Klaim Tepi Barat, Bukti Solusi Dua Negara Kian Semu

TanahRibathMedia.Com—Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Area A, B, dan C di Tepi Barat dan bahwa seluruh wilayah tersebut merupakan bagian dari Israel. (Anadolu Agency, 3 Oktober 2026).  Pernyataan tersebut menunjukkan sikap politik yang bertentangan dengan pengaturan yang lahir dari Kesepakatan Oslo.Berdasarkan Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C sebagai bagian dari pengaturan pemerintahan dan keamanan selama masa interim. Area A berada di bawah yurisdiksi Palestina untuk urusan sipil dan keamanan internal, sedangkan Area B berada di bawah yurisdiksi sipil Palestina dengan tanggung jawab keamanan tertentu tetap berada pada Israel. Area C berada di bawah kendali Israel dalam berbagai aspek selama masa interim. Oslo II juga memandang Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai satu kesatuan teritorial dan menempatkan sejumlah persoalan final—termasuk perbatasan, permukiman, dan Yerusalem—dalam perundingan status permanen (Investment Climate Statements: West Bank and Gaza, 2024).

Pernyataan Ben-Gvir perlu dilihat dalam konteks perkembangan kebijakan Israel di Tepi Barat. Laporan Sekretaris Jenderal PBB pada Juni 2026 mencatat adanya langkah-langkah yang semakin memperkuat kontrol Israel atas tanah di Area C, memperluas dan melegalkan permukiman, serta menimbulkan hambatan terhadap klaim kepemilikan tanah Palestina. PBB menilai perkembangan tersebut semakin mengubah realitas geografis dan demografis Tepi Barat serta memperlemah prospek terbentuknya negara Palestina yang layak (Report of the Secretary-General-PBB, 24 Juni 2026).

Pada September 2026, Sekretaris Jenderal PBB kembali memperingatkan bahwa perluasan permukiman, pengambilalihan tanah, penggusuran, dan pemindahan penduduk Palestina semakin mengikis kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, berkesinambungan, dan layak. PBB secara khusus menyebut perkembangan rencana permukiman E1 sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan solusi dua negara (United Nations, 22 September 2026).

Prospek negara Palestina semakin terancam. Fragmentasi wilayah dan perluasan permukiman dapat menghambat terbentuknya negara Palestina yang berkesinambungan secara geografis.Kesepakatan Oslo semakin kehilangan efektivitas politiknya. Pernyataan yang menyamakan Area A, B, dan C sebagai wilayah Israel menunjukkan adanya tantangan serius terhadap kerangka pengaturan yang lahir dari Oslo.

Tekanan internasional perlu diarahkan pada tindakan konkret. Pernyataan politik tanpa langkah untuk menghentikan perluasan permukiman dan pengambilalihan tanah berisiko tidak mengubah kondisi di lapangan. Pernyataan bahwa seluruh Area A, B, dan C merupakan “milik Israel” merupakan perkembangan politik yang serius karena menunjukkan adanya pandangan yang menolak pembatasan teritorial yang selama ini menjadi bagian dari kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Pada saat yang sama, perkembangan di Tepi Barat menunjukkan bahwa ancaman terhadap solusi dua negara bukan hanya persoalan retorika. Perluasan permukiman, pengambilalihan tanah, penggusuran, serta langkah-langkah yang meningkatkan kontrol Israel terhadap wilayah tersebut secara nyata semakin mempersempit ruang bagi terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, kejahatan zionis Israel tidak bisa ditolerir, tidak akan selesai dengan solusi dua negara atau jalur diplomasi, Perlu adanya ada persatuan umat Islam dan jihad melawan zionis Israel daam satu komando yaitu institusi negara Islam.