Efisiensi Anggaran, Solusi atau Frustasi?

TanahRibathMedia.Com—Di tengah berbagai persoalan yang menimpa negeri ini di mana hidup rakyat semakin hari semakin dalam bayang bayang kegelapan. Pada saat yang sama, pemerintah  justru menawarkan kebijakan-kebijakan yang  alih-alih ingin menyejahterakan rakyat ternyata justru sebaliknya, kebijakan yang diambil pemerintah justru berujung  menyusahkan rakyat.

Di antaranya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dalam upaya merealisasikan program MBG adalah satu kebijakan yang mengundang pro dan kontra kontra di tengah masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun. Pada tahap pertama, telah dihemat Rp300 triliun, sementara tahap kedua direncanakan sebesar Rp38 triliun. Tahap ketiga, yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menargetkan dividen sebesar Rp300 triliun (metrotvnews.com, 16-02-2025).

Bagaimana tidak, efisiensi anggaran pada proyek-proyek yang berkepentingan dengan kebutuhan utama rakyat secara langsung justru dipangkas, seperti proyek infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain terjadi pemborosan anggaran dengan banyaknya kementerian yang dipandang tidak vital untuk kepentingan negara. 

Salah satu contoh yang terkena dampak langsung dari efesiensi anggaran adalah di Kabupaten Brebes. Banyak proyek pembangunan terancam gagal seperti perbaikan jalan di berbagai titik di Brebes. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat di mana setiap hari harus melewati jalan-jalan berlubang yang bisa saja mengancam keselamatan pengguna jalan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat Brebes. 

Berdasarkan informasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Bebes, pada tahun 2022 saja jumlah kecelakaan di wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.088 kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kerusakan jalan, dan kerugian materil. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Kecamatan Brebes tercatat sebagai kecamatan dengan statistik kecelakaan tertinggi di wilayah ini. 

Dengan kondisi ini semakin menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukanlah solusi melainkan pemerintah nampak sudah frustasi dan tidak tahu lagi harus dengan cara apa merealisasikan program MBG sebagai program unggulan. Inilah wajah asli sistem kapitalisme yang sebenarnya. sistem ini terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat karena kebijakan yang diambil hanya berdasarkan asas untung rugi. 

Berbeda dengan sistem Islam, terpenuhinya Kebutuhan pokok rakyat adalah tugas seorang Khalifah di mana ia murni bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya individu per individu tanpa mengganggu kepentingan-kepentingan rakyat yang lainnya dengan landasan syariat. 

Keberhasilan sistem Islam tampak dari pengaturan sumber pendapatan negara yang jelas yaitu bersumber dari tiga sektor utama: kepemilikan individu (zakat, sedekah, hibah), kepemilikan umum (sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang), serta kepemilikan negara (jizyah, kharaj, dan usyur) sehingga  sistem keuangan yang dibangun sangat kuat dan mandiri, tidak seperti sistem kapitalis yang mengandalkan sistem keuangan negara dari pajak dan utang. Dalam sistem Islam, jika memang diperlukan untuk melakukan pungutan pajak karena Kondisi keuangan negara mengalami defisit maka itu akan dilakukan negara tetapi hanya kepada para aghniya (orang-orang kaya) saja sehingga tidak merugikan rakyat. 

Dalam pengelolaan anggaran, Islam menetapkan pengeluaran berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Anggaran negara diprioritaskan untuk  kepentingan wajib, seperti jihad, kesejahteraan fakir miskin, gaji pegawai negeri, serta pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu negara juga menyediakan anggaran untuk kebutuhan darurat, seperti bantuan bencana alam dan krisis pangan.

Untuk menyelesaikan persoalan anggaran hari ini, sistem Islam  memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan kebijakan efisiensi anggaran dalam sistem kapitalisme. Negara dalam sistem Islam tidak hanya memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menjamin kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan sektor-sektor vital. 

Maka sudah saatnya kita mempertimbangkan sistem yang mampu menyelesaikan persoalan anggaran negara ini dengan sistem yang berlandaskan syariat Islam sebagai solusi hakiki bukan solusi ysng berujung frustasi.