Harga Beras Mahal, Hidup Petani Terjungkal

TanahRibathMedia.Com—Beras merupakan makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Meskipun ada pengganti makanan pokok lainnya, beras tetap menjadi kebutuhan utama. Namun, apa jadinya jika dalam memenuhi kebutuhan pokok, rakyat masih menjerit dengan harga yang tidak stabil. 

Bank dunia mengungkapkan harga beras di Indonesia naik 20 persen dibandingkan dengan harga global. Harga ini jauh lebih mahal hingga menjadi harga yang konsisten tertinggi di kawasan Asean (compas.com, 20-9-2024).

Ironisnya lagi, negara Indonesia adalah negara agraris, namun pendapatan petaninya sangat kecil. Petani tidak diuntungkan sama sekali dalam hal ini. Jaminan kesejahteraan petani seakan tidak terjamah di mata pemerintah. Harga beras naik disebabkan biaya produksi juga ikut melonjak, sementara bantuan negara tidak ada. Petani dituntut untuk lebih mandiri dalam menyejahterakan hidupnya. Karena sektor pertanian sudah dikuasai oleh oligarki.

Aneh, tapi inilah potret kehidupan negara sekuler kapitalis. Sistem yang hanya menyengsarakan rakyat dan meraup keuntungan untuk penguasa dan pengusaha. 

Kolaborasi antara oligarki dan pemerintah hanya untuk kepentingan semata. Petani tidak pernah sejahtera dalam menikmati hasil garapannya. Meskipun harga beras mahal, hidup petani masih terjungkal. 

Permainan harga pasar membuat petani yang minim modal kelimpungan. Biaya produksi yang mahal, membuat petani sulit mengolah pertanian mereka. 

Di sisi lain, negara sedang melakukan pembatasan impor beras sehingga ketersediaan beras juga lebih sedikit, akibatnya harga beras menjadi mahal. Siapa yang diuntungkan? Pastinya pihak penguasa dan pengusaha. Sementara petani masih merangkak untuk mempertahankan hidup dengan hasil garapan mereka. 

Inilah bukti betapa busuknya sistem kapitalisme. Mereka hanya sebagai jalan tol bagi pihak oligarki. Seharusnya negara sebagai peri'ayah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kestabilan harga harus diberikan kepada petani agar kecocokan harga produksi bisa jauh lebih murah.

Negara seharusnya menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras), pupuk yang terjangkau, pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih, serta pengembangan bibit unggul dan meningkatkan kemampuan petani untuk lebih ahli di bidangnya.

Negara Islam menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu bentuk pertahanan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Negara akan mengupayakan agar pengelolaan pertanian terwujud sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan distribusi pangan akan dilakukan dengan adil dan merata. 

Selain itu, negara Islam  juga mengangkat kadi hisbah sebagai pengawas pasar untuk menghindari adanya praktek curang, penyimpangan, perselisihan harga serta penimbunan bahan pokok yang membuat ketidakstabilan harga. Pengelolaan pangan langsung diurus oleh negara, sehingga tidak ada praktik perdagangan haram. Ini akan menyejahterakan para petani.