New Gaza dan Dewan Perdamaian Gaza, Tipu Muslihat AS dan Israel

TanahRibathMedia.Com—Miris melihat kondisi umat Islam di Gaza serta negeri-negeri muslim saat ini. Betapa tidak, Umat Islam kembali disuguhi siasat politik Amerika Serikat atas Palestina melalui pembentukan “Board of Peace” (BoP) atau "Dewan Perdamaian Gaza". Inisiatif ini diklaim sebagai jalan keluar perdamaian bagi Palestina. Padahal pada saat yang sama, Menteri Israel menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran paksa warganya.

Fakta mengejutkan, Amerika Serikat sudah menyiapkan ‘blueprint’ pembangunan New Gaza. Proyek pembangunan ulang wilayah Palestina yang dihancurkan. Mengacu pada salindia presentasi resmi. Amerika Serikat merancang pembangunan puluhan gedung pencakar langit di sepanjang pesisir, termasuk di atas bekas kawasan permukiman Rafah yang telah diratakan. Sekaligus membentuk Dewan Perdamaian Gaza untuk mengendalikan wilayah tersebut secara menyeluruh: politik, ekonomi, hingga demografinya (BBCNews, 23-1-2026).

Ironisnya, Indonesia dikabarkan turut masuk dalam skema ini. Tanpa sikap tegas menolak penjajahan. Harusnya dipahami, keterlibatan tersebut berisiko menjadikan Indonesia bagian dari legitimasi penjajahan gaya baru. Alih-alih berdiri sebagai pembela sejati hak dan kemerdekaan rakyat Palestina.

Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak lebih dari akal-akalan politik Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai Gaza secara penuh sekaligus menutup jejak genosida yang telah mereka lakukan. Dengan cara membangun narasi New Gaza seolah-olah kehancuran yang terjadi adalah titik awal pembangunan, bukan akibat kejahatan kemanusiaan yang dikomandoi AS dan Israel.

Lebih jauh untuk melegitimasi kendali politik internasionalnya atas Gaza. Amerika Serikat membentuk Dewan Perdamaian Gaza (DPG) dengan memanfaatkan keterlibatan negara-negara Muslim. Seluruh rangkaian langkah tersebut, dijalankan sebagai siasat terencana guna menguasai dan mengendalikan Gaza secara total. Dimulai dari penghancuran wilayah dan pengusiran paksa penduduknya, dilanjutkan dengan proyek New Gaza yang dibungkus narasi rekonstruksi, hingga pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai payung politik internasional.

Skema ini dirancang agar kendali atas Gaza tidak lagi dilakukan secara terang-terangan melalui agresi militer, melainkan melalui jalan diplomasi, pembangunan, dan pengakuan internasional. Dengan cara ini sebenarnya, Palestina masih dalam jajahan mereka. Namun secara perlahan hak rakyat Palestina atas tanah, kedaulatan, dan keadilan dihapus dari percaturan dunia. Secara hakiki Palestina adalah tanah milik umat Islam. Wilayah Gaza dan seluruh Palestina sejatinya merupakan bagian dari tanah kaum Muslim yang dirampas secara paksa melalui proyek kolonialisme Zionis yang didukung kekuatan imperialis global. 

Untuk itulah Amerika Serikat butuh kendali politik internasional atas Gaza, guna mengokohkan penjajahannya. Maka, dibentuklah Dewan Perdamaian Gaza (DPG) dengan merangkul negara-negara Muslim sebagai bagian dari skema pengakuan dunia internasional. Keterlibatan negara-negara tersebut digunakan untuk membangun kesan seolah-olah kebijakan yang diambil merepresentasikan kepentingan dunia Islam, padahal arah dan kendali strategis tetap berada sepenuhnya di tangan Amerika Serikat dan sekutunya.

Dalam Islam, Allah Swt. dengan tegas melarang umat-Nya untuk tunduk patuh dan memberikan loyalitas politik kepada negara kafir yang memusuhi kaum Muslim. Larangan ini dimaksudkan agar umat Islam tidak terseret dalam barisan kekuatan yang menindas, apalagi menjadi bagian dari legitimasi kezaliman terhadap sesama Muslim.

Umat Islam dan para penguasa di dunia Islam wajib bersikap tegas menolak dan menghadang seluruh makar Amerika Serikat dan Israel. Yang ditujukan untuk menguasai Gaza serta melanggengkan penjajahan atas Palestina.

Oleh sebab itu, persoalan Palestina bukan sekadar konflik wilayah atau krisis kemanusiaan, melainkan masalah penjajahan yang menuntut pembebasan total. Selama akar penjajahan ini tidak dicabut, maka setiap narasi: perdamaian, rekonstruksi, atau pembangunan hanyalah akal-akalan negara kafir untuk melanggengkan kolonialesme dalam bentuk baru.

Harapan umat Islam hanya dapat disandarkan pada keberadaan Khilafah yang memiliki kapasitas politik, ekonomi, dan militer secara setara (apple to apple) untuk menghentikan kebengisan Israel dan para sekutunya. Sejarah mencatat bahwa Khilafah pernah tampil sebagai kekuatan adidaya dunia yang mampu melindungi wilayah umat Islam dan menundukkan agresi kekuatan imperialis. 

Semua dapat terwujud hanya dengan jihad dan Khilafah dalam membebaskan Palestina. Seluruh cita-cita pembebasan Palestina hanya dapat terealisasi melalui tegaknya kepemimpinan Islam yang menyatukan umat. Hal ini wajib menjadi prioritas perjuangan umat bersama partai politik islam ideologis bukan yang lain. Bukan melalui jalur kompromi yang justru melanggengkan penjajahan.