Desil yang Menyesatkan, Rakyat yang Jadi Korban

TanahRibathMedia.Com—Polemik desil 9 dan 10 kembali memperlihatkan betapa kacaunya cara negara memandang kondisi ekonomi rakyat. Sejumlah masyarakat memprotes status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan hidup mereka. Ada yang merasa ekonominya pas-pasan, tetapi justru masuk kategori desil 9 atau 10. Persoalan ini semakin serius ketika data desil tersebut dikaitkan dengan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Pemerintah sendiri masih menyatakan bahwa rencana pembatasan tersebut berada dalam tahap kajian.

Dilansir dari kompas.id (18 Agustus 2026), secara sederhana, desil adalah cara membagi penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula posisi relatif kesejahteraannya. Sebaliknya, semakin tinggi desil, semakin tinggi posisi relatifnya. Beberapa orang terkejut setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau 10, padahal kondisi keseharian mereka dirasa jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi.

Di media sosial Threads, cerita-cerita itu bertebaran. Akun @yknanda, misalnya, mendapati rumah tangganya masuk desil 9. Hasil itu membuatnya mempertanyakan sumber data yang digunakan. Selama tujuh tahun berumah tangga, ia mengaku tidak pernah didatangi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk disurvei. Rumah yang ditempatinya masih berstatus sewa dan bertipe 36. Keluarganya hanya memiliki satu mobil bekas dan perjalanan ke luar kota pun hanya dilakukan sesekali. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak menggambarkan keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan, bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, ataupun kekayaan seseorang. Keluarga dikelompokkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi dan dibagi ke dalam sepuluh kelompok. Artinya, masuk desil 9 atau 10 tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang benar-benar kaya secara nyata. BPS bahkan menegaskan bahwa desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga.

Di sinilah letak persoalannya. Ketika ukuran kesejahteraan bersifat relatif, rakyat bisa saja mengalami kesulitan hidup, tetapi tetap dianggap berada dalam kelompok “lebih sejahtera” hanya karena posisinya dibandingkan dengan rakyat lain. Padahal, kemiskinan sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit untuk dikenali. Rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terbebani biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari adalah realitas yang nyata. Namun, realitas itu justru bisa menjadi kabur ketika negara lebih percaya pada pemeringkatan statistik daripada kondisi hidup rakyat yang sebenarnya.

Inilah wajah kapitalisme yang menjadikan persoalan kemiskinan seolah hanya persoalan angka dan data. Definisi kemiskinan dapat berubah mengikuti metode, indikator, dan standar yang digunakan. Akibatnya, pemberantasan kemiskinan pun sering berjalan tanpa menyentuh akar persoalan. Pemerintah sibuk menentukan siapa yang masuk kelompok miskin, rentan, menengah, atau mampu, tetapi rakyat tetap menghadapi mahalnya kebutuhan hidup dan semakin terbatasnya akses terhadap sumber daya.

Polemik desil bahkan menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar ketidakakuratan data. Pemerintah juga mengakui data desil bersifat dinamis dan penentuannya masih dapat dikaji ulang. Jika data yang dijadikan dasar kebijakan strategis masih terus dipersoalkan akurasinya, wajar apabila rakyat mempertanyakan keadilan kebijakan yang lahir darinya. Apalagi ketika status desil berpotensi menentukan akses terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti BBM bersubsidi.

Lebih mendasar lagi, kemiskinan di Indonesia sejatinya merupakan problem sistemis. Kemiskinan bukan sekadar karena rakyat tidak bekerja keras atau karena salah sasaran bantuan. Tata kelola ekonomi kapitalistik telah membuka jalan bagi penguasaan kekayaan dan sumber daya alam oleh segelintir pihak, sementara rakyat harus membeli berbagai kebutuhan dengan harga yang terus meningkat. Kekayaan alam yang semestinya menjadi sumber kemaslahatan bersama justru tidak sepenuhnya dikelola untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Karena itu, solusi kemiskinan tidak cukup dengan memperbaiki desil, memperbarui data, atau mengubah metode statistik. Semua itu hanya mengatasi persoalan di permukaan. Akar masalahnya terletak pada sistem ekonomi yang memandang kebutuhan rakyat melalui mekanisme angka, pasar, dan kemampuan membeli, bukan sebagai tanggung jawab negara yang harus dipenuhi.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang kemiskinan. Dalam Islam, kondisi miskin memiliki pengertian yang jelas dan dapat dikenali dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara tidak boleh sekadar sibuk membuat pemeringkatan relatif, lalu menjadikan angka tersebut sebagai dasar untuk menentukan siapa yang layak diperhatikan. Penguasa dalam Islam berfungsi sebagai raa'in, yakni pengurus dan pelindung rakyat, yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat.

Dalam sistem Islam, negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Negara juga menciptakan kondisi agar rakyat mampu memenuhi kebutuhan pelengkapnya. Dengan demikian, kesejahteraan bukan sekadar status dalam sebuah desil, melainkan kondisi nyata yang benar-benar dirasakan rakyat.

Penerapan sistem ekonomi Islam juga mengatur kepemilikan sumber daya alam sebagai milik umum. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dibiarkan menjadi ladang keuntungan segelintir kapitalis. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk rakyat. Dengan pengelolaan yang benar, kekayaan alam dapat menjadi sumber pembiayaan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi alasan bagi rakyat untuk terus dibebani harga dan pembatasan.

Polemik desil seharusnya menjadi peringatan. Ketika kemiskinan dipandang relatif, penderitaan rakyat pun berpotensi direlatifkan. Ketika rakyat harus membuktikan bahwa dirinya cukup miskin agar layak mendapatkan hak atau bantuan, berarti ada yang keliru dalam cara negara mengurus rakyat. Sudah saatnya persoalan kemiskinan tidak lagi diselesaikan dengan sekadar mengubah angka, tetapi dengan mengganti sistem yang menjadi akar lahirnya kemiskinan struktural itu sendiri.