Kebijakan Populis, Dunia Pendidikan kian Miris

TanahRibathMedia.Com—Ibarat jatuh di lubang yang sama, begitu kondisi dunia pendidikan di negeri ini. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahunnya, bukan menunjukkan perbaikan pada ranah pendidikan, justru kondisi kian miris. Berbagai kebijakan tidak menuai hasil dan selalu berakhir pada kondisi yang sama, bahkan lebih memprihatinkan.

Sebut saja, fasilitas pendidikan saat saat ini mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto. Orang nomor satu di Indonesia ini, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jum'at, 2 - 5 - 2025 yang lalu (Tirto.id, 3-5-2025).

Masih dalam laman yang sama disebutkan, bahwa Presiden menyoroti jika masih banyak sekolah-sekolah dengan fasilitas umum yang sangat minim. Padahal menurutnya, anggaran yang dialokasikan buat sekolah-sekolah tersebut tidak sedikit. Ada Rp. 17 triliun anggaran untuk perbaikan sekolah dan anggaran tersebut hanya dapat merenovasi 11.000 sekolah pada tahun 2025 ini. Sedangkan secara keseluruhan ada lebih dari 300.000 sekolah se-Tanah Air. Masih menurut Presiden, sayangnya, kekayaan bangsa Indonesia masih banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat.

Sebenarnya berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan di negeri ini, baik pembangunan atau renovasi sekolah dan bantuan untuk guru belum menyentuh akar persoalan. Dunia pendidikan masih banyak menemui persoalan baik sarana, prasarana yang masih minimalis dan belum memadai.

Belum lagi menyangkut soal anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ranah pendidikan sangat sulit untuk didapatkan. Modal urang menjadi jalan keluar utama bagi sistem kapitalis-sekular untuk mendapatkan anggaran pembangunan tersebut.

Lebih disayangkan lagi, maraknya korupsi dalam bidang pendidikan juga menambah minimnya dana pendidikan yang tersedia. Memanglah benar, sistem kapitalis-sekular telah membuat dunia pendidikan menjadi suram. Pasalnya, negara hanya sebagai regulator atas kebijakan yang diambil dan bukan sebagai pe-riayah urusan umat. Tidak mengherankan jika biaya pendidikan sangat tinggi, sementara fasilitasnya minim. 

Sumber-sumber pendapatan negara yang seharusnya dikelola oleh negara dan disalurkan untuk segala kebutuhan mendasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur, justru dikuasai oleh asing. Inilah yang juga menyumbang peran penting berjalan dengan baiknya dunia pendidikan serta outputnya.

Islam memosisikan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar. Oleh karenanya, segala sesuatu yang mencakup dunia pendidikan, akan difasilitasi oleh negara. Sarana, prasarana dan fasilitas penunjang akan disediakan oleh negara. Termasuk tenaga pendidik serta semua hal yang berkenaan dengan kebutuhan para pendidiknya. 

Pendidikan gratis dan berkualitas akan terwujud dalam naungan sistem Islam. Sumber daya alam yang sangat berlimpah akan dikelola negara sebagai salah satu sumber pendapatan Baitul Mal. Setelahnya, akan disalurkan kepada rakyat berupa penyediaan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan rakyat. Yakni berupa sekolah-sekolah, rumah sakit, laboratorium penelitian, perpustakaan, serta fasilitas lain yang dibutuhkan. Karena dalam sistem Islam, perekonomian dilaksanakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, person to person.

Sistem pendidikan beserta sistem perekonomian Islam yang diterapkan tidak bisa diterapkan dalam sistem demokrasi-sekular. Jadi berharap kebaikan pada sistem demokrasi sekular saat ini, ibarat "Pungguk merindukan bulan" atau hal sangat tidak mungkin. Sistem pendidikan Islam dan sistem perekonomian Islam hanya bisa diterapkan dalam negara yang menerapkan sistem Islam pula. Maka, jika saat ini belum ada, saatnya lah, kaum muslim menyadarinya dan memperjuangkannya.