Gejolak Global yang Berimbas pada Kenaikan BBM

TanahRibathMedia.Com—Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyampaikan bahwa saat ini belum ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Subsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, sebab masih menunggu arahan pemerintah. Menurutnya, untuk harga saat ini, pembelian BBM masih normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi (Pertalite) negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya, tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian (Antara, 31-3-2026). 

Sampai saat ini kapal tanker Pertamina masih tertahan di selat Hormuz, yang berdampak pada kenaikan harga BBM. Di beberapa tempat banyak masyarakat yang rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM ataupun masyarakat harus membeli BBM secara eceran dengan harga yang melambung tinggi. Dengan propaganda BBM bersubsidi tidak naik, akan tetapi BBM non subsidi naik. Adapun upaya pemerintah saat ini adalah dengan menggunakan APBN demi menambal subsidi BBM yang disebabkan oleh harga minyak global naik, tetapi pemerintah juga tidak mampu untuk bertahan lama dengan waktu maksimal beberapa minggu saja. Solusi yang dicanangkan pemerintah yaitu seperti menghemat WHF, pengurangan jumlah hari untuk MBG, serta pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan roda 4, dll.

Pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana jika BBM dinaikkan maka inflasi akan meningkat tetapi jika tidak dinaikkan maka defisit APBN akan semakin besar. Karena saat ini Indonesia adalah negara net importir minyak sehingga persediaan pada pasokan BBM sangat bergantung dari luar negara. Kenaikan inflasi menjadi ancaman disaat kondisi minyak dunia sedang dalam gonjang-ganjing sehingga masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan BBM ataupun menjangkau harga BBM yang kian naik. 

Inilah gambaran negeri yang terus bergantung pada impor komoditas strategis salah satunya adalah BBM. Politik dan ekonominya mudah terguncang ketika ada sentimen global.  Sejatinya kemandirian BBM di Indonesia hanya akan terwujud ketika Indonesia bergabung dalam negara khilafah bersama dengan negara-negara muslim lainnya. Seperti minyak yang melimpah ruah di wilayah Arab, termasuk Iran, semuanya akan didistribusikan secara menyeluruh ke semua wilayah negara khilafah. 

Dengan kemandirian BBM ini, negara khilafah akan menjadi negara independen, bahkan bisa menjadi negara adidaya, sehingga politik dan ekonominya senantiasa kokoh tidak mudah terguncang oleh gejolak global.  Akan tetapi meskipun negara khilafah memiliki kemandirian BBM maka sistem khilafah akan bertanggung jawab penuh kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan syariat. Seperti penghematan yang akan dilakukan pada hal-hal yang perlu saja, bukan pada pelayanan untuk publik ataupun kewajiban seperti jihad. 

Selain itu negara khilafah juga tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir, dll. Sehingga khilafah akan menjamin pemenuhan kebutuhan energi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menyeluruh sebagai negara adidaya. Hanya saja semua itu hanya bisa dilakukan ketika sistem syariat Islam ditegakkan oleh negara, karena bila negara-negara di dunia ini masih menggunakan sistem sekularisme dan kapitalisme semuanya akan mustahil terwujud. Rasulullah saw. bersabda:

Dalam sistem Islam perorangan dilarang mengelola fasilitas umum untuk kepentingan pribadi maupun untuk diperdagangkan demi keuntungan sepihak. Maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan manusia saat ini, selain kembali pada aturan Islam dan kembali kepada sistem kehidupan Islam dalam naungan negara khilafah.