OPINI
Asap Karhutla Merenggut Napas Generasi, di Mana Tanggung Jawab Negara?
Oleh: Prayudisti SP
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Puluhan ribu balita terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana yang berulang ini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan generasi. Ketika anak-anak harus menghirup udara tercemar, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara hadir melindungi rakyatnya.
CNN Indonesia (14-10-2026) melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat puluhan ribu kasus ISPA pada balita akibat karhutla di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data Kemenkes per 17 Oktober 2026 yang menjadi acuan tulisan ini, terdapat 311.363 kasus ISPA di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sebanyak 70.239 kasus dilaporkan terjadi pada balita. Data yang disampaikan dalam kerangka awal juga menyebut angka 62.400 kasus balita, sehingga perbedaan angka ini perlu diklarifikasi agar publik memperoleh informasi yang akurat.
Kemenkes telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan mendistribusikan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, kesiapan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan. Dari 1.691 puskesmas, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki oxygen concentrator. Sementara itu, asap karhutla mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan, terutama pada anak-anak. Kompas.com juga mengulas risiko asap karhutla terhadap paru-paru anak (16-10-2026).
Balita merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pencemaran udara. Saluran pernapasannya masih berkembang, frekuensi napasnya relatif lebih cepat, dan sistem kekebalan tubuhnya belum matang sempurna. Paparan asap berulang dapat memperburuk gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pembagian masker, pengobatan pasien, atau pengerahan tenaga medis setelah kasus meningkat. Negara perlu memastikan pencegahan kebakaran, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, pengawasan lahan, pemulihan ekosistem, dan perlindungan warga berjalan secara terpadu.
Pemerintah memang telah melakukan langkah penanganan. Namun, besarnya jumlah kasus dan keterbatasan sebagian fasilitas kesehatan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan. Ketika bencana berulang, pertanggungjawaban tidak boleh hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga pada upaya mencegah masyarakat terus terpapar bahaya yang sama.
Kondisi ini ironis jika dikaitkan dengan cita-cita mewujudkan generasi emas. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang sehat untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Kerusakan paru-paru serta gangguan kesehatan berulang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Pembangunan tidak semestinya diukur hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara menjamin keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai tanggung jawab penting. Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS Al-Baqarah [2]: 195).
Rasulullah saw. juga bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain” (HR Ibnu Majah).
Prinsip ini menegaskan bahwa segala aktivitas yang membahayakan masyarakat harus dicegah, bukan dibiarkan demi keuntungan segelintir pihak.
Khilafah dan Tanggung Jawab Melindungi Rakyat
Dalam perspektif politik Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Tanggung jawab tersebut menuntut penguasa mengambil langkah nyata untuk mencegah bahaya, menyediakan pelayanan kesehatan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Dalam konsep Khilafah, tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan publik. Negara perlu mengerahkan sumber daya secara terencana, termasuk pembiayaan dari Baitul Mal sesuai ketentuan syariat, untuk mendukung penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, disertai pemantauan titik api, pengawasan aktivitas perusahaan, penegakan hukum, serta penyediaan layanan medis yang menjangkau masyarakat terdampak.
Sejarah pemerintahan Islam juga mengenal pengembangan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit atau bimaristan. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, lembaga ini berkembang sebagai pusat pengobatan dan pendidikan kedokteran. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pelayanan rumah sakit di Baghdad turut berkembang, sementara pada abad ke-10, pejabat pemerintahan Ali bin Isa mendorong pengiriman dokter untuk memeriksa tahanan dan memberikan pengobatan. Catatan sejarah tersebut memperlihatkan adanya upaya memperluas pelayanan medis kepada kelompok yang membutuhkan (TDV İslâm Ansiklopedisi, “Bîmâristan”).
Pengalaman sejarah ini bukan berarti seluruh pemerintahan Islam selalu berhasil atau bebas dari persoalan. Namun, tradisi pelayanan kesehatan tersebut dapat menjadi pelajaran bahwa kesehatan masyarakat memerlukan dukungan kelembagaan, tenaga ahli, pembiayaan, dan tanggung jawab penguasa.
Dalam menghadapi karhutla, prinsip itu berarti negara harus bertindak sejak dini, bukan hanya ketika rumah sakit mulai dipenuhi pasien. Fasilitas kesehatan perlu dilengkapi sesuai kebutuhan, tenaga medis diperkuat, distribusi oksigen dan obat-obatan dipastikan, serta layanan bergerak disiapkan untuk wilayah yang sulit dijangkau. Pada saat yang sama, kebijakan lingkungan harus melindungi masyarakat dari praktik pembakaran lahan dan kerusakan ekosistem.
Menjaga Napas Anak adalah Amanah
Karhutla tidak boleh dipandang sebagai bencana musiman yang konsekuensinya diterima begitu saja oleh masyarakat. Ketika puluhan ribu balita mengalami ISPA, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka statistik, melainkan kesehatan generasi dan masa depan bangsa.
Negara wajib mengevaluasi pencegahan, memperkuat kesiapsiagaan, menindak pelanggaran, serta menjamin pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan sekadar kewenangan mengatur, melainkan amanah untuk melindungi jiwa dan memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai cita-cita melahirkan generasi emas justru dibayangi udara beracun yang merampas hak anak untuk tumbuh sehat. Sebab, melindungi napas anak hari ini berarti menjaga masa depan umat esok hari.
Via
OPINI
Posting Komentar