APBN Islam Berbeda dengan APBN Kapitalisasme

TanahRibathMedia.Com—Banjir bandang juga tanah longsor telah menimpa beberapa provinsi di pulau Sumatra termasuk Aceh. Bencana alam tersebut membuat ribuan sekolah dan infrastruktur mengalami kerusakan dan mengganggu kegiatan masyarakat. 

Ketua komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di pulau Sumatra bagian utara pasca banjir dan longsor. Menurut penilaiannya, rusaknya sekolah dan terkendalanya kegiatan belajar dalam garis besar tentu memerlukan anggaran tambahan serta metode yang lebih cepat dan terstruktur.

Ribuan sekolah rusak yang berdampak pada ratusan ribu siswa yang ketinggalan belajar. Negara harus bersegera memulihkan dan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak (detik.com, 9-12-2025).

Hampir setiap tahun publik kembali disuguhi polemik seputar APBN, yang defisit yang kian melebar, utang yang terus menumpuk, pajak yang semakin memberatkan, serta subsidi yang dikurangi atas nama efisiensi. Sayangnya, perdebatan ini selalu berhenti pada aspek teknis, seolah persoalan anggaran negara cukup diselesaikan dengan perbaikan manajemen fiskal.  Padahal APBN tidak pernah berdiri diruang hampa. Ia adalah produk dari cara pandang hidup yang dianut negara kapitalisme. Karena itu, persoalan APBN sejatinya bukan semata soal angka, melainkan soal keyakinan dan sistem kehidupan. 

Defisit dianggap wajar dalam sistem Kapitalisme yang menormalisasi defisit dan utang sebagai instrumen kebijakan. Akibatnya, negara terjebak dalam lingkaran utang yang berkepanjangan, dan APBN masa depan tersandera dengan kewajiban masa lalu. Dalam sistem Kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator dan negara hanya menjaga agar pasar berjalan stabil, sementara kesejahteraan rakyat diserahkan pada mekanisme ekonomi. Akibatnya, layanan publik dikomersialkan dan rakyat diposisikan sebagai objek pajak serta konsumen. Karena sistem Kapitalisme menjadikan pajak sebagai tulang punggung APBN, yang dibebankan kepada rakyat kecil, sementara para pengusaha terbebas dari pajak. Negara hanya bergantung pada utang yang berbunga. Ironisnya sumber kekayaan alam yang melimpah ruah malah diserahkan kepada korporasi.

Berbeda dengan APBN dalam sistem Islam, APBN dibangun di atas sumber pendapatan yang ditetapkan syari'ah dan sebagian besar tidak membebani rakyat. Negara memperoleh pemasukan dari mengola kepemilikan umum seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan laut. Kekayaan yang sejatinya milik seluruh umat. Selain itu, terdapat dari kharaj, jizyah, fa'i dan ghanimah. Zakat dikelola negara, tetapi penggunaannya terbatas sesuai ketentuan syari'ah. Karena pajak dalam Islam bukan sumber utama, dan tidak bersifat permanen. Ia hanya dipungut dalam kondisi darurat, yang bersifat sementara, dan hanya dibebankan kepada kaum muslim yang mampu. 

Pembelanjaan negara dalam Islam ditujukan untuk menunaikan kewajiban syari'ah untuk memenuhi kebutuhan, pendidikan, kesehatan gratis, keamanan, infrastruktur publik, serta jaminan hidup bagi fakir miskin. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena keterbatasan kas. Negara wajib mencari solusi yang halal dan mandiri, tanpa riba dan tanpa ketergantungan pada asing. 

Sebaliknya, dalam sistem kapitalisme, belanja negara sering kali dikorbankan demi menjaga stabilitas fiskal. Pembayaran bunga utang menyedot anggaran besar, sementara pelayanan publik dipangkas atau  dikomersialkan. Rakyat dipaksa menyesuaikan diri dengan APBN, bukan APBN yang disusun untuk rakyat.

Islam memandang defisit secara berbeda. Negara tidak dibenarkan menjadikan utang sebagai solusi permanen, terlebih yang berbasis riba. Kemandirian fiskal dijaga dengan pengelolaan kekayaan umat dan mekanisme syari'ah yang adil. Karena itu, solusi hakiki persoalan APBN tidak cukup dengan mengganti kebijakan atau menteri, tetapi menuntut perubahan sistem secara menyeluruh. Islam tidak hanya menawarkan konsep anggaran, melainkan aturan hidup yang lengkap, untuk mengatur urusan ekonomi, politik dan pemerintahan secara terpadu.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa problem APBN adalah bagian dari problem sistem yang harus diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui penerapan syari'ah secara total dalam naungan kepemimpinan negara khilafah. 

Dengan demikian selama aturan Allah Swt. ditinggalkan, selama itu pula kedzaliman akan dilembagakan melalui kebijakan negara kapitalisme. Untuk melanjutkan kehidupan Islam bukan pilihan ideologis semata, melainkan kebutuhan yang mendesak agar negara kembali berfungsi sebagai pengurus rakyat, bukan pemungut pajak.