senjata menumpahkan darah warga sipil. Ini bukan perdamaian, tapi upaya melumpuhkan perlawanan. Harusnya dipahami, pelucutan senjata juga bagian dari serangan pemikiran sebagai upaya mengubah cara pandang umat agar menganggap perlawanan sebagai ancaman dan penyerahan senjata sebagai jalan damai. Umat digiring kepada cara pandang yang lemah dan rendah, padahal mereka adalah umat terbaik sebagaimana ditegaskan dalam sejarah peradaban Islam. Dengan demikian, pelucutan senjata tidak hanya melemahkan semangat jihad tetapi juga membentuk cara pandang agar perlawanan dipersepsikan negatif dan demiliterisasi dianggap sebagai solusi.

Realitas panjang penjajahan di Palestina menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan: solusi diplomasi yang selama ini ditempuh tidak pernah benar-benar menghentikan kezaliman. Berbagai perundingan justru berulang kali melahirkan kompromi yang merugikan kaum Muslim. Karena itu, solusi hakiki bagi Gaza bukanlah diplomasi, melainkan hadirnya institusi politik Islam yang memiliki kekuatan riil untuk membebaskan rakyat Palestina, yakni Khilafah. Palestina adalah salah satu wilayah negeri Islam yang wajib dibebaskan, dan pembebasan itu hanya akan terwujud melalui kekuatan militer bukan negosiasi murahan yang semakin merugikan dan menyengsarakan kaum muslim dan rakyat Gaza kususnya.

Dalam kerangka Khilafah, pembebasan Palestina bukan sekadar retorika, melainkan kewajiban negara. Khilafah akan menggerakkan seluruh potensi militer negeri-negeri Muslim dalam satu komando yang terpusat. Dengan demikian kekuatan ini tidak akan tercerai-berai oleh sekat nasionalisme, tetapi bersatu untuk satu tujuan: mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina hingga tuntas. Di sinilah peran sentral seorang Khalifah sebagai raa’in (pengurus umat) dan junnah (perisai). Ia seorang pemimpin juga pelindung nyata bagi darah, kehormatan, dan keamanan kaum Muslim. Tidak akan ada pembiaran atas penindasan dan penjajahan karena fungsi kepemimpinan dalam Islam meniscayakan keberpihakan total kepada umat. 

Oleh sebab itu, selama pemimpin negeri-negeri Muslim masih terikat pada kepentingan global baik karena tekanan ekonomi, militer, atau aliansi, maka pembebasan Palestina tidak akan pernah terwujud. Karena itu, solusi hakiki untuk menghilangkan penjajahan atas negeri-negeri kaum muslim tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik. Karena itu, langkah mendasar yang harus ditempuh adalah membangun kesadaran umat melalui dakwah ideologis. Umat harus memahami urgensi Khilafah, bukan sekadar sebagai wacana, tetapi sebagai kewajiban syar’i yang harus diperjuangkan. Dari sinilah, akan lahir kekuatan perubahan yang mampu mengakhiri dominasi sistem yang hari ini justru melanggengkan penjajahan. 

Umat harus menyadiri hanya melalui dakwah ideologis terkait urgensi Khilafah yang wajib diperjuangkan. Hanya dengan kembali kepada sistem Islam yang menyatukan kekuatan politik dan militer  dalam satu kepemimpinan, pembebasan Palestina akan menjadi keniscayaan. Inilah momentum bagi umat Islam untuk bangkit, menyadari tanggung jawabnya dan memperjuangkan perubahan yang hakiki. Sudah saatnya umat Islam menyadari, selama ini kebijakan-kebijakan atas solusi Palestina adalah solusi semu yang terbukti gagal. Sungguh, penjajahan tidak akan berakhir dengan kecaman, apalagi sekadar diplomasi tanpa upaya kekuatan apple to apple.