Karhutla Membara, Rakyat Menanggung Derita: di Mana Tanggung Jawab Negara?

TanahRibathMedia.Com—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius bagi keselamatan dan kehidupan ekonomi rakyat. Asap yang mengepung permukiman membuat masyarakat kesulitan bernapas, sementara aktivitas ekonomi terhambat. Ironisnya, ketika hutan terbakar, rakyatlah yang harus menanggung sebagian besar dampaknya.

Laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang diberitakan Kompas.com (29-10-2026) memperkirakan kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, lebih dari dua kali lipat estimasi Agustus. Angka ini merupakan estimasi pemodelan, bukan seluruhnya kematian yang telah terkonfirmasi secara individual akibat karhutla.

Ancaman tersebut tidak berhenti di sekitar lokasi kebakaran. Peneliti BRIN menjelaskan bahwa partikulat halus PM2,5 dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga masyarakat yang jauh dari titik api pun berisiko terpapar (detikInet, 1-11-2026). Bahkan, kualitas udara Kalimantan Tengah sempat mencapai angka ISPU 1.533 pada 24 Oktober 2026. Menteri Kesehatan juga melaporkan peningkatan jumlah pasien rumah sakit hingga tiga kali lipat (Metro TV, 24-10-2026).

BNPB mencatat akumulasi 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi (BNPB, 22-10-2026). Di sisi lain, karhutla turut menghambat aktivitas masyarakat, mengurangi pendapatan, dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kebakaran yang tampak sebagai bencana lingkungan sesungguhnya juga menjadi bencana kesehatan dan ekonomi.

Berulangnya karhutla menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman ketika api sudah membesar. Tata kelola hutan dan lahan, pengawasan perizinan, pencegahan, serta penegakan hukum harus dievaluasi secara menyeluruh. Lambatnya mitigasi dan penanganan yang tidak memadai dapat memperpanjang penderitaan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan warga, bukan sekadar hadir setelah bencana meluas.

Ketika hujan turun dan api mulai padam, bukan berarti persoalan selesai. Partikel berbahaya masih menyisakan risiko kesehatan, sementara warga yang kehilangan penghasilan membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi ekonominya. Artinya, penanganan karhutla harus mencakup pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Dalam perspektif ekonomi politik, orientasi pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan keuntungan dapat mendorong eksploitasi hutan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Pembukaan lahan dengan pembakaran, misalnya, merupakan praktik yang dapat menekan biaya operasional, tetapi menimbulkan kerugian sosial dan ekologis yang jauh lebih besar. Tentu, penyebab setiap kebakaran harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan digeneralisasi.

Persoalan semakin rumit ketika negara lebih dominan berperan sebagai regulator, sementara pengelolaan sumber daya alam memberikan ruang besar bagi kepentingan korporasi. Apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan efektif, kepentingan ekonomi dapat berbenturan dengan keselamatan masyarakat. Dalam sistem kapitalisme, orientasi keuntungan dan komersialisasi sumber daya alam menjadi aspek penting yang patut dikritisi ketika berhadapan dengan kewajiban melindungi kepentingan publik.

Islam menempatkan pemimpin sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan mengatur, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Negara wajib menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Membiarkan rakyat terus-menerus terpapar asap berbahaya tanpa perlindungan memadai merupakan persoalan serius dalam pemenuhan amanah tersebut.

Allah Swt. juga mengingatkan dalam QS. Al-A'raf ayat 56, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” Ayat ini menjadi landasan bahwa eksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia harus dicegah.

Dalam Islam, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama termasuk kepemilikan umum. Pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan segelintir pihak. Negara bertanggung jawab mengatur pemanfaatan hutan dengan memperhitungkan keseimbangan ekologi, mencegah deforestasi yang merusak, serta memastikan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keselamatan rakyat.

Prinsip tersebut memiliki jejak sejarah dalam pemerintahan Islam. Pada masa Rasulullah saw., dikenal konsep hima, yakni kawasan yang dilindungi dari pemanfaatan secara sembarangan untuk kepentingan bersama. Rasulullah saw. menetapkan kawasan al-Naqi' sebagai kawasan perlindungan bagi kuda-kuda kaum Muslim. Praktik perlindungan kawasan ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, termasuk untuk mendukung kepentingan masyarakat miskin. Sejarah ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam pemerintahan Islam memiliki dimensi perlindungan lingkungan dan kemaslahatan publik, bukan sekadar eksploitasi ekonomi.

Penerapan prinsip Islam menuntut negara melakukan pencegahan karhutla secara serius. Pemetaan kawasan rawan kebakaran, pengawasan lahan gambut, pengelolaan tata air, patroli rutin, dan pengendalian aktivitas pembukaan lahan harus menjadi prioritas. Jika kebakaran terjadi, negara wajib segera mengerahkan seluruh sumber daya, mulai dari aparat pemadam, tenaga ahli, infrastruktur, anggaran, hingga dukungan militer apabila diperlukan untuk mempercepat penanganan.

Negara juga harus menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat terdampak. Pengobatan, pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan harus mudah diakses tanpa membebani warga yang sudah kehilangan pendapatan. Pemulihan ekonomi masyarakat, terutama petani dan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, juga tidak boleh diabaikan.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran atau terlibat dalam kelalaian yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk korporasi dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kekuatan modal maupun jabatan.

Karhutla seharusnya menjadi momentum evaluasi mendasar terhadap tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, alam adalah titipan Allah, dan keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Hutan bukan sekadar komoditas untuk menghasilkan keuntungan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga demi kemaslahatan generasi sekarang dan mendatang.