Pembungkaman Perlawanan Rakyat Gaza dalam Topeng Demiliterisasi

TanahRibathMedia.Com—Nestapa Gaza membutuhkan kembalinya kedaulatan yang hakiki. Di bawah bayang-bayang Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), ada harapan akan kedamaian. Namun yang hadir justru terasa seperti fatamorgana di tengah padang pasir. Kehadiran lembaga ini membawa narasi demiliterisasi yang tampak sebagai solusi diplomatik, justru menyimpan risiko yang mencekik. Hak pembelaan rakyat yang terjajah sebenarnya sedang dilucuti melalui upaya sistematis ini. Demiliterisasi dalam konteks Gaza bukan sekadar penghentian kekerasan, melainkan tipu muslihat untuk memastikan bahwa tangan-tangan yang melawan tetap kosong, sementara moncong senjata penjajah tetap kokoh berdiri di tanah mereka.

Dilansir dari antaranews.com (07-04-2026), Dewan Perdamaian (BoP) mendesak Hamas segera merampungkan rencana demiliterisasi Jalur Gaza paling lambat akhir pekan ini. Agenda ini menuntut penyerahan seluruh persenjataan pejuang serta pembongkaran peta jaringan terowongan bawah tanah. Melalui kesepakatan ini, pemerintahan baru akan dibentuk di bawah kendali BoP dengan pengawasan pasukan internasional. Narasi netralisasi militer ini berjalan di tengah fakta lapangan yang masih diwarnai bentrokan bersenjata antara kedua pihak.

Hamas secara resmi telah mendesak komunitas internasional untuk segera menindak tegas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel di Jalur Gaza yang telah menyebabkan sedikitnya 749 orang tewas dan lebih dari 2.000 lainnya terluka. Kelompok tersebut menyoroti serangan udara yang masih terus berlangsung, termasuk hantaman di dekat sekolah pengungsian yang menewaskan 10 orang sipil, sebagai bukti nyata pengabaian kesepakatan damai. Situasi ini menunjukkan kondisi kemanusiaan yang semakin kritis di tengah upaya diplomasi global yang belum mampu menghentikan eskalasi kekerasan di lapangan. Faktanya darah yang terus mengalir di tanah Gaza tampak dikesampingkan oleh retorika perdamaian di atas meja perundingan. 

BoP bukanlah mediator yang netral, melainkan jebakan kapitalisme global yang memihak pada kepentingan Barat dan Zionis. Dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak pro-Zionis, lembaga ini bukan alat perdamaian sejati, melainkan strategi untuk melanggengkan penjajahan. Dengan agenda membungkam perlawanan rakyat Gaza demi mengamankan kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Mustahil sebuah perdamaian yang adil lahir dari rahim institusi yang pengurusnya justru menjadi penyokong utama pihak agresor.

Pelucutan senjata merupakan upaya licik Barat, khususnya AS, untuk menghentikan api perjuangan rakyat Gaza yang berlandaskan spirit jihad. Ironisnya, di tengah tekanan ini, para pemimpin negeri Muslim tampak tidak berdaya. Terjangkiti penyakit wahn cinta dunia dan takut mati mereka lebih memilih jalan diplomasi semu dan bergabung dalam barisan BoP daripada mengirimkan bantuan militer nyata. Diplomasi tanpa kekuatan militer di hadapan penjajah hanyalah penyerahan diri secara sukarela yang dibungkus dengan bahasa yang sopan.

Demiliterisasi ini juga merupakan bagian dari serangan pemikiran yang berhasil mengubah cara pandang umat. Barat ingin umat Islam menganggap perlawanan sebagai ancaman dan penyerahan senjata sebagai satu-satunya jalan damai. Dengan melucuti senjata rakyat Gaza, mereka bebas mendesain ulang wilayah tersebut menjadi pusat wisata dan hunian mewah di bawah kontrol asing. Gaza ingin dijadikan proyek ekonomi yang berkilauan, namun berdiri di atas kuburan massal martabat dan hak milik penduduk aslinya.

Solusi bagi Gaza bukanlah diplomasi yang melelahkan dan tak berujung, melainkan Khilafah. Palestina adalah wilayah Islam (tanah milik kaum Muslim) yang secara hukum syarak wajib dibebaskan melalui kekuatan militer, bukan sekadar negosiasi yang selalu berakhir dengan konsesi yang merugikan. Sejarah membuktikan bahwa kedaulatan sebuah wilayah yang dirampas hanya bisa kembali melalui tangan yang kuat, bukan melalui surat-surat protes yang diabaikan.

Akar masalah ketidakberdayaan hari ini juga terletak pada sekat nasionalisme yang membuat para pemimpin negeri Muslim bungkam. Padahal, membantu sesama Muslim adalah kewajiban karena ikatan akidah, sebagaimana firman Allah: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...” (Al-Hujurat ayat 10). Sayangnya, karena batas negara dan kepentingan nasional masing-masing, persaudaraan ini seolah luntur dan digantikan oleh sikap abai terhadap genosida yang menimpa saudara di Gaza.

Khilafah akan menjadi institusi yang mampu menggerakkan kekuatan militer dari seluruh negeri-negeri Muslim secara terpusat untuk mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina. Hal ini sejalan dengan perintah Allah: “Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu...” (Al-Baqarah ayat 191). Hanya dengan komando satu kepemimpinan global, potensi militer umat Islam yang sangat besar tidak akan lagi tersumbat oleh sekat-sekat nasionalisme yang membelenggu.

Seorang Khalifah adalah sebagai raa’in (pengatur urusan) dan junnah (perisai) yang secara nyata akan melindungi nyawa serta kehormatan kaum Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu laksana perisai” (HR. Muslim). Tanpa perisai ini, rakyat Gaza akan terus menjadi sasaran empuk genosida dan permainan politik internasional yang kejam.

Khilafah bukan sekadar konsep politik, melainkan kewajiban syar’i yang menentukan nasib umat. Selama kepemimpinan ini absen, tragedi akan terus berulang, penguasa sekadar menjadi antek asing, dan darah Muslim terus tertumpah. Tegaknya satu kepemimpinan global akan mengubah segalanya umat tidak lagi meminta perlindungan melainkan menjadi pelindung, serta tidak lagi menjadi objek genosida melainkan menjadi kekuatan yang disegani dunia. Oleh karena itu, umat harus segera disadarkan melalui dakwah ideologis mengenai urgensi dan kewajiban memperjuangkan Khilafah sebagai solusi tuntas. Kesadaran ini menuntut konsolidasi dan peran aktif semua pihak dalam gerakan perubahan pemikiran global yang sistematis, sebab penegakan institusi Islam bukanlah utopia, melainkan janji Allah Taala yang memberikan kepastian kemenangan bagi mereka yang teguh memperjuangkan kebenaran.