Hukum Membuat Akad Tertulis, Begini Penjelasannya

TanahRibathMedia.Com—Pakar Fiqih Kontemporer, KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa membuat akad tertulis itu hukum asalnya sunnah (mandub).

"Pembuatan akad tertulis (kitābat al-’uqūd) atau penulisan akad yang hukum asalnya sunnah (mandub), dapat berubah menjadi wajib, karena dua alasan utama," tuturnya sebagaimana rilis yang diterima Tanah Ribath Media, Sabtu (05-10-2024).

Pertama, untuk menjaga hak  masing-masing yang hukumnya wajib. "Demi untuk menjaga hak masing-masing (shiyānatul huqūq), yang hukumnya wajib," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, demi untuk menghilangkan segala bentuk dharar/mudharat (bahaya), utamanya demi untuk menghindari persengketaan (qath’ul munāza’āt).

Sebagai pakar fiqih, Ustaz Shiddiq memberikan catatan penting bahwa akad tertulis yang awalnya sunnah bisa menjadi haram jika pembuatan akad itu menjadi sarana keharaman.

"Perlu kami beri catatan penting, bahwa pembuatan akad tertulis hukumnya dapat menjadi haram, jika pembuatan akad tertulis itu menjadi sarana kepada yang haram," jelasnya.

Terakhir ia memberikan contoh kasus terkait perkara yang bisa mengantarkan kepada keharaman seperti disebutkan Muhammad Shidqī Al-Burnū dalam Mausū’ah Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah, VIII/775.

"Misalnya utang piutang ribawi (berbunga) atau akad jual beli segala sesuatu yang diharamkan seperti jual beli narkoba, babi, khamr, dan lain sebagainya. Atau segala macam akad-akad haram lainnya, sesuai kaidah fiqih: al-wasīlah ilā al-harām muharramah. Artinya, segala sarana atau perantaraan menuju yang haram, hukumnya diharamkan. Wallāhu a’lam bi al-shawāb," pungkasnya. []Nur Salamah