Rupiah Melemah, Bukti Rapuhnya Sistem Ekonomi Kapitalis

 

TanahRibathMedia.Com—Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga Rp17.685 per 1 USD pada 22 Mei 2026 telah memengaruhi kehidupan rakyat di dalam negeri. Harga kebutuhan pokok merangkak naik, daya beli melemah, dan ekonomi rakyat kian sulit. Guncangan moneter ini terasa di seluruh lapisan masyarakat.

Bukan hanya barang konsumsi, harga kebutuhan bengkel seperti oli, baut, dan suku cadang lainnya juga naik 20–30%. Pelemahan rupiah memaksa perusahaan melakukan efisiensi melalui PHK massal. Detik.com (22-5-2026) memberitakan sekitar 8.000 karyawan Meta terkena PHK karena perannya digantikan AI. Di Lombok Tengah, puluhan gerai Alfamart tutup akibat lonjakan biaya sewa yang tak sebanding dengan penjualan. Akibatnya, ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Miris!

Kesulitan juga menimpa ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka memilih tidak melaut karena harga solar industri meroket. Tirto.id (5-5-2026) mencatat, harga solar industri naik dari Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter, bahkan solar marin menyentuh Rp30.000 per liter. Kenaikan ini memicu aksi demo nelayan di depan Kantor Bupati Pati pada Senin (4 Mei 2026). Di tengah impitan, banyak masyarakat memilih jalan pintas: pinjam ke layanan pinjaman online. Bisnis.com (3-3-2026) melansir OJK mencatat, outstanding pembiayaan industri pinjol Rp98,54 triliun per Januari 2026, naik 25% dari periode sebelumnya. Fakta ini menunjukkan makin banyak rakyat terjerat utang demi bertahan hidup.

Sistem ekonomi kapitalisme hari ini bertumpu pada fiat money, yaitu uang kertas yang tidak didukung cadangan emas atau perak. Nilainya hanya bersandar pada kepercayaan publik dan kebijakan pemerintah penerbitnya. Karena tidak memiliki nilai intrinsik, fiat money sangat rentan krisis dan manipulasi. Kerentanan ini menguat sejak dolar AS ditetapkan sebagai mata uang cadangan dunia lewat Perjanjian Bretton Woods 1944 pasca Perang Dunia II. AS sebagai pemenang perang menempatkan diri sebagai penguasa ekonomi global, sehingga negara lain wajib menstandarkan mata uangnya ke dolar. 

Dominasi ini makin kokoh pada 1970-an ketika perdagangan minyak dunia ditetapkan wajib menggunakan dolar AS. Akibatnya, hampir seluruh negara bergantung pada stabilitas dolar. Ketika dolar menguat, mata uang negara lain melemah, dan rakyat yang menanggung akibatnya.

Islam menetapkan emas dan perak sebagai standar mata uang. Dalam Nizhamul Iqtishadi karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan bahwa hukum syariat terkait uang, seperti zakat dan diyat, dikaitkan dengan emas dan perak.

Allah Swt berfirman:  

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih.” (TQS. At-Taubah: 34)

Dalam hadis:  

“Nabi saw. memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Dengan satu dinar itu ia membeli dua kambing, lalu menjual salah satunya seharga satu dinar. Ia menyerahkan seekor kambing dan satu dinar kepada Nabi. Maka Nabi mendoakannya agar diberkahi dalam jual belinya. Sejak itu, seandainya ia membeli debu sekalipun, ia mendapat untung.” (HR. At-Tirmidzi no. 1258)

Karena itu, uang dalam Islam harus berupa emas dan perak, atau minimal distandarkan secara riil pada keduanya. Bukan sekadar cetakan kertas tanpa cadangan.

Melemahnya rupiah yang berujung pada kesulitan hidup rakyat adalah bukti kegagalan sistem kapitalisme. Tidak digunakannya emas dan perak sebagai standar mata uang menjadi sebab berulangnya krisis moneter global.

Indonesia juga terjebak ketergantungan impor, bahkan untuk kebutuhan pokok seperti kedelai, gandum, dan minyak mentah. Pembayaran impor menggunakan dolar, sehingga saat kurs melonjak, beban impor otomatis naik. Dampaknya harga produk dalam negeri ikut naik dan daya beli rakyat melemah. Ironis, di tengah kekayaan alam melimpah, rakyat justru menanggung beban ekonomi berat akibat sistem berbasis riba dan pasar global.

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Semua aturannya pasti membawa kemaslahatan, termasuk dalam ekonomi dan pemerintahan.

Islam mengharamkan riba secara mutlak, termasuk pinjaman berbunga seperti pinjol. Riba melahirkan ketimpangan, penindasan, dan bubble economy, gelembung ekonomi semu yang rapuh terhadap guncangan. 

Allah Swt berfirman:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Jika tidak kamu lakukan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya...” (TQS. Al-Baqarah: 278).

Islam mewajibkan perputaran harta di sektor riil: perdagangan, pertanian, industri, syirkah. Berbeda dengan kapitalisme yang membuat uang berputar di sektor non-riil seperti saham spekulatif, obligasi berbunga, dan trading valuta asing.

Negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui Khilafah akan mengelola SDA secara mandiri demi rakyat, bukan diserahkan ke korporasi atau bergantung impor. Khilafah juga menjamin distribusi kekayaan merata. Data CELIOS menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara kekayaan 55 juta rakyat kelas bawah.

Allah Swt berfirman:  

“...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (TQS. Al-Hasyr: 7)

Dengan demikian, selama sistem kapitalisme sekuler dipertahankan, krisis ekonomi dan kesulitan hidup akan terus menghantui rakyat. Hanya dengan kembali kepada aturan Islam secara menyeluruh, kesejahteraan dan keadilan ekonomi dapat terwujud.