AI Canggih, Birokrasi Lumpuh: Bobrok Kapitalisme Sekuler Gagal Disembuhkan Teknologi

Oleh: Mei Widiati, M.Pd. 

TanahRibathMedia.Com—Pengungkapan data Kemenkum pada September 2026 yang menunjukkan bahwa 50% Aparatur Sipil Negara (ASN) belum siap mengadopsi Artificial Intelligence (AI), serta maraknya 1.458 kasus maladministrasi yang dicatat Ombudsman, membuka mata kita akan kenyataan pahit reformasi birokrasi saat ini. Selama ini, narasi yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun lembaga birokrasi lainnya selalu berpusat pada solusi teknis: reskilling, upskilling, digitalisasi, hingga penyesuaian kurikulum vokasi. Namun, memandang krisis kinerja birokrasi sekadar sebagai persoalan "gap teknologi" atau "kurangnya literasi digital" adalah bentuk pendangkalan masalah yang sangat fatal (Kemenkum, 8-9-2026).

Fakta di lapangan membuktikan bahwa tingginya angka maladministrasi, pungli, korupsi, dan ketimpangan pelayanan publik bukan bersumber dari ketiadaan alat canggih, melainkan dari krisis moral dan perilaku manusia di dalam sistem tersebut. AI mungkin mampu memproses data ribuan kali lebih cepat, tetapi AI tidak memiliki nurani untuk menolak suap, tidak punya integritas untuk menolak nepotisme, dan tidak memiliki dorongan keimanan untuk melayani rakyat dengan ikhlas.

Akar dari seluruh kekacauan ini terletak pada dua fondasi utama yang mendasari tata kelola tata negara modern saat ini: Sekularisme dan Kapitalisme.

Pertama, Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan dan negara) telah merusak pandangan hidup para penyelenggara negara. Dalam sistem sekular, jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. kelak, melainkan hanya sebatas mata pencaharian, status sosial, atau batu loncatan karier. Ketika nilai-nilai transendental dibuang dari ruang birokrasi, standar kebenaran dan kebaikan bergeser menjadi serba relatif dan formalistis. Birokrat hanya takut pada pengawasan manusia, aturan tertulis, atau audit finansial. Selama ada celah hukum (loophole) atau selama tidak tertangkap tangan, pelanggaran etika dan maladministrasi dianggap biasa. Akibatnya, perubahan mindset yang dicanangkan lembaga pemerintah hanya berhenti pada jargon flow of work tanpa pernah menyentuh akar kesadaran spiritual ASN.

Kedua, Kapitalisme yang mengagungkan orientasi materi dan efisiensi mekanis telah mengubah hakikat pelayanan publik menjadi transaksi bisnis. Dalam pragmatisme kapitalistik, negara diposisikan bak perusahaan dan rakyat dianggap sebagai konsumen. Birokrasi yang lahir dari rahim kapitalisme secara alamiah berorientasi pada keuntungan, efisiensi anggaran, dan formalitas administratif, bukan pada kesejahteraan hakiki rakyat. AI dipuji-puji hanya karena dianggap bisa menghemat anggaran operasional dan meningkatkan kecepatan prosedural, bukan untuk menegakkan keadilan. Padahal, memasang teknologi AI super canggih di atas birokrasi yang korup dan bermental kapitalis tidak akan menghapuskan kezaliman; ia hanya akan melestarikan kezaliman tersebut secara lebih efisien dan otomatis.

Islam memandang tata kelola pemerintahan dan birokrasi (Idarah) dengan cara yang sama sekali berbeda. Birokrasi dalam Islam bukan sekadar mesin administratif, melainkan instrumen untuk menjalankan amanah kepemimpinan (Raiyyah). Rasulullah saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin atas rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesadaran pertanggungjawaban (Muraqabatullah) inilah yang menjadi benteng utama integritas ASN. Dalam sistem Islam, negara diwajibkan membangun birokrasi berdasarkan tiga pilar utama:

1. Sistem Dorongan Ketakwaan (Taqwa-based Governance): Perekrutan dan pembinaan ASN tidak hanya menekankan kapasitas profesionalitas (Kafa'ah), tetapi juga ketakwaan dan syakhsiyah Islamiyah. ASN bekerja atas dorongan ibadah, sehingga kejujuran dan pelayanan prima tetap berjalan optimal baik saat diawasi maupun tidak. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (TQS. Al-Qashas: 26).

   

2. Sederhana, Cepat, dan Kompeten dalam Pelayanan: Islam menetapkan kaidah birokrasi yang berfokus pada kemudahan rakyat (Khasatul Khidmah). Rasulullah saw. mendoakan keburukan bagi birokrasi yang menyusahkan rakyat. “Ya Allah, siapa saja yang memimpin bagian dari umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia.” (HR. Muslim).

Teknologi seperti dalam pandangan Islam adalah wasilah (sarana) mubah yang sangat dianjurkan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin demi mempercepat dan mempermudah urusan rakyat, bukan untuk menggantikan peran kemanusiaan atau menyembunyikan kebobrokan moral.

    

3. Gaji yang Layak dan Pengawasan Ketat: Islam menjamin kesejahteraan ASN agar mereka tidak terdorong melakukan maladministrasi atau korupsi, disertainya sistem pengawasan (Muhasabah) dan pembuktian pembuktian harta (Kasyf al-Amwal) bagi pejabat publik.

Selama Indonesia masih mempertahankan kerangka sekular-kapitalis, kecanggihan AI sampai kapan pun tidak akan mampu menyelesaikan krisis integritas dan bobroknya pelayanan publik. Solusi hakiki bukanlah sekadar upgrading kurikulum atau aplikasi, melainkan penerapan Islam secara kaffah yang menyatukan kecanggihan teknologi dengan kekuatan iman dalam tata kelola birokrasi negara.