Korupsi Makin Menjadi, Penerapan Islam Kaffah adalah Solusi Hakiki

Kasus-kasus korupsi di Indonesia terus bermunculan dan semakin komple

ks, menunjukkan betapa akutnya penyakit sistemik yang menjalar dalam tubuh pemerintahan dan institusi negara. Terbaru, publik dikejutkan dengan dugaan korupsi pengadaan alat EDC (Electronic Data Capture) di bank BUMN yang nilainya mencapai Rp 2,1 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bergerak, dan telah mencegah 13 orang ke luar negeri dalam rangka penyelidikan kasus tersebut (Berita Satu, 3 Juli 2025).

Tak hanya itu, masih hangat pula pemberitaan soal dugaan manipulasi pengadaan jalan di Sumatera Utara. Dalam kasus ini, terungkap adanya rekayasa katalog elektronik (e-katalog) untuk mengamankan proyek yang dilakukan secara kongkalikong antara kontraktor dan oknum penyelenggara negara. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa rekayasa semacam ini memang rawan terjadi, terutama karena sistem pengadaan yang masih membuka ruang bagi permainan licik (Kumparan.com, 4 Juli 2025).

Ironisnya, praktik-praktik korup yang merugikan negara triliunan rupiah ini terjadi di tengah gencarnya kampanye pemerintah soal efisiensi anggaran. Alih-alih berhemat untuk kepentingan publik, pemangkasan anggaran justru menyasar sektor-sektor vital. Program bantuan untuk rakyat kecil dikurangi, tunjangan kinerja guru dipangkas, dana riset dibatasi, dan bahkan program-program militer strategis pun tak luput dari pengurangan. Sementara itu, para pejabat yang semestinya menjadi contoh integritas malah sibuk memperkaya diri.

Fenomena ini membuka tabir ketidakmampuan sistem sekuler kapitalistik dalam menyejahterakan rakyat dan mencegah kerusakan. Dalam sistem ini, orientasi kekuasaan bukan pada pelayanan dan tanggung jawab, melainkan pada transaksi politik. Demokrasi yang dijalankan tak ubahnya panggung jual beli kekuasaan, di mana kepentingan elite politik dan pemilik modal lebih diutamakan dibanding amanah terhadap rakyat. Maka tak mengherankan, korupsi justru tumbuh subur dalam ruang-ruang kekuasaan yang dijalankan dalam sistem ini.

Korupsi bukan sekadar penyimpangan moral individu, tetapi juga buah dari sistem yang rusak. Selama aturan yang berlaku memberi celah bagi kepentingan pribadi, maka akan selalu ada celah bagi penyalahgunaan wewenang. Sistem yang hanya fokus pada hukum buatan manusia, yang berubah-ubah sesuai kepentingan, tidak akan mampu menanamkan kesadaran akhlak dan tanggung jawab sejati di dalam diri para pejabat.

Berbeda halnya dengan Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpin dipilih bukan karena popularitas atau kepentingan politik, tetapi karena kemampuan, kejujuran, dan ketakwaannya. Sistem pemerintahan Islam yang berasas akidah Islam mendorong penguasa dan rakyat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar makruf nahi munkar menjadi budaya, bukan sekadar slogan.

Islam tidak hanya melarang korupsi, tetapi juga memiliki mekanisme pencegahan dan penindakan yang tegas. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang menolak penggunaan harta negara untuk kepentingan pribadi meski sekecil sebatang lilin. Pengawasan terhadap penguasa dijalankan oleh lembaga khusus dan masyarakat memiliki hak untuk menegur pemimpin tanpa rasa takut.

Selain itu, sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui distribusi kekayaan yang adil. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok seluruh warganya—seperti pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan—tanpa bergantung pada sistem utang atau swastanisasi seperti yang lazim dalam kapitalisme. Dengan jaminan kesejahteraan yang memadai, peluang terjadinya pelanggaran pun menjadi semakin kecil karena masyarakat tidak hidup dalam tekanan ekonomi yang mendorong pada kejahatan.

Sejarah mencatat, ketika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam institusi Khilafah Islamiyah, lahirlah peradaban unggul yang bebas dari praktik korupsi masif. Kota-kota Islam menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial yang tak tertandingi. Rakyat hidup dalam kecukupan, dan para pemimpin dikenal sebagai pribadi yang zuhud dan adil.

Maka, jika kita ingin menghentikan laju korupsi yang kian mengakar ini, kita harus jujur mengakui bahwa sistem saat ini telah gagal. Kita butuh solusi mendasar, bukan sekadar tambal sulam regulasi atau pergantian pejabat. Solusi hakiki hanya bisa terwujud dengan penerapan Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, dan sosial.

Sudah saatnya umat Islam mengakhiri ketergantungan pada sistem sekuler yang rusak, dan kembali kepada sistem ilahiyah yang telah terbukti membangun peradaban gemilang. Hanya dengan penerapan Islam kafah di bawah naungan Khilafah, keadilan dan kesejahteraan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh umat manusia.