Menu MBG Berujung Darurat Kesehatan: Cermin Gagalnya Sistem Kapitalis Menyejahterakan Umat

TanahRibathMedia.Com—Suasana di SDN 016 Sagulung, Kota Batam, mendadak mencekam ketika 18 siswa harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan di sekolah. Para siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah-muntah sesaat setelah makan siang bersama. Petugas sekolah dan tenaga medis segera memberikan pertolongan pertama serta membawa mereka ke rumah sakit terdekat.

Menurut laporan Tribunnews Batam (29-9-2025), peristiwa ini terjadi pada Kamis siang (25/9). Pemeriksaan sementara menunjukkan dugaan kuat adanya kontaminasi pada makanan yang disajikan. Beberapa siswa harus menjalani perawatan intensif, sementara pihak sekolah dan dinas kesehatan masih menelusuri penyebab pasti kejadian ini.

Program MBG sejatinya lahir dari niat baik pemerintah. Tujuannya mulia, yakni memberikan makanan bergizi bagi anak-anak agar tumbuh sehat dan cerdas. Bahkan, program ini diharapkan memberi efek domino positif bagi petani, peternak, dan pedagang lokal. Namun, peristiwa di Batam membuka mata bahwa niat baik tanpa sistem yang benar justru bisa menimbulkan petaka.

Di balik program MBG, tampak jelas kesalahan cara pandang yang bersumber dari sistem kapitalisme sekuler. Pemerintah berusaha mengambil alih peran sektor-sektor ekonomi rakyat, seperti pertanian dan peternakan, seolah negara harus menjadi pelaku ekonomi sekaligus regulator. Padahal, negara bukan pelaku bisnis, melainkan pengatur kehidupan rakyatnya.

Ironisnya, sistem kapitalis yang diterapkan hari ini selalu menawarkan solusi instan dan pragmatis. Ketika muncul masalah stunting, solusinya bagi-bagi makanan bergizi. Ketika anak-anak dianggap nakal, solusinya dibangun barak pembinaan. Ketika kemiskinan meningkat, solusinya subsidi dan bantuan tunai.

Semua tampak seperti kepedulian, padahal sejatinya hanya menenangkan masyarakat awam tanpa menyentuh akar persoalan. Lebih parah lagi, program semacam MBG ini tidak lepas dari beban anggaran besar yang diambil dari pajak rakyat. Anggaran yang terus membengkak akan menggerus sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Semakin banyak program populis dijalankan, semakin besar pula ketergantungan negara terhadap pungutan pajak. Inilah wajah asli sistem kapitalis, yakni tampak memberi, padahal hakikatnya mengambil dari rakyatnya sendiri.

Karena itu, tujuan dakwah Islam bukan sekadar mengkritik kebijakan, tetapi membangun kesadaran umat bahwa akar masalahnya ada pada sistem kufur yang diterapkan. Selama sistem kapitalisme sekuler tetap menjadi dasar pengelolaan negeri, semua program sosial, sebesar apa pun anggarannya, maka hanya akan menjadi proyek sesaat yang memperpanjang penderitaan rakyat.

Kembali kepada Sistem Islam Kaffah

Islam memandang pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara yang tidak boleh diserahkan kepada proyek-proyek temporer. Rasulullah ﷺ bersabda:

Dalam sistem Islam, negara memiliki sumber pembiayaan yang kokoh dan adil. Dana publik diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, hasil kepemilikan umum, serta harta milik negara yang dikelola dengan amanah bukan dari pajak rakyat yang menindas.

Negara Islam juga memastikan seluruh rakyat, baik anak-anak, orang tua, laki-laki maupun perempuan, akan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang halal, thayyib, dan bergizi setiap hari, bukan hanya pada jam makan siang atau lewat proyek musiman seperti MBG.

Sistem Islam tidak mengandalkan “program kasihan”, melainkan membangun sistem ekonomi yang kokoh dan mandiri, di mana distribusi kekayaan berjalan adil dan setiap individu hidup sejahtera dalam naungan hukum Allah.

Peristiwa di SDN 016 Sagulung Batam bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cermin nyata dari kegagalan sistem sekuler kapitalis dalam melindungi dan menyejahterakan manusia.

Wahai kaum Muslimin, sadarilah bahwa semua problem yang menimpa umat hari ini, seperti kasus stunting, kemiskinan, rusaknya moral, hingga lemahnya pendidikan itu tidak akan selesai dengan proyek-proyek jangka pendek. Yang kita butuhkan bukan sekadar perubahan kebijakan, tetapi perubahan sistem secara total.