Beras Mahal: Oligarki Untung, Rakyat yang Buntung

TanahRibathMedia.Com—Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Hal itu dikarenakan letak geografisnya yang strategis. Hampir semua macam kekayaan alam dimiliki negeri ini. Mulai dari pertambangan, perikanan, perhutanan, perkebunan, dan juga pertanian. Dengan begitu seharusnya negeri ini dapat membuat rakyatnya sejahtera. Namun faktanya saat ini sumber daya alam yang dimiliki negeri tercinta tidak dapat menyejahterakan rakyatnya sendiri. Terlebih mereka para rakyat jelata.

Kini masyarakat dibebankan dengan naiknya harga beras yang tinggi. Rakyat dibuat makin sulit untuk memenuhi kebutuhannyan. Padahal beras adalah makanan pokok negeri ini. Dikutip dari Kompas.com (20-9-2024), Bank Dunia mencatat saat ini hanya 31 persen penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulitnya membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan, dan sayuran. “Harga beras yang tinggi makin mempersulit rakyat bawah untuk membeli makanan bergizi.” Ucap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk.

Kenaikan harga beras kali ini disebabkan biaya produksi yang tinggi. Kini sektor pertanian sudah dikuasai secara keseluruhan oleh para oligarki sedangkan para petani yang masih aktif dipaksa untuk mandiri dalam mengelola lahannya. Di sisi lain negara pun sedang melakukan pembatasan impor beras. Sehingga ketersediaan beras juga lebih sedikit dan harga menjadi lebih mahal, terlebih dengan adanya para pengusaha yang menguasai bisnis beras yang mampu mengutak-atik harga beras saat ini.

Dikutip dari Metrotvnews.com (20-9-2024), Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank (Bank Dunia) Carolyn Turk mengatakan harga beras Indonesia  menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di sisi lain, survei menyatakan kesejahteraan petani Indonesia masih rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia harus merogoh kocek sedikit lebih banyak untuk kebutuhan pangannya, terutama untuk beras. Maka situasi ini berpeluang untuk mendorong dibukanya impor beras yang akan makin menguntungkan oligarki dan dan menyengsarakan petani. 

Ini semua adalah buah penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator dan hanya berpihak kepada oligarki. Rakyat dipaksa untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Seharusnya, negara memiliki peran sebagai raa’in (pemimpin) yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan rakyatnya yaitu dengan menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras), pupuk yang terjangkau, pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih serta pengembangaan bibit unggul dan meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli. 

Berbeda dengan sistem Islam, negara menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara dan basis menyejahterakan rakyatnya. Negara akan melakukan seluruh upaya untuk mewujudkannya dengan menggunakan sistem ekonomi Islam dalam bingkai penerapan Islam. Sehingga masyarakaat akan hidup sejahtera tanpa kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya. Wallahu’alam. Takbiir!