Demiliterisasi Gaza, Bara Perlawanan yang Dipadamkan

TanahRibathMedia.Com—Luka Gaza belum sempat mengering, namun dunia kembali datang membawa resep lama yang dibungkus dengan nama perdamaian. Kali ini melalui usulan demiliterisasi Gaza. Badan bernama BoP mendesak Hamas agar melucuti senjatanya sebagai syarat penyelesaian konflik dan rencana damai di Gaza. Tekanan itu diminta segera dirampungkan dalam waktu dekat (antaranews.com, 7-4-2026).

Di atas kertas, istilah demiliterisasi terdengar lembut dan beradab. Akan tetapi bagi rakyat yang hidup di bawah penjajahan, pelucutan senjata bukan jalan damai, melainkan jalan menuju ketundukan. Ketika penjajah masih menggenggam senjata, sementara pihak yang dijajah diminta meletakkan alat perlawanan, maka itu bukan perdamaian. Itu adalah penyerahan diri yang dipaksa dengan bahasa yang dibuat tampak mulia.

Hamas menolak tuntutan tersebut. Mereka menilai pelucutan senjata sama saja dengan mengancam eksistensi perjuangan rakyat Palestina. Bagi mereka, senjata bukan sekadar alat tempur, tetapi simbol bahwa Gaza belum menyerah kepada penjajahan yang telah berlangsung puluhan tahun. Selama tanah dirampas dan rakyat dibantai, perlawanan akan tetap hidup (inilah.com, 12-4-2026).

Penolakan itu sangat beralasan. Sebab di saat tuntutan damai terus diarahkan kepada pihak yang tertindas, Zionis justru terus menunjukkan agresinya. Meski gencatan senjata telah disepakati, serangan demi serangan masih terjadi. Rudal Zionis dilaporkan menghantam wilayah dekat sekolah di Gaza dan menewaskan sedikitnya sepuluh orang. Sebagian besar korban adalah warga sipil yang tak memiliki tempat berlindung (detik.com, 7-4-2026).

Di Gaza, sekolah tak selalu aman, rumah sakit tak selalu terlindungi, dan tenda pengungsian pun tak menjamin keselamatan. Anak anak tumbuh bersama suara ledakan. Para ibu menidurkan bayinya dengan kecemasan. Para ayah menggali puing puing mencari anggota keluarga. Namun yang diminta menahan diri justru mereka yang terus menjadi korban.

Hamas juga mendesak dunia internasional agar bertindak atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Namun seperti biasanya, seruan itu tenggelam dalam sunyi diplomasi global. Dunia cepat meminta Gaza menahan diri, tetapi lambat bahkan bisu saat Zionis menumpahkan darah (metrotvnews.com, 12-4-2026)

Di sinilah topeng netralitas itu runtuh. BoP dan lembaga sejenis kerap diposisikan sebagai mediator damai. Padahal mereka berdiri dalam panggung politik global yang dikuasai Barat. Dalam sistem kapitalisme internasional, kepentingan negara kuat menjadi arah utama, sementara hak rakyat tertindas sering kali hanya menjadi catatan pinggir yang mudah diabaikan.

Usulan demiliterisasi Gaza menunjukkan keberpihakan itu dengan sangat jelas. Mengapa yang ditekan untuk menyerahkan senjata adalah pihak yang dijajah, bukan penjajah yang terus menyerang. Mengapa yang diminta menahan diri adalah rakyat yang tanahnya dirampas, bukan pihak yang membangun permukiman ilegal dan membombardir permukiman sipil. Pertanyaan ini cukup menjelaskan bahwa netralitas hanyalah ilusi.

Lebih jauh, pelucutan senjata bukan hanya agenda militer, tetapi juga agenda pemikiran. Barat ingin menanamkan cara pandang bahwa perlawanan adalah ancaman, sedangkan tunduk kepada penjajah adalah kebijaksanaan. Jihad digambarkan sebagai bahaya, sementara penyerahan diri dipoles sebagai jalan damai yang katanya realistis. Inilah perang narasi yang berbahaya. Jika umat menerima logika ini, maka penjajahan akan terus langgeng. Sebab suatu bangsa tidak hanya dikalahkan saat senjatanya dirampas, tetapi juga ketika keyakinannya dilumpuhkan. Saat keberanian dicabut dari hati, maka rantai penjajahan menjadi semakin kuat.

Sejarah membuktikan bahwa penjajah selalu takut kepada perlawanan yang berlandaskan aqidah. Aqidah melahirkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan. Selama ruh perjuangan itu hidup, penjajahan tidak pernah benar benar tenang. Karena itu, pelucutan senjata hampir selalu disertai upaya mematikan semangat jihad dan menggantinya dengan janji damai yang kosong.

Padahal akar persoalan Gaza bukan senjata Hamas. Akar persoalannya adalah penjajahan Zionis atas tanah Palestina. Selama penjajahan masih berdiri, selama Masjid Al Aqsa masih dicengkeram, selama rakyat Palestina terus diusir dan dibantai, maka perlawanan adalah hak yang sah dan fitrah. Karena itu, solusi Gaza tidak akan lahir dari meja diplomasi Barat. Berkali kali perundingan digelar, resolusi dibacakan, jeda kemanusiaan diumumkan, tetapi darah tetap mengalir. Diplomasi global hari ini hanya memperpanjang napas penjajah dan meninabobokan umat dengan harapan kosong.

Islam menawarkan jalan yang berbeda dan tegas. Palestina adalah tanah Islam yang wajib dibebaskan. Penjajahan tidak diakhiri dengan negosiasi tanpa daya, tetapi dengan kekuatan yang mampu mencabut akar penjajahan itu sendiri dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Di sinilah urgensi Khilafah sebagai institusi politik umat Islam. Khilafah bukan sekadar simbol sejarah, tetapi kepemimpinan nyata yang menyatukan potensi negeri negeri Muslim, dari jumlah penduduk, sumber daya alam, teknologi, hingga kekuatan militer. Dengan persatuan itu, umat tidak lagi menjadi penonton saat Gaza dibantai.

Khilafah akan menggerakkan kekuatan militer kaum Muslimin untuk mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina. Khalifah berfungsi sebagai raa’in, pengurus umat, dan junnah, perisai pelindung mereka. Ia tidak akan membiarkan darah kaum Muslim tertumpah tanpa pembelaan, atau tanah suci dirampas sambil sibuk menyusun kecaman yang tak bernyawa. Namun perubahan besar tidak akan lahir tanpa bangkitnya kesadaran umat. Dakwah ideologis menjadi kebutuhan mendesak agar kaum Muslim memahami akar persoalan yang sesungguhnya. Palestina bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi luka penjajahan akibat ketiadaan pelindung umat.

Maka sudah saatnya umat menolak jebakan yang terus berulang ini. Palestina tidak membutuhkan pelucutan senjata. Palestina membutuhkan pembebasan. Dan pembebasan menuntut kekuatan, persatuan, serta kepemimpinan Islam yang sejati. Saat umat bersatu di bawah kepemimpinan yang benar, Palestina bukan hanya akan dibela, tetapi insyaAllah akan kembali merdeka.