BBM Bergejolak, Rakyat Terseret: Cermin Ketergantungan yang Mengkhawatirkan

TanahRibathMedia.Com—Gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak baik-baik saja. BBM nonsubsidi mengalami lonjakan harga, sementara di berbagai daerah masyarakat harus rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal (Kompas.id, 31 Maret 2026).

Situasi ini diperparah dengan tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia. Ketegangan global di kawasan tersebut berdampak langsung pada pasokan energi, termasuk bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak. 

Pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, menaikkan harga BBM berisiko memicu inflasi dan gejolak sosial. Bahkan tanpa kenaikan pun, antrean panjang sudah terjadi di sejumlah wilayah. Di sisi lain, mempertahankan harga melalui subsidi berarti menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang tidak bisa ditopang dalam jangka panjang.

Langkah-langkah penghematan pun mulai diberlakukan, seperti ‘work from home’ (WFH), pembatasan pembelian BBM, hingga pengurangan program tertentu. Namun kebijakan ini lebih bersifat reaktif daripada solutif. Ia tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Indonesia sebagai negara net importir minyak sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika terjadi gangguan pasokan atau konflik geopolitik, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Inilah konsekuensi dari ketergantungan terhadap komoditas strategis yang seharusnya bisa dikelola secara mandiri.

Bagi masyarakat, gonjang-ganjing BBM bukan sekadar isu ekonomi makro. Ia hadir dalam bentuk antrean panjang, biaya transportasi yang meningkat, hingga harga kebutuhan pokok yang ikut merangkak naik. Ancaman inflasi menjadi nyata dan semakin membebani kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang stabil bagi rakyat. Ketika faktor eksternal begitu dominan memengaruhi kebijakan dalam negeri, maka kedaulatan ekonomi menjadi dipertanyakan.

Fenomena ini mencerminkan lemahnya kemandirian energi. Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya sering kali tidak terintegrasi secara optimal. Negara yang memiliki potensi besar justru tetap bergantung pada impor karena berbagai faktor, mulai dari kebijakan, investasi, hingga kepentingan global.

Akibatnya, setiap gejolak dunia akan dengan mudah mengguncang stabilitas dalam negeri. Ketahanan ekonomi menjadi rapuh karena tidak berdiri di atas kekuatan sendiri.

Dalam pandangan Islam, energi seperti minyak dan gas termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Pengelolaan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta atau asing yang berorientasi keuntungan semata.

Kemandirian energi hanya dapat terwujud ketika sumber daya yang melimpah di berbagai wilayah negeri Muslim dikelola secara terpadu. Distribusi dilakukan secara merata untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Dengan kemandirian ini, negara tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global. Stabilitas ekonomi dan politik dapat terjaga karena tidak bergantung pada pihak luar. Bahkan, negara memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar yang disegani di dunia.

Selain itu, Islam juga mengajarkan penggunaan energi secara bertanggung jawab. Penghematan dilakukan bukan dengan mengurangi pelayanan publik, tetapi dengan memastikan penggunaan yang tepat guna. Negara juga akan mengembangkan sumber energi alternatif untuk menjamin keberlanjutan.

Gonjang-ganjing BBM hari ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan adalah titik lemah yang harus segera diatasi. Tanpa kemandirian, setiap krisis global akan selalu berujung pada penderitaan rakyat.

Sudah saatnya kebijakan energi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyentuh akar persoalan. Kemandirian, keadilan distribusi, dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya. Jika tidak, maka antrean panjang dan kecemasan masyarakat akan terus menjadi pemandangan yang berulang di masa depan.