Gonjang-ganjing BBM sebagai Imbas Gejolak Global

TanahRibathMedia.Com—Gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai daerah dihadapkan pada antrean panjang di SPBU, bahkan hingga berjam-jam. Ironisnya, kondisi ini terjadi meskipun pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Namun di sisi lain, BBM nonsubsidi justru mengalami lonjakan, sehingga turut memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Fenomena ini bukan sekadar persepsi, melainkan fakta di lapangan. Antrean panjang bahkan dipicu oleh panic buying di sejumlah daerah akibat kekhawatiran kenaikan harga dan kelangkaan pasokan. Situasi semakin kompleks ketika distribusi BBM terganggu oleh faktor global. Jalur vital energi dunia di Selat Hormuz mengalami tekanan geopolitik, bahkan kapal tanker Indonesia sempat tertahan dan harus dinegosiasikan agar bisa melintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan energi nasional sangat rentan terhadap dinamika global (www.heygotrade.com, 10 April 2026)

Di sisi fiskal, pemerintah berupaya menahan gejolak dengan menambal subsidi melalui APBN. Namun, kemampuan ini jelas terbatas. Ketika harga minyak dunia terus meningkat, daya tahan subsidi hanya bersifat sementara. Dalam kondisi seperti ini, berbagai langkah penghematan mulai diwacanakan, mulai dari work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM, hingga efisiensi kegiatan tertentu.

Di sinilah letak dilema kebijakan. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak dan berpotensi memicu gejolak sosial. Namun jika tidak dinaikkan, beban APBN akan semakin berat. Bahkan tanpa kenaikan resmi pun, realitas di lapangan sudah menunjukkan gejolak: antrean panjang, kelangkaan, hingga harga eceran yang melambung.

Akar persoalan ini bersifat struktural. Indonesia masih merupakan net importir minyak, sehingga ketergantungan pada pasokan luar negeri tidak terhindarkan. Bahkan sekitar 20–25% impor minyak Indonesia bergantung pada jalur Selat Hormuz. Ketika terjadi gangguan global—baik konflik, blokade jalur distribusi, maupun lonjakan harga, dampaknya langsung menghantam dalam negeri. Dengan kata lain, kedaulatan energi Indonesia masih rapuh.

Dampak paling nyata dirasakan oleh masyarakat. Mereka harus menghadapi dua tekanan sekaligus: kesulitan mendapatkan BBM dan ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi. Ini menegaskan satu hal penting: ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti BBM menjadikan ekonomi dan politik nasional mudah terguncang oleh sentimen global.

Lebih jauh, kondisi ini bukan sekadar krisis sesaat, tetapi cerminan dari paradigma pengelolaan sumber daya yang belum mandiri. Selama energi—sebagai sektor strategis—masih bergantung pada mekanisme global dan impor, maka gejolak serupa akan terus berulang.

Dalam perspektif Islam, problem ini diarahkan pada solusi yang bersifat sistemik, bukan parsial. Kemandirian energi tidak cukup ditempuh dengan kebijakan teknis, tetapi harus berangkat dari cara pandang yang benar terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Islam menetapkan bahwa minyak, gas, dan seluruh sumber energi strategis termasuk dalam kepemilikan umum (milkiyyah ’ammah). Artinya, sumber daya ini tidak boleh dikuasai individu, swasta, ataupun asing. Negara wajib mengelolanya secara langsung dan hasilnya dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, baik dalam bentuk harga yang terjangkau maupun pelayanan publik yang optimal.

Namun, pengelolaan ini tidak akan berjalan sempurna tanpa penerapan Islam secara kaffah. Islam bukan hanya mengatur ibadah personal, tetapi juga sistem ekonomi, politik, hingga tata kelola negara. Dalam sistem ini, negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya, bebas dari intervensi asing, serta tidak tunduk pada mekanisme pasar global yang merugikan.

Penerapan Islam secara kaffah juga memastikan bahwa Negara mandiri dalam produksi dan distribusi energi tanpa bergantung pada impor. Kekayaan alam dikelola untuk rakyat, bukan untuk korporasi atau kepentingan segelintir pihak. Kebijakan energi tidak didikte oleh tekanan global, tetapi berorientasi pada kemaslahatan umat, serta Negara mengembangkan berbagai sumber energi alternatif untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang.

Dengan sistem ini, kemandirian energi bukan sekadar wacana, tetapi menjadi realitas yang terjamin. Negara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki kekuatan untuk berdiri tegak di tengah percaturan global. Inilah yang dimaksud solusi Islam secara sempurna , yakni menyelesaikan masalah dari akar hingga cabangnya, dari hulu hingga hilir. Bukan sekadar meredam krisis sesaat, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah krisis itu terjadi kembali.

Pada akhirnya, gonjang-ganjing BBM hari ini menjadi pelajaran penting. Selama solusi yang diambil masih parsial, maka masalah akan terus berulang. Namun ketika Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, maka kedaulatan energi, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara nyata.