Pilar Ekonomi Islam dan Industri

TanahRibathMedia.Com—Dampak dari globalisasi terhadap industri domestik semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Globalisasi yang pada awalnya dipandang sebagai peluang besar bagi industri domestik untuk mengakses pasar global, tidak hanya membawa manfaat tetapi juga menimbulkan tantangan yang sering terabaikan, yaitu meningkatnya persaingan yang tidak sehat. 

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribu lebih pekerja dan rencananya menutup pabrik per 1 Maret 2025.  Irham Saifuddin dari Serikat Buruh Masyarakat Indonesia (Sarbumusi), yang menyebutnya sebagai sebuah tragedi ketenagakerjaan yang patut membuat kita merenung. Menurut Irham, Jaminan Kesejahteraan Pekerja (JKP) seharusnya merupakan hak yang harus dipenuhi bagi setiap buruh tanpa harus diminta. Irham mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi konkret agar para pekerja yang terkena dampak PHK tersebut dapat segera mendapatkan kesempatan untuk kembali bekerja.

Irham juga memperingatkan agar pemerintah waspada terhadap gelombang PHK di perusahaan lain, terutama di sektor garmen dan tekstil. Meski mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memberikan hak-hak kehilangan pekerjaan, Irham menegaskan bahwa itu merupakan prosedur normatif semata. Ia menyoroti perlunya pemerintah cerdik dalam menciptakan investasi di sektor padat karya untuk merestorasi industrialisasi guna meningkatkan kondisi ekonomi (okezone.com, 03-03-2025).

 

Saat ini banyak perusahaan domestik mengalami kesulitan mempertahankan pangsa pasar akibat persaingan dengan perusahaan asing yang memiliki skala produksi besar dan biaya produksi rendah, sehingga berpotensi menimbulkan risiko PHK seperti yang dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk.  Tanpa perlindungan pemerintah, membuat industri lokal semakin sulit berjuang untuk bertahan dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Sistem kapitalisme, yang terus mendorong inovasi, persaingan, dan efisiensi di pasar, memiliki potensi menghasilkan ketimpangan sosial dan ekonomi karena penekanan pada profitabilitas dan akumulasi kekayaan, yang lebih menguntungkan korporasi besar daripada kesejahteraan sosial. Sementara negara, sebagai regulator utama bagi kepentingan korporasi besar, dapat merugikan industri lokal dan pekerja lokal dengan dukungan yang berlebihan kepada perusahaan multinasional.

Adanya konsep pasar bebas dalam kapitalisme menekankan perdagangan bebas tanpa pembatasan seperti bea masuk atau tarif, meskipun pada awalnya mendukung akses pasar global. Namun, dalam prakteknya, hal ini dapat menciptakan persaingan tidak sehat bagi industri domestik yang tidak mampu bersaing tanpa perlindungan pemerintah.

Selain itu liberalisasi pasar bebas dan sistem kapitalisme berdampak signifikan pada industri, di mana kebijakan perdagangan yang mengizinkan aliran barang tanpa hambatan sering kali membuat negara kehilangan kontrol atas industri mereka sendiri, terutama dalam hal lapangan kerja dan perdagangan.

Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang berbeda dalam pengaturan kepemilikan harta dan industri. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam ekonomi Islam meliputi kepemilikan individu, umum, dan negara. Dalam hal kepemilikan harta umum, Islam menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan industri strategis demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis di mana kepemilikan harta umum seringkali dikuasai oleh individu atau pihak swasta tanpa pertimbangan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Selain itu, tujuan utama dari penerapan sistem ekonomi Islam adalah untuk melindungi nilai-nilai penting seperti jiwa, akal, harta, agama, nasab, dan keamanan. Dengan pendekatan yang holistik ini, politik perindustrian dalam konteks ekonomi Islam haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan manfaat baik secara materiil maupun spiritual bagi umat manusia.

Dalam konsep perindustrian berbasis Islam, fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Industri-industri seperti makanan, obat-obatan, penerbitan Islam, sarana ibadah, konstruksi, peralatan bayi, dan sejenisnya diprioritaskan dalam pengembangan. Hal ini menunjukkan orientasi ekonomi Islam yang berpusat pada kesejahteraan umat dan keberlanjutan sosial ekonomi.

Negara khilafah yang menerapkan sistem ekonomi Islam juga akan memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum memikirkan ekspor sebagai sumber utama pendapatan. Konsep kemandirian ekonomi sangat ditekankan dalam Islam untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan memperkuat perekonomian domestik.

Selain itu, untuk mendorong kesejahteraan ekonomi umat, negara khilafah juga aktif dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada individu-individu yang ingin berusaha. Bantuan modal, insentif, pelatihan, dan pengembangan keterampilan harus menjadi bagian integral dari upaya negara khilafah dalam meningkatkan sektor industri yang didasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, konsep pengangguran dalam negara khilafah  dapat diminimalisir, karena negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya sesuai dengan prinsip-prinsip  Islam.