Fenomena Pengangkatan Politisi sebagai Komisaris BUMN

TanahRibathMedia.Com—Fenomena pengangkatan sejumlah politisi pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan publik. Penempatan seseorang di jabatan publik, termasuk BUMN, harus berdasarkan pada kompetensi dan proses seleksi yang terbuka. Namun, penunjukan politisi ini dianggap sebagai bentuk konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan, merusak budaya profesionalitas, dan menimbulkan spekulasi bisnis negatif.

Dari laman media VOA Indonesia, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko, menyatakan bahwa konflik kepentingan nampak jelas dalam pengangkatan ini. 

Bukan faktor profesionalitas atau kompetensi yang dikedepankan, melainkan kedekatan politik. Beberapa contoh kasus terbaru adalah Grace Natalie yang diangkat menjadi komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan Fuad Bawazier sebagai komisaris utama. Penempatan jabatan seperti ini, menurut Wawan, bukan karena kompetensinya, tetapi lebih karena ada kepentingan politik di baliknya.

Wawan juga menjelaskan bahwa BUMN sebagai ujung tombak ekonomi seharusnya memiliki langkah-langkah pencegahan korupsi yang kuat, termasuk mengatur konflik kepentingan. Praktik bagi-bagi jabatan ini justru menimbulkan spekulasi bisnis yang negatif dan merugikan keberlangsungan BUMN sebagai perusahaan.

Masih dari laman media voaindonesia.com, terlihat Survei Transparency International Indonesia pada Maret 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 14,73 persen jabatan komisaris BUMN diisi oleh tokoh berlatar belakang relawan calon presiden hingga anggota partai. 

Fenomena "balas budi" ini menurunkan profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan BUMN. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menekankan bahwa pengangkatan pejabat publik seharusnya berdasarkan kompetensi melalui proses seleksi terbuka dan transparan.

Islam memandang kekuasaan sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Seorang pejabat harus memiliki kapabilitas agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Rasulullah saw. menekankan pentingnya menyerahkan urusan kepada ahlinya untuk mencegah kehancuran.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, seorang pejabat negara harus memiliki beberapa kriteria utama:

Pejabat harus memiliki kemampuan membuat keputusan yang tepat sesuai syariah.

Pejabat harus memiliki kesabaran dan tidak mudah emosional.

 Pejabat harus memiliki sifat takwa dan bergaul baik dengan rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan Islam, hanya mereka yang memiliki kriteria tersebut yang layak menduduki jabatan publik. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip syariah dan untuk kesejahteraan umat. Sistem ini juga menghindarkan dari politik transaksional yang hanya mengejar keuntungan materi.

Pengangkatan pejabat harus didasarkan pada kapabilitas dan tanggung jawab, bukan jasa politik. Sistem Islam menawarkan solusi dengan menetapkan standar moral dan spiritual bagi para pejabat, menjadikan mereka amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, serta berfokus pada kesejahteraan umat.