OPINI
Gaya Hidup Downgrade, Bukti Nyata Kapitalisme Makin Mencekik Rakyat
Oleh: Arpah Latifah
(Pegiat Literasi Islam)
TanahRibathMedia.Com—Istilah downgrade gaya hidup tengah menjadi perbincangan. Dulu, istilah ini hanya dipakai untuk barang elektronik seperti misalnya dari HP seri flagship turun ke seri entry level. Namun sekarang, downgrade sudah masuk ke urusan cara bertahan hidup. Orang-orang yang dulunya masuk kategori kelas menengah, sekarang terpaksa menurunkan standar hidup mereka. Bukan karena ingin tampil sederhana atau mendadak hidup minimalis, melainkan memang uangnya yang sudah tidak ada.
Data menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia merosot tajam. Pada 2018, kelas menengah masih berada di angka 60,8 juta orang (sekitar 23 persen). Namun di tahun 2025, angkanya anjlok menjadi 46,7 juta orang atau tersisa 16,6 persen saja. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang rentan miskin justru makin membengkak, dari 68,5 persen meningkat menjadi 74,5 persen (republika.co.id, 8 Oktober 2026). Ini bukan penurunan biasa, ini adalah kemunduran massal.
Fenomena ini makin terasa mengerikan jika melihat pola bertahan hidup masyarakat. Dulu, orang kena tekanan finansial, masih bisa makan dari tabungan. Sekarang, tabungan sudah ludes. Fenomena yang terjadi berganti jadi "maut", makan dari utang (tirto.id, 7 Oktober 2026). Pinjaman online (pinjol), kartu kredit, dan paylater menjadi sandaran utama untuk beli beras, bayar kontrakan, atau bayar listrik. Rakyat terpaksa gali lubang tutup lubang sekadar untuk menyambung hidup hari esok.
Dampak Krisis Sistemik, Bukan Salah Gaya Hidup
Kenapa situasi ini bisa terjadi? Banyak yang menyalahkan gaya hidup masyarakat, dituduh konsumtif, terlalu banyak nongkrong, atau gampang tergiur gengsi. Ini pandangan yang sangat keliru dan dangkal. Downgrade gaya hidup yang terjadi hari ini adalah dampak langsung dari krisis finansial, kenaikan harga kebutuhan pokok, gempuran pajak, dan badai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana (kompas.com, 30 September 2026).
Inilah wujud asli dari sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam sistem ini, negara sering kali hanya bertindak sebagai regulator atau penonton, bukan sebagai pelindung rakyat. Ketika rakyat kesulitan, negara malah menambah beban dengan menaikkan pajak dan mencabut berbagai subsidi. Urusan perut, kesehatan, pendidikan, sampai lapangan kerja dilepas ke mekanisme pasar. Siapa yang memiliki modal besar, dia yang menang. Rakyat kecil dan kelas menengah? Silakan bertahan hidup sendiri-sendiri.
Kapitalisme menciptakan kemiskinan struktural, lalu menyalahkan rakyatnya sendiri karena dianggap kurang kreatif atau kurang bekerja keras. Sistem kapitalisme juga terus-menerus memupuk budaya hidup hedonis dan memprioritaskan gengsi. Masyarakat diserbu iklan untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Tapi di saat yang sama, kemampuan ekonomi masyarakat justru digerus habis oleh kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Kembali pada Sistem Kesejahteraan Hakiki
Kondisi merosotnya kualitas hidup ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam. Dalam politik ekonomi Islam, negara bukan sekadar pemungut pajak atau pembuat aturan yang menguntungkan pemilik modal. Negara dalam Islam adalah raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Rasulullah Saw. bersabda bahwa seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.
Islam memiliki mekanisme yang jelas untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi massal seperti sekarang, yaitu:
Pertama, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan) per individu rakyat, bukan sekadar angka rata-rata statistik. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan wajib disediakan negara secara gratis dan berkualitas tinggi.
Kedua, negara wajib membuka lapangan kerja yang luas dan melarang praktik ekonomi ribawi serta spekulatif yang cuma memutarkan uang di lingkaran orang kaya.
Ketiga, mekayaan alam yang jumlahnya berlimpah seperti tambang, hutan, dan energi adalah milik umum (milkiyah 'ammah). Hasil pengeloaannya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan diserahkan ke korporasi swasta atau asing.
Keempat, Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan rutin. Kas negara (Baitulmal) diisi dari pengelolaan harta milik negara dan harta milik umum sehingga rakyat tidak dibebani pajak yang terus membengkak.
Selain itu, Islam mengajarkan paradigma gaya hidup yang sehat. Seorang muslim dididik untuk memprioritaskan kebutuhan mendasar (haajat), bukan menuruti seluruh keinginan (raghabaat) atau gengsi sosial. Namun ingat, pengaturan gaya hidup individu saja tidak akan cukup kalau sistem ekonominya masih kapitalistik dan mencekik.
Fenomena downgrade dan maraknya gaya hidup "makan dari utang" adalah alarm keras. Ini bukti bahwa sistem ekonomi yang kita pakai sekarang gagal total menciptakan kesejahteraan. Sudah saatnya kita membongkar paradigma kapitalisme ini dan kembali pada sistem Islam yang terbukti mampu menjamin kesejahteraan dan memuliakan manusia. Wallahu ‘alam bissawab.
Via
OPINI
Posting Komentar