Eksodus ke Swasta: Luka Pendidikan Negeri

TanahRibathMedia.Com—Fenomena SD Negeri yang sepi peminat bahkan tidak mendapatkan siswa baru sama sekali tengah menjadi sorotan nasional. Kasus ini terjadi diberbagai wilayah seperti Blitar, Tulungagung, Solo, hingga Semarang. SD Negeri di daerah tersebut hanya mendapatkan 1 hingga 5 murid baru, bahkan ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid (nol pendaftar). Sepinya peminat SD Negeri tersebut disebabkan oleh berlakunya sistem zonasi, perubahan struktur demografi dan tingginya preferensi orang tua terhadap sekolah swasta berbasis agama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus ke nilai karakter, kualitas pengajaran, dan lingkungan sosial, melampaui pertimbangan biaya.

Pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut  melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mencakup pendataan menyeluruh, evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru, penggabungan sekolah dan peningkatan mutu layanan pendidikan (antaranews.com, 22-7-2026).

Dalam sistem kapitalisme sekuler, pendidikan diperlakukan sebagai komoditas pasar. Sekolah swasta diposisikan sebagai penyedia layanan investasi masa depan, sementara negara mereduksi tanggung jawab pelayanan publiknya. Wajar jika realitanya, sekolah negeri senantiasa kalah saing dalam segi kualitas dengan sekolah swasta. Perubahan struktur demografi, seperti penurunan angka kelahiran dan konsentrasi kelas menengah di perkotaan, mendorong peningkatan pendapatan keluarga yang dialokasikan untuk pendidikan. Alhasil, orang tua lebih leluasa memilihkan sekolah anak sesuai ekspektasi dan preferensinya.

Eksodus ke sekolah swasta menjadi niscaya, didorong oleh keinginan orang tua melindungi anak dari kerusakan generasi. Penerapan sistem sekuler liberal hari ini, telah melahirkan berbagai bentuk degradasi moral dan tindak kriminal dikalangan pelajar. Orang tua merasa perlu bertindak selektif demi penguatan pendidikan moral, pembentukan akhlak mulia, dan penanaman dasar ibadah yang kuat bagi anaknya. Mereka bahkan rela membayar mahal, demi kualitas pendidikan yang mereka sadar tidak akan pernah didapatkan di sekolah negeri.

Di lain sisi, perubahan kurikulum yang terus berulang dinilai gagal mengatasi kerusakan moral karena berpijak pada landasan sekuler-kapitalistik. Orientasi pendidikan pada materi dan pemisahan agama dari kehidupan, menjadikan keberhasilan siswa cukup diukur dari angka akademik, ijazah dan kesiapan menjadi alat ekonomi bagi kepentingan industri. Efeknya, lahir generasi individualis, bermental instan dan cacat karakter hingga rentan melakukan kecurangan baik dalam lingkungan akademik maupun kehidupan. Sementara pendidikan agama yang dipinggirkan sebatas memenuhi tuntutan administrasi, gagal membentengi moral generasi dari dekadensi. Semua itu menambah panjang deretan luka pendidikan negeri yang tidak kunjung terobati.

Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar sekaligus pilar penting peradaban yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan gratis, berkualitas dan merata untuk seluruh warga negara. Tanpa diskriminasi gender maupun latarbelakang ekonomi. 

Sistem pendidikan Islam dalam naungan Khilafah menggunakan kurikulum pendidikan yang berbasis akidah. Penerapannya mampu melahirkan generasi yang bertakwa, berkepribadian Islami, menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi hingga siap menjadi pemimpin peradaban mulia dimasa depan. Negara bertanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Mulai dari menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, infrastruktur penunjang, beserta tenaga pengajar yang layak dalam mengelola dan menjalankan aktivitas pendidikan bagi seluruh rakyat. Seluruhnya bertujuan untuk mendukung terealisasinya pendidikan berkualitas yang diamanahkan.

Berbagai problem pendidikan saat ini, sejatinya merupakan problem sistemik yang menuntut solusi sistemik pula. Butuh penyadaran publik agar masyarakat memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar pilihan produk jasa privat semata. Kesadaran masyarakat harus dinaikkan dari level ingin melindungi anak dari kerusakan menjadi kesadaran politik. Kesadaran yang mampu membuat masyarakat melihat akar masalah hakiki dari pendidikan, yakni sistem sekuler-liberal yang kini diterapkan.

Tiada jalan lain yang bisa ditempuh untuk merubah berbagai kerusakan hari ini menuju perbaikan. Selain dakwah politik yang membangun kesadaran politik masyarakat. Sebab hanya kesadaran politik inilah yang akan mampu menggerakkan masyarakat untuk merubah sistem sekuler-liberal menjadi sistem Islam.