Rumah 14 Meter Persegi, Sungguh Ironi!

TanahRibathMedia.Com—Di zaman sekarang, siapa yang tidak ingin memiliki rumah sendiri? Apalagi jika rumah itu nyaman, luas, dan asri. Rumah yang menjadi tempat berkumpulnya keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak yang saling bercerita hangat di meja makan. Namun, bagaimana jika kenyataannya rumah yang ditawarkan kepada masyarakat hanya seluas 14 meter persegi?

Inilah realitas yang dipertontonkan di Lobby Nobu Bank, Jakarta Selatan, tempat dipamerkannya contoh rumah subsidi. Ada dua tipe: rumah single berisi satu kamar dengan luas 14 m², dan rumah double dengan dua kamar seluas 23,4 m² (Detikproperti, 12-06-2025). 

Meski mungil, harganya tidak bisa dibilang murah. Sebagaimana yang dikatakan CEO Lippo Group James Riady, harganya Rp100 juta, ada juga yang Rp120 juta atau Rp125 juta. Makin ke kota, makin mahal. Tapi cicilannya cuma Rp600 ribu per bulan (CNBC, 21-6-2025).

Angka itu mungkin tampak terjangkau bagi kalangan menengah. Namun bagi masyarakat miskin, harga tersebut tetap saja fantastis. Rumah subsidi yang seharusnya menjadi solusi perumahan rakyat justru berubah menjadi beban. Sungguh ironi. Alih-alih mempermudah akses terhadap hunian layak, pemerintah seolah mempersulit rakyatnya sendiri. Benang kusut perumahan rakyat pun kian tak terurai.

Permasalahannya bukan hanya pada ukuran. Rumah terlalu kecil berarti ruang hidup terbatas. Lebih jauh lagi, hal ini mengabaikan aspek kemanusiaan. Fungsi dasar sebuah rumah—sebagai tempat ibadah, ruang sosial, tempat menerima tamu, kamar tidur anak dan orang tua yang terpisah, serta kamar mandi yang layak—semuanya terancam tidak terpenuhi.

Bandingkan dengan bagaimana Islam menata kehidupan umat. Rasulullah ﷺ di Madinah langsung mengurus kebutuhan rakyatnya: menjamin kebutuhan pokok, menyelesaikan masalah tanpa birokrasi berbelit, serta menciptakan sistem yang adil dan manusiawi. Perumahan termasuk dalam tanggung jawab negara, bukan diserahkan ke tangan swasta atau pengembang properti.

Sudah saatnya negara mengambil alih peran sepenuhnya dalam penyediaan perumahan rakyat. Perlu pendekatan berbasis kebutuhan, bukan semata kemampuan bayar. Kriteria rumah layak huni harus ditentukan dari sisi fungsi manusiawi, bukan hanya efisiensi anggaran. Jika tidak, rumah yang dibanggakan hari ini bisa menjadi masalah sosial baru di masa depan.