Kesenjangan Ekonomi Pejabat dan Rakyat, Buah Sistem Buatan Manusia

TanahRibathMedia.Com—Sistem buatan manusia yang diberlakukan saat ini telah terbukti melahirkan kesenjangan ekonomi yang sangat kentara antara pejabat negara dan rakyatnya. Banyak pejabat negara yang bisa hidup mewah sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Mereka bisa hidup mewah dengan sarana tunjangan gaji yang cukup fantastis dari negara. 

Seperti berita terbaru yang banyak di bicarakan oleh masyarakat, bahwa tunjangan perbulan anggota DPR sampai Rp 50 juta itu hanya untuk tunjangan perumahannya. Mereka juga mendapat tunjangan tunjangan bensin dan beras yang nilainya cukup besar. Untuk tunjangan beras senilai Rp 12 juta dan Rp 17 juta untuk tunjangan bensin, selain itu mereka juga mendapat tunjangan makan (Tempo.com, 19-8-2025).

Hal ini menuai kritikan dari masyarakat, banyak dari masyarakat yang turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah terkait gaji dan tunjangan DPR. Besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR menjadi sebuah hal yang memprihatinkan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat saat ini banyak yang mengeluhkan kesulitan ekonomi dan kesulitan mencari mata pencaharian di tengah gempuran PHK masal. Masyarakat juga disuguhkan fakta oleh para pejabat negara yang sedang duduk di kursi DPR dengan mudahnya bisa mendapat tunjangan yang nilainya fantastis. Semua ini menjadi pemicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Kecemburuan ini berubah menjadi kemarahan rakyat, karena beberapa oknum anggota DPR yang tidak bijak menyikapi kritik dari masyarakat terkait kenaikan tunjangan anggota DPR. Banyak pihak menilai bahwa sejumlah anggota DPR RI menjadi pemicu utama demontrasi besar-besaran yang melanda Indonesia (Serambi news, 30-8-2025).

Apa yang dipertontonkan oleh para pejabat publik negeri ini, termasuk respon mereka dalam menyikapi kritik publik, ataupun juga dari kebijakan mereka yang memberikan tunjangan anggota DPR dengan nilai yang cukup besar. Semua ini bersumber dari diterapkannya sistem buatan manusia yaitu sistem sekuler demokrasi yang berlandaskan kapitalisme. Tidak heran wakil rakyat yang lahir dari sistem buatan manusia ini, lebih memfokuskan dedikasi mereka hanya untuk materi, bukan mensejahterakan rakyat. Para wakil rakyat menjadikan diri mereka layaknya pengusaha yang ingin mendapat untung banyak dari jabatan yang sedang mereka emban. 

Selain itu mereka juga miskin empati di kala rakyat terhimpit dengan kemiskinan, mereka justru hidup mewah bergelimang harta.

Hal ini sangat berbeda dengan wakil rakyat yang lahir dari sistem Islam. Dalam Islam, konsep wakil rakyat (majelis umat) fungsinya untuk mengawasi dan mengoreksi (muhasabah) pemerintahan agar berjalan sesuai hukum-hukum Allah Swt., seperti yang di contohkan oleh Baginda Rasullullah saw.

Wakil Rakyat (majelis umat) di dalam sistem Islam, mereka dipilih oleh umat atas dasar kepercayaan. Mereka mewakili umat, menyampaikan pendapat umat atas berbagai persoalan hidup di tengah-tengah umat. Wakil rakyat (majelis umat) ini akan melaksanskan tugasnya dengan amanah atas dorongan keimanan kepada Allah Swt. Mereka akan lebih fokus pada amanah yang mereka emban, dan tidak akan menuntut keistimewaan seperti wakil rakyat saat ini. Dalam sistem Islam antara wakil rakyat, penguasa, dan rakyat akan berdampingan, saling mengukuhkan, dan saling mendukung demi mencari keridhaan Allah Swt.