Makan Bergizi Gratis Bikin Miris

TanahRibathMedia.Com—Sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden RI, ia membuat suatu kebijakan tentang MBG alias makan bergizi gratis. Dari wacana yang diusulkan sepertinya sangat menarik dan mampu menjadi solusi dalam mengatasi tingginya kasus stunting yang menimpa banyak anak di berbagai belahan Nusantara. 

Namun pada faktanya, program yang dinamakan makan bergizi gratis ini menuai banyak permasalahan saat penyelenggaraannya. Dimulai dari tidak seluruh sekolah mendapatkan haknya, dana yang diambil untuk memenuhi biaya MBG ini, hingga makanan tak layak alias tak bergizi yang disajikan kepada anak-anak di masing-masing sekolahnya. 

Seharusnya, jika program ini dinamakan makan bergizi gratis, menu yang diberikan juga harus memenuhi standar bergizi tersebut. Bukan malah diberikan ulat sebagai lauknya. Walaupun mungkin ada beberapa yang menyebutkan bahwa ulat tinggi protein, tapi apabila menimbulkan bahaya bagi yang mengonsumsinya maka harus dihindari.

Walhasil, program yang seharusnya menjadi solusi, malah menimbulkan permasalahan baru yang lebih berbahaya bagi kesehatan anak bangsa. Bahkan, belum menyentuh akar permasalahan dari terjadinya kasus angka stunting yang terus meninggi setiap tahunnya. Belum lagi masalah kesehatan lainnya yang kini seolah tidak menjadi hal urgent karena kesehatan hanya dijadikan sebagai kebutuhan pendukung bukan kebutuhan utama. 

Sehingga, menimbulkan suatu kesimpulan bahwa program ini bukanlah semata untuk kesejahteraan rakyat semata. Melainkan sebagai pencitraan yang justru pada akhirnya membebani rakyat. 

Bayangkan saja, anaknya diberikan makan siang gratis dengan alokasi dana yang tidak sedikit, sedangkan orangtuanya terkena PHK atau diharuskan membayar pajak yang di luar nalar. Sungguh tidak sebanding antara apa yang telah rakyat usahakan dengan apa yang pemimpin berikan. 

Wajar saja, kebijakan yang tampak tidak matang secara perencanaan ini adalah buah dari sistem kapitalisme yang menjadikan harta dan kekayaan sebagai asas dalam melakukan suatu perbuatan. Sehingga mengesampingkan standar halal haram yang telah syariat Islam tentukan. 

Pun, pada akhirnya program ini ada bukan karena kesadaran para penguasa untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Melainkan hanya sebagai alat untuk menarik simpati dan menarik suara demi keberlangsungan jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki. Terbukti dengan semakin diuntungkannya para korporat dengan adanya program tersebut. Karena berbagai dana dipotong dengan alasan untuk pemenuhan MBG. 

Berbeda dengan sistem Islam yang menjadi solusi atas segala problematika yang terjadi. Islam menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak menimbulkan kasus stunting mau pun permasalahan kesehatan lainnya. Hal ini tentu saja akan berdampak kepada semakin meningkatnya ketakwaan masing-masing individu karena kebutuhan pokoknya sudah dijamin oleh negara. 

Selain itu, negara juga diwajibkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat. Tak hanya itu, negara juga membangun sebuah departemen yang akan mengelola kebutuhan pangan sesuai yang Islam tetapkan. Sehingga pangan yang diberikan kepada rakyat kualitasnya sangat bagus dan layak untuk dikonsumsi.

Untuk membuat departemen ini, Daulah Islam tentu saja akan melibatkan sejumlah ahli maupun para pakar dalam membuat kebijakan terkait tentang pangan ini. Selain itu, Islam juga memiliki dana besar dari berbagai sumber untuk menciptakan kesejahteraan bagi para rakyatnya. Sehingga permasalahan seperti di atas tidak akan terjadi kembali.