Teror terhadap Konten Kreator Pengkritik Rezim: Paradoks Demokrasi Otoriter

TanahRibathMedia.Com—Demokrasi selama ini selalu dijual sebagai sistem yang paling menjunjung kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengkritik penguasa disebut-sebut sebagai pilar utamanya. Dalam teori, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara penguasa hanyalah pelaksana mandat. Namun, realitas yang terjadi belakangan justru memperlihatkan wajah demokrasi yang jauh dari narasi indah tersebut. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah konten kreator dan influencer yang vokal mengkritik kebijakan rezim justru mengalami teror dan intimidasi. 

Kritik yang disampaikan lewat media sosial, yang seharusnya jadi ruang aman buat orang menyampaikan pendapat, malah berubah jadi ancaman. Bukan cuma buat diri mereka sendiri, tapi juga sampai ke keselamatan keluarga (mediaindonesia.com, 31 Desember 2025). 

Teror yang dialami para konten kreator ini jelas bukan masalah sepele. Ada yang diancam secara fisik, akun medsosnya diretas, data pribadinya disebar, bahkan rumahnya dirusak. Di beberapa kasus, caranya juga ekstrem dan bikin merinding: kiriman bangkai ayam, pelemparan bom molotov, sampai tekanan mental ke keluarga. Ini sudah bukan soal beda pendapat. Bukan debat, tapi upaya bikin orang takut supaya diam (www.bbc.com, 2 Januari 2026). 

Yang bikin tambah miris, semua ini terjadi di negara yang katanya demokratis. Kritik yang seharusnya dilindungi justru dianggap berbahaya. Ruang media sosial yang mestinya jadi tempat bebas ngomong malah berubah jadi tempat yang bikin orang waswas. 

Lebih parahnya lagi, respon negara sering terasa setengah-setengah. Banyak laporan korban yang kayak nggak digubris serius. Pelakunya jarang ketangkep, sementara korban harus menghadapi teror sendirian. Wajar kalau orang akhirnya bertanya-tanya: negara ini benar-benar melindungi rakyat, atau justru membiarkan pembungkaman terjadi? 

Dari sini kelihatan jelas, dalam demokrasi yang jalan bareng kapitalisme, kebebasan itu nggak pernah benar-benar bebas. Aman selama nggak ganggu kepentingan penguasa dan elit. Begitu kritik mulai nyentuh kebijakan penting, kepentingan oligarki, atau kebusukan kekuasaan, kebebasan langsung dipersempit. Yang datang malah ancaman. 

Akhirnya demokrasi cuma jadi kemasan. Kelihatannya rapi dan bebas, tapi isinya makin represif. Suara yang beda dicurigai, kritik dibatasi, dan ruang publik pelan-pelan dikontrol. Konten kreator yang kritis tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial, melainkan sebagai ancaman yang harus “diamankan”. 

Berbeda halnya dengan Islam, Islam menyampaikan kebenaran bukanlah kejahatan, melainkan kewajiban. Amar makruf nahi mungkar adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat, termasuk menasihati dan mengoreksi penguasa ketika mereka menyimpang. Kekuasaan dalam Islam bukan milik pribadi, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. 

Sejarah Islam menunjukkan bahwa kritik terhadap penguasa bukan sesuatu yang ditakuti. Para khalifah menerima nasihat dan koreksi dari rakyatnya. Umar bin Khaththab ra., misalnya, tidak anti kritik. Ia justru khawatir jika rakyat diam saat melihat kesalahan penguasa. Inilah perbedaan mendasar antara kekuasaan yang dibangun di atas ketundukan kepada Allah dengan kekuasaan yang berdiri di atas kepentingan politik dan modal. 

Islam mewajibkan negara melindungi keamanan jiwa, kehormatan, dan hak rakyatnya—termasuk mereka yang menyampaikan kritik. Tidak ada kesempatan bagi teror, intimidasi, apalagi kriminalisasi pendapat yang disampaikan secara damai. Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Maraknya teror terhadap konten kreator yang kritis pada rezim seharusnya menyadarkan kita semua. Ini bukan lagi soal satu dua orang, tapi tanda bahwa demokrasi yang dibanggakan ternyata sangat rapuh. Dalam sistem yang bertumpu pada kapitalisme, kebebasan tidak pernah benar-benar bebas. Selalu ada batas tak kasat mata. Selama itu pula, kritik akan terus dianggap sebagai gangguan, bahkan ancaman, bukan sebagai pengingat bagi kekuasaan. 

Sudah saatnya umat menyadari bahwa solusi sejati tidak lahir dari tambal sulam demokrasi. Solusi itu ada pada penerapan sistem Islam secara menyeluruh—sistem yang membuat penguasa takut kepada Allah, bukan takut kehilangan jabatan; sistem yang melindungi kebenaran, bukan membungkamnya; dan sistem yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan alat melanggengkan kepentingan elit. 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim)