Mengusap Nestapa Satu Juta Sarjana Tanpa Kepastian Kerja

TanahRibathMedia.Com—Pemandangan memilukan kini menjadi potret harian di berbagai bursa kerja yang diselenggarakan di sudut-sudut kota. Ribuan anak muda dengan ijazah pendidikan tinggi bertumpuk di barisan antrean panjang, berdesakan demi menyerahkan selembar surat lamaran kerja yang belum tentu berbalas. Fenomena pencarian kerja saat ini bahkan tidak lagi menjadi beban tersendiri bagi sang anak, sebab kini banyak orang tua yang setia mendampingi dan menunggu buah hati mereka berburu peluang di arena bursa kerja (Kompas.com, 6-8-2026). Wajah-wajah lelah para ayah dan ibu yang rela berdiri berjam-jam mencerminkan keputusasaan mendalam dari sebuah keluarga yang telah mengorbankan seluruh biaya dan doa demi pendidikan anak, namun justru dihadapkan pada kenyataan pahit pengangguran.

Jeritan kekecewaan tersebut makin menguat seiring melonjaknya angka pengangguran terpelajar di tanah air. Jumlah sarjana yang menganggur kini dilaporkan menembus angka satu juta orang akibat lambatnya pertumbuhan lapangan kerja formal yang sebanding dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi (Kompas.id, 7-8-2026). Situasi kelam ini memicu aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di Jawa Barat yang menagih janji pembukaan sembilan belas juta lapangan kerja baru, lantaran program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis maupun program daerah belum menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi akademis (ccnindonesia.com, 5-8-2026). Ironisnya, Indonesia sedang memasuki era pertumbuhan ekonomi tanpa kesempatan kerja, di mana angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim naik justru diiringi oleh maraknya badai pemutusan hubungan kerja dan menyempitnya ruang pencari kerja (money.kompas.com, 4-8-2026).

Fenomena kelam ini membongkar kebobrokan hakiki dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan hari ini. Dalam pandangan kapitalisme, keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi hanya diukur dari angka akumulasi modal serta peningkatan produk domestik bruto, bukan berdasarkan kesejahteraan riil setiap individu rakyat. Gelombang pemutusan hubungan kerja dan meluasnya angka pengangguran sengaja dibiarkan terjadi karena bagi para pemilik modal, efisiensi dan akumulasi keuntungan korporasi jauh lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup para pekerja. Sistem ini menempatkan manusia sekadar sebagai komoditas industri yang dapat dibuang kapan saja ketika efisiensi bisnis menuntut demikian.

Lebih merusak lagi, sistem kapitalisme mendesain negara untuk lepas tangan dari kewajiban menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Negara memposisikan diri hanya sebagai regulator yang memfasilitasi transaksi pasar, sementara penyediaan lapangan kerja sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas dan pihak swasta. Dalam waktu yang sama, kapitalisme membiarkan seluruh kepemilikan umum yang melimpah seperti tambang, minyak, gas, dan energi dikuasai oleh korporasi swasta serta investor asing atas nama investasi. Padahal jika kekayaan alam milik umum tersebut dikelola langsung oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sektor ini memiliki kapasitas luar biasa untuk menyerap jutaan tenaga kerja terpelajar. Dibiarkannya penguasaan asing atas aset vital negeri ini jelas menjadi pengkhianatan nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Sistem yang zalim ini sengaja memelihara kemiskinan dan ketergantungan agar para pemilik modal terus meraup keuntungan dari tenaga murah rakyat yang terdesak.

Ketiadaan jaminan kerja bagi para sarjana ini sangat bertolak belakang dengan syariat Islam yang mengagungkan keadilan. Islam menetapkan bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok tiap-tiap individu rakyat secara menyeluruh, bukan sekadar agregat statistik angka pertumbuhan di atas kertas. Dalam sistem Islam yaitu Khilafah, negara hadir secara langsung sebagai pengurus rakyat yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan setiap warga negara. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dan melempar nasib para pencari kerja kepada kerasnya persaingan pasar bebas. Negara wajib memastikan setiap pemuda yang lulus pendidikan tinggi langsung mendapatkan kesempatan pengabdian yang layak dan bermartabat.

Negara Khilafah menjalankan peran utamanya dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi setiap laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Penguasa akan membangun industri-industri berat, mengembangkan manufaktur strategis, serta menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan yang terintegrasi dengan penataan lapangan kerja secara sistematis. Syariat Islam juga mengatur hubungan kerja secara adil, memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak pekerja, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan tempat di dunia kerja hingga mereka mampu mandiri.

Pilar utama kesanggupan Khilafah dalam menyediakan lapangan kerja masif terletak pada pengelolaan kepemilikan umum. Syariat Islam secara tegas menetapkan bahwa sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, bahan tambang, hutan, dan air merupakan milik seluruh rakyat yang haram diprivatisasi oleh korporasi swasta maupun asing. Negara Khilafah akan mengelola seluruh kekayaan alam ini secara mandiri dari hulu hingga hilir, lalu mengembalikan seluruh keuntungannya untuk kemaslahatan rakyat banyak. Pengelolaan sektor kepemilikan umum dalam skala raksasa ini secara otomatis akan menyerap jutaan sarjana dan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengabdi demi kesejahteraan negerinya sendiri.

Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam secara kaffah, masalah pengangguran terpelajar akan diselesaikan hingga ke akar permasalahannya. Para pemuda lulusan perguruan tinggi tidak perlu lagi mengantre pasrah di bawah tatapan cemas orang tua mereka demi selembar pekerjaan yang minim kepastian. Penguasa yang bertakwa serta takut akan adzab Allah akan memastikan setiap potensi anak bangsa terserap secara terhormat dalam membangun tatanan kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan hakiki dan kepastian masa depan bagi para sarjana hanya akan terwujud nyata ketika syariat Islam beralih dari sekadar teori menjadi tatanan hidup yang menaungi seluruh rakyat secara utuh dan menyeluruh. Keberkahan dari langit dan bumi akan tercurah saat syariat Islam kembali diterapkan secara paripurna.