BBM Nonsubsidi Melambung Tinggi Imbas Krisis Global

TanahRibathMedia.Com—Efek domino dari konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini mulai menyentuh dapur-dapur rakyat di seluruh dunia. Ketidakpastian keamanan di jalur strategis Selat Hormuz telah memicu kekhawatiran yang nyata terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi sebuah konsekuensi logis dalam mekanisme pasar internasional, setiap keputusan politik di belahan dunia lain akan segera menjelma menjadi gelombang kenaikan harga di SPBU lokal.

Dilansir dari cnbcindonesia.com (18-04-2026), PT Pertamina (Persero) secara resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia mulai 18 April 2026. Lonjakan harga yang sangat mencolok terjadi pada jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX yang kini masing-masing menyentuh angka Rp19.400 hingga Rp23.900 per liter. Sebagai perbandingan, kenaikan ini terasa sangat kontras karena harga Pertamax relatif stabil di kisaran Rp12.300-an, sementara Pertalite dan Bio Solar belum mengalami perubahan. Ketimpangan ini menciptakan jarak harga yang semakin lebar, menandakan beban berat yang ditanggung oleh sektor transportasi dan industri pengguna bahan bakar nonsubsidi.

Di balik angka-angka tersebut, terdapat realita kemanusiaan yang getir. Harga BBM subsidi tidak naik, namun antrean panjang kendaraan di berbagai daerah mulai mengular berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar murah. Di tingkat pengecer, harga justru melambung tak terkendali akibat kelangkaan, sementara kapal tanker Pertamina dikabarkan masih tertahan di titik panas Selat Hormuz. Pemerintah kini dipaksa mengambil langkah darurat mulai dari penerapan kebijakan Work From Home (WFH), pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan roda empat, hingga pengurangan intensitas program sosial guna menambal kebocoran anggaran.

Pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Jika harga seluruh jenis BBM dinaikkan secara merata, inflasi akan meledak dan memicu gejolak sosial yang destruktif. Sebaliknya, jika tidak dinaikkan, defisit APBN akan membengkak hingga ke titik kritis. Kondisi ini kian diperparah oleh status Indonesia sebagai net importir minyak yang membuat kita sangat rentan terhadap gangguan pasokan dari luar negeri.

Situasi energi ini pada akhirnya mencekik masyarakat kecil, baik dari sisi aksesibilitas maupun daya beli. Kenaikan inflasi bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan momok nyata yang membayang di depan mata setiap kali warga hendak memenuhi kebutuhan pokoknya. Fenomena ini menjadi potret buram sebuah negeri yang terlalu bergantung pada impor komoditas strategis. Tersandera dalam ekonomi dan politik karena merasakan efek domino dari krisis global.

Untuk itu Islam menawarkan solusi sistemis dalam pengelolaan energi melalui institusi Khilafah. Dengan Islam sebagai ideologi negara, Khilafah akan menerapkan sistem secara kaffah melalui mekanisme distribusi harta yang berlandaskan pada politik ekonomi syariah. Hal ini bertujuan mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi yang hakiki, sehingga negara mampu menjamin ketersediaan BBM bagi setiap individu rakyat tanpa harus terombang-ambing oleh kepentingan kapitalisme global.

Negara berkewajiban menjalankan aturan distribusi barang secara adil untuk memastikan kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Distribusi ini diatur agar barang-barang kebutuhan pokok dan strategis, seperti BBM, dapat dijangkau oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali melalui mekanisme harga yang stabil atau bahkan pemberian secara cuma-cuma jika diperlukan. Islam melarang praktik penimbunan dan campur tangan korporasi yang merugikan publik, sehingga rantai distribusi tetap pendek, efisien, dan bebas dari distorsi pasar yang zalim.

Negara harus mengembalikan status sumber daya alam (SDA) sebagai kepemilikan umum. Dalam pandangan Islam, tambang minyak dan gas tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi asing maupun lokal, melainkan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR Abu Daud). Dengan dasar ini, keuntungan dari pengelolaan energi akan kembali sepenuhnya untuk melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk memupuk kekayaan segelintir orang.

Kemandirian energi ini akan semakin kokoh ketika Indonesia terintegrasi dengan negeri-negeri muslim lainnya dalam satu kepemimpinan. Kekayaan minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, tidak lagi menjadi komoditas dagang yang dibatasi sekat nasionalisme, melainkan didistribusikan secara merata untuk kemaslahatan seluruh wilayah di bawah naungan Khilafah. Integrasi sumber daya menciptakan kemandirian ekonomi dari tekanan politik negara-negara adidaya.

Dengan kemandirian tersebut, Khilafah akan menjelma menjadi negara yang independen dan berwibawa di kancah internasional. Kontrol energi dan jalur strategis akan menjaga stabilitas politik serta ekonomi. Ketahanan ini memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga meski dunia sedang dilanda konflik, sehingga rakyat tidak perlu menanggung beban inflasi akibat permainan harga di bursa energi internasional.

Khilafah akan mengelola energi secara bertanggung jawab sesuai syariat. Mencari energi alternatif dengan berbagai riset. Penghematan dilakukan pada aspek-aspek yang memang memerlukan efisiensi, tanpa sedikit pun mengurangi kualitas pelayanan publik atau kewajiban strategis lainnya. Dengan kombinasi kedaulatan sumber daya dan kemajuan teknologi, pemenuhan kebutuhan energi rakyat akan terjamin secara berkelanjutan dalam negara yang menyejahterakan rakyatnya.