Kebijakan Kapitalisme Mengakibatkan Ketergantungan Pangan

TanahRibathMedia.Com—Sudah menjadi tradisi tiap tahun negara kita mengalami ketergantungan impor beras,  padahal ketergantungan pada impor sejatinya mengancam kedaulatan negara.

Perum Bulog menargetkan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia sebanyak 250.000 ton untuk Maret 2024 hingga hari raya (Liputan6.com). 

Direktur Supply Chair dan pelayanan publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan ketersedian stok Bulog di seluruh Indonesia menjamin kecukupan dalam menghadapi hari raya. 

Persoalan pangan di negara ini memang sangat rumit hingga perlu untuk dibenahi. Salah satunya stop untuk melakukan impor sebab impor hanya menguntungkan para kapitalis dan merugikan para petani lokal. Tak sedikit dari para petani yang mempertanyakan di saat terjadinya kenaikan harga beras petani bukan untung malah rugi besar artinya kenaikan harga pangan salah satunya beras tidak serta merta menguntungkan para petani lokal namun itu malah menguntungkan para kapitalis. Seolah semuanya hanya demi kepentingan para kapitalis saja tanpa memikirkan rakyat secara keseluruhan. 

Banyaknya kebijakan yang kapitalistik yang dibuat pemerintah dan seolah sengaja dibuat demi kepentingan para elite saja,  contohnya kebijakan alih pungsi lahan, lahan yang subur yang seharusnya digunakan petani untuk menanam tanaman malah dialih fungsikan menjadi gedung-gedung mewah yang didirikan perusahan-perusahan besar sehingga menggilas lahan pertanian rakyat. 

Kebijakan kapital juga mengurangi subsidi pada benih, pakan, pupuk dan saprodi hingga para petani mengalami beban biaya produksi yang sangat tinggi. Mengakibatkan para petani kalah saing dengan pangan impor yang pastinya lebih murah biaya produksinya. Hal ini membuat para petani tidak bersemangat dalam produksi pada jangka panjang akan berdampak pada penurunan produktivitas. 

Selain itu buruknya rantai distribusi menambah parah keadaan hingga meski permintaan tinggi tetap saja harga jual di petani tetap murah. Akibatnya harga pangan akan mengalami lonjakan tinggi menjelang Ramadan atau hari besar keagamaan karena rantai distribusi yang tidak terkontrol. 

Keadaan pasar yang sebagian besar dimonopoli oleh pedagang besar memengaruhi stok dan harga pangan. Banyaknya para pedagang besar yang 'bermain' seperti menimbun barang jualannya dan selalu menjadi biang keladi tingginya harga menjelang lebaran,  itu karena mereka menginginkan keuntungan yang berkali lipat.

Permasalahan semacam ini tentunya bukan masalah baru masalah seperti ini adalah permasalahan berulang sering terjadi di saat menjelang hari raya besar pasti harga pangan mengalami lonjakan yang tinggi sehingga masyarakat sendiri menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa padahal masalah semacam ini tentu bukan masalah biasa perlu ada pembenahan dari pemerintah agar permasalahan pangan ini tidak terus berulang,  tidak adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pangan ini membuat persoalan pangan ini tidak pernah selesai,  malah memberi peluang pada spekulan dan para pedagang besar yang mempunyai akses modal besar dan penguasaan pasokan yang besar dapat dengan mudah mengendalikan harga. 

Hal ini berbanding terbalik dengan tata kelola dalam negara Islam,  pemerintah Islam mewajibkan negara untuk berdaulat dan mandiri rermasuk dalam masalah pangan. Kebijakan Islam juga independen dan tidak ada intervensi berbagai pihak. Karena itu kebijakanya berbasis demi kemaslahatan umat saja. Negara akan berupaya secara maksimal membangun infrastuktur yang berkualitas sehingga biaya produksi akan murah dan sampai dengan cepat kepada konsumen, negara juga akan memperhatikan infrastuktur desa atau kota agar jangan sampai pangan tidak sampai dan biaya produksi tinggi. 

Negara juga akan lebih selektif dalam memberi izin pembangunan pada lahan subur mengingat kebutuhan pangan yang sangat tinggi dan harus seimbang dengan produksi yang tinggi pula. 

Begitu juga dengan kekuatan Baitul Mal akan mendukung para petani dengan subsidi pupuk, pakan,  saprodi dsb.  Apalagi ditambah dengan berbagai teknologi yang akan mendukung untuk produktivitas yang tinggi.  Negara juga akan memperhatikan rantai distribusi,  Qadhi Hisbah akan memantau pasar agar tidak terjadi kecurangan,  penimbunan dll. yang akan merugikan berbagai pihak. 

Negara akan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat bukan hanya pada segelintir elite saja.  Kesejahteraan produsen,  petani akan sangat di perhatikan dengan cara memberikan subsidi atau modal juga menjamin keadilan pasar bagi mereka.