Demokrasi Mengundang Bencana

TanahRibathMedia.Com—Indonesia tengah dirundung bencana. Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra terbilang bencana terbesar sepanjang tahun 2025 menimpa negara yang selalu berharap berkah dengan berdemokrasi sejak 1945 ini. Kenyataannya, demokrasi tidak membawa berkah tapi justru mengundang bencana.

Sebagaimana yang diungkap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bahwa sumber utama banjir di Tapanuli Selatan ada tiga yaitu kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air dan aktivitas penambangan emas. Artinya, banjir yang terjadi di Sumatera akibat alih fungsi hutan yang tidak memperhatikan analisa dampak lingkungan. 

Tiga kegiatan alih fungsi hutan yang disebutkan itu jelas melibatkan para kapitalis. Tidak terkecuali pembangunan listrik tenaga air (PLTA) yang melibatkan PT North Sumatra Hydro Energi (NSHE) yang merupakan konsorsium swasta dengan kepemilikan saham oleh investor China (Hongkong) dan Indonesia.

Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), lebih 600 perusahaan yang telah melakukan eksploitasi sumber daya alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumtera Barat. Akibatnya, deforestasi mencapai 1,4 juta hektar.

Dengan terjadinya bencana banjir barulah semuanya sadar dampak buruk dari eksploitasi hutan besar-besaran dari para kapitalis. Pertanyaannya, mengapa para kapitalis bebas mengeksploitasi hutan di Pulau Sumatera? Jawabannya adalah karena negara ini menganut demokrasi. 

Demokrasilah yang mengundang para kapitalis untuk mendirikan perusahaan-perusahaannya di Indonesia. Pasalnya, sistem demokrasi menjamin hak kebebasan setiap individu termasuk kebebasan dalam berekonomi. Jaminan kebebasan berekonomi ini mengharuskan negara tidak boleh melakukan intervensi dalam hal ekonomi agar kebebasan berekonomi setiap individu tidak terganggu.

Harapannya, kebebasan berekonomi melahirkan kompetisi terbuka sehingga mendorong setiap individu semakin maju secara ekonomi. Namun kenyataannya, kebebasan berekonomi hanya menjadi anugerah bagi individu yang cerdas, memiliki modal banyak dan tidak mengenal batasan. Mereka inilah yang menjelma menjadi para kapitalis yang menguasai jalannya perekonomian yang justru menghalangi individu lain untuk berkembang bahkan cenderung mengorbankan hak orang banyak seperti yang dirasakan warga Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dengan kebebasan berekonomi ini demokrasi juga tidak berkutik dihadapan para kapitalis asing. Sebab, para kapitalis asing menawarkan modal besar untuk membiayai kebutuhan negara yang menjadi tanggungan demokrasi. Artinya, demokrasi hidup dari kapitalis dan kapitalis membutuhkan perlindungan dari demokrasi. Parahnya, demokrasi justru menjadi alat bagi para kapitalis asing untuk melakukan ekspansi ke negara lain atas bantuan perangkat negaranya yang tampil adidaya dihadapan negara lain.

Tidak mengherankan jika para penguasa dalam sistem demokrasi termasuk juga penguasa di negara adidaya yang menganut demokrasi tidak sungkan menjadi pelayan bagi para kapitalis. Pasalnya, para penguasa sangat membutuhkan bantuan dari para kapitalis untuk menanggung ongkos yang tidak sedikit agar bisa menjadi pemenang dalam pesta demokrasi.

Akibat ketundukan demokrasi terhadap para kapitalis, akses individu masyarakat terhadap aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas sehingga lahirlah bencana berupa kesenjangan sosial, bertambahnya angka kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas. Bahkan bencana alam seperti banjir dan longsor di Pulau Sumatera termasuk akibat dari kelemahan demokrasi di hadapan para kapitalis.

Kebebasan berekonomi juga menghalalkan segala macam kegiatan ekonomi termasuk ekonomi ribawi. Padahal berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam riwayat Hakim bahwa riba dan zina termasuk dua hal yang mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selain kebebasan berekonomi, kebebasan lainnya yang dijamin oleh demokrasi juga berpotensi mengundang bencana. Kebebasan berperilaku telah menyuburkan perbuatan zina, hubungan seks menyimpang seperti homo seksual hingga pedofilia. Perilaku haram tersebut telah berperan langsung dalam menyebarkan berbagai macam penyakit seperti Sifilis dan HIV/AIDS. 

Begitu juga kebebasan berpendapat dan beragama memiliki andil besar dalam mengembangkan pemikiran dan ajaran yang menyimpang di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti sekulerisme, komunisme, liberalisme, pluralisme dan termasuk moderasi beragama. Akibatnya, banyak dari kalangan umat Islam tidak taat dengan agamanya bahkan berani menyimpang dari aqidah Islam serta menentang ajaran Islam yang tidak lain berisi petunjuk dan peringatan Allah Subhahu wa Ta'ala. 

Padahal dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan siapa saja yang menyimpang dari peringatan-Nya akan mengalami kehidupan yang sempit.

Jelaslah, mempertahankan demokrasi sama saja membiarkan diri kita, keluarga dan negeri kita yang tercinta terus-terusan dirundung bencana. Untuk itu, tidak ada jalan lain selain membuang demokrasi dan kembali kepada ajaran Islam secara totalitas. Karena dengan melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dan sempurna maka kebahagiaan di dunia dan akhirat akan kita dapatkan.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat at-Talaq ayat 1 sampai 2 bahwa Allah akan menujukkan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa dan memberikan mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Juga dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan berkah dari langit dan bumi bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada-Nya.