Ganjil-Genap SPBU Makassar, Bukan Solusi!

TanahRibathMedia.Com—Kelompok masyarakat dan driver ojek online di Kota Makassar menolak keras penerapan sistem ganjil-genap di SPBU. Mereka juga mengeluarkan 8 poin tuntutan kepada Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pertamina terkait kelangkaan BBM dan antrean panjang.

Masyarakat umum, pekerja harian, dan khususnya driver transportasi online/ojol di Kota Makassar terdampak. Tuntutan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, dan Pertamina. Pernyataan sikap ini muncul pada Sabtu, 13 September 2026, berbarengan dengan penerapan sistem ganjil-genap di sejumlah SPBU Kota Makassar.Lokasi kejadian dan fokus tuntutan berada di SPBU-SPBU Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penyebabnya adalah kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU yang sudah berlarut-larut. Sistem ganjil-genap dinilai memberatkan, terutama bagi driver ojol karena BBM adalah kebutuhan utama untuk mencari nafkah. Mereka menilai ojol termasuk pelayanan publik dan roda perekonomian sehingga harus ada pengecualian (Sulsel.idntimes.com, 13-9-2026).

Kebijakan Ganjil-Genap SPBU di Makassar (13 Sept 2026) berakar dari kelangkaan BBM secara struktural, bukan cuma Antrean. Kelangkaan BBM dan antrean panjang "berlarut-larut" itu indikatornya ada tiga: distribusi Pertamina terhambat / stok menipis, konsumsi naik, kemungkinan ada penimbunan/pengecer, dan pengawasan di SPBU lemah.

Ganjil-genap merupakan "obat penahan sakit", bukan menyembuhkan penyakitnya. Makanya poin dua dan tiga di tuntutan fokus ke Pertamina dan evaluasi distribusi. Ojol paling vokal menolak Karena ada benturan kepentingan langsung Yaitu BBM sama dengan Modal kerja, Kalau nggak bisa isi, nggak bisa narik sama dengan nggak ada pendapatan hari itu. Jam kerja fleksibel, Ojol narik pagi-siang-malam.

Sistem ganjil-genap batasi plat, padahal orderan tidak kenal tanggal. Argumen "Pelayanan Publik". Mereka posisikan diri sejajar ambulance, angkot, logistik. Kalau ini dikecualikan, SPBU bisa kolaps lagi karena semua ngaku "pelayanan publik". Kelemahan Kebijakan Ganjil-Genap di SPBU. Tujuan Kebijakan dampak di Lapangan. Mengurai antrean Driver nunggu dua hari sekali. Pas hari gilirannya, antrean makin numpuk. Pemerataan Malah bikin "pasar gelap" BBM eceran naik harga, Adil Tidak adil untuk pekerja harian yang gajinya harian juga. 

Adapun arah 8 Poin Tuntutan yaitu tiga Arah Tekanan. Pertama Ke Pemerintah Daerah, Bertindak nyata, jangan cuma imbauan. Hadir untuk rakyat kecil. Kedua Ke Pertamina, Jamin stok, transparan, evaluasi distribusi. Ketiga Ke Kebijakan itu sendiri, tolak ganjil-genap tambah minta pengecualian khusus ojol. Ini strategi, tekan dari atas dan bawah biar kebijakan dicabut. Risiko Kalau Tetap Dipaksa. Ekonomi mikro lumpuh, ribuan driver ojol di Makassar off. Dampak ke pengiriman makanan, logistik. Protes meluas, dari 8 poin, poin 6 dan 8 paling emosional. Rawan jadi aksi turun ke jalan.

Solusi tidak tepat sasaran. Yang nimbrung masih bisa sewa plat. Yang benar-benar butuh malah kejepit. Ganjil-genap sebenarnya cocok untuk mengatasi kemacetan, bukan kelangkaan BBM. Kebijakan ini memindahkan masalah dari antrean panjang ke hilangnya mata pencaharian.

Inilah gambaran negara kita saat ini. Negara gagal Ri'ayah. BBM dan LPG kebutuhan pokok, bukan komoditas bisnis. Subsidi ada, barang langka. Rakyat tetap antre. SDA diprivatisasi . Migas dikelola logika untung, bukan amanah. Kedaulatan energi hilang. Negara tak berdaya saat krisis. Ekonomi Rakyat Lumpuh. Ojol off sama dengan nafkah hilang. Logistik telat sama dengan Harga naik. Satu kebijakan gagal, seluruh sendi lumpuh. Ganjil-Genap sama dengan Gejala. Paradigma Bisnis tambah Privatisasi SDA sama dengan Penyakit.

Kalau akar masalahnya adalah tata kelola, maka solusinya juga harus ke akar yaitu sistem. Ada empat pilar solusi dalam Islam. 

Pertama, Negara wajib jalankan furngsi ri'ayah total dan merata. 

"Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari)

Negara bukan regulator atau wasit bisnis. Negara adalah pengurus urusan rakyat. Negara mengurus dari hulu ke hilir. Dari eksplorasi migas, kilang, sampai ke SPBU terakhir di Makassar. Jaminan BBM/LPG bukan cuma untuk yang mampu. Ojol, guru, petani, pedagang dapat hak yang sama. Tidak ada pembatasan ganjil-genap. Negara wajib pastikan stok aman dan mudah diakses semua.

Kedua, kelola SDA berdasarkan syari'at, bukan logika pasar.

“Kaum Muslim berserikat dalam 3 hal: Air, Padang Rumput, dan Api. " (HR. Abu Dawud)

Ulama menyatakan, api mencakup minyak, gas, batu bara, listrik.

Haram privatisasi, SDA milik umum haram dikuasai swasta/asing. Wajib dikelola negara. Tujuan Kesejahteraan, Hasil penjualan SDA tidak untuk keuntungan BUMN, tapi langsung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara memberikan subsidi penuh, infrastruktur, layanan gratis. Subsidi bukan sedekah. Subsidi energi adalah hak rakyat dari hasil SDA mereka sendiri. Dalam Islam, seharusnya Pertamina 100% di bawah kendali negara. Tidak tergantung harga pasar global. Stok diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dulu.

Ketiga, Visi ne9gara yaitu memudahkan, bukan menyusahkan Rakyat. "Kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin". Kebijakan dibuat untuk menghilangkan kesulitan rakyat. Kalau langka, tambah pasokan, tambah SPBU, tambah jam operasional. Kalau antre, Atur distribusi, sikat penimbun, bukan malah karena langka, maka dibatasi, Itu menyusahkan. Ojol, ambulans, angkutan umum, sekolah dapat jalur prioritas karena mereka sektor vital. Bukan dengan ganjil-genap, tapi dengan kuota khusus.

Keempat, Tegakkan Sistem Khilafah. Kenapa harus sistem? Karena tiga poin di atas tidak bisa jalan kalau sistemnya masih kapitalisme sekuler. Selama SDA boleh diprivatisasi. Poin kedua tidak akan jalan. Selama negara visinya pertumbuhan ekonomi Poin pertama dan ketiga akan dikalahkan anggaran. Selama hukumnya buatan manusia maka Kepentingan korporasi akan selalu menang dari kepentingan rakyat.

Khilafah adalah sistem yang menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan begitu fungsi ri'ayah, kepemilikan SDA, dan visi negara bisa diterapkan secara kaffah/menyeluruh. Ganjil-Genap sama dengan Tambal Sulam Sistem Rusak. Solusi Islam yaitu Ganti Sistemnya. Selama energi masih jadi komoditas, rakyat akan terus antre.  Saat energi kembali jadi hak rakyat yang diurus negara sesuai syariat, maka kelangkaan akan selesai.