Kasus Raya, Bukti Lemahnya Negara Mengurus Rakyat

TanahRibathMedia.Com—Kabar duka datang dari Sukabumi setelah video kondisi seorang balita bernama Raya beredar luas di media sosial. Bocah berusia empat tahun itu meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan dengan tubuh yang dipenuhi cacing gelang.

Saat menjalani perawatan di RSUD R Samsudin SH Kotabumi, keluarga menyaksikan langsung seekor cacing sepanjang 15 cm keluar dari hidung Raya. Kondisi ini menjadi bukti betapa parahnya infeksi yang ia derita. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa infeksi cacing gelang tersebut sudah menyebar ke organ vital, termasuk saluran pernapasan hingga ke otak. Selain itu, Raya juga diduga mengalami komplikasi tuberkulosis meningitis yang semakin memperburuk keadaannya.

Raya lahir dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan mental. Orang tuanya Rizaludin dan Endah, hidup dalam kondisi serba kekurangan. Rumah mereka sempat hancur sebelum akhirnya diperbaiki warga sekitar. Keterbatasan ini membuat pengasuhan terhadap rakyat tidak maksimal. Sehari-hari, Raya sering bermain di kolong rumah panggung yang kotor dan dipenuhi kotoran ayam, dari sinilah penyakit perlahan masuk ke tubuh mungilnya.

Penanganan Raya terhambat oleh administrasi dan biaya rumah sakit yang mahal. Keluarga Raya tidak mempunyai identitas yang jelas apalagi BPJS, sehingga perawatan medis menjadi rumit. Alhasil, biaya perawatan Raya berubah menjadi beban mandiri, Dalam tiga hari, tagihan rumah sakit membengkak hingga puluhan juta rupiah, angka yang mustahil ditanggung keluarga miskin seperti mereka.

Kasus Raya menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan di negeri ini belum mampu memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya termasuk anak-anak.

Mahalnya biaya rumah sakit dan sulitnya birokrasi yang berbelit membuat orang tidak menikmati layanan kesehatan dengan mudah. Mekanisme pelayanan kesehatan masih sebatas formalitas saja.

Abainya negara dalam memberikan perlindungan bagi rakyat miskin dan lemah menjadi bukti nyata bahwa akses kesehatan dan perlindungan sosial hanya bergantung pada kondisi ekonomi dan birokrasi yang berbelit. Mereka dibiarkan hidup dalam kondisi sulit dan lingkungan yang tidak sehat. Padahal negara ini kaya akan sumber daya alam, ada minyak, emas, batu bara, nikel kelapa sawit, namun hasil sumber daya alam tersebut tidak kembali kepada rakyat, hanya pihak yang mempunyai kuasa dan uang saja yang menkmatinya, sedangkan rakyat dibiarkan mati sengsara.

Kondisi buruk ini merupakan dampak penerapan sistem kapitalisme. Di mana akses kesehatan diperjualbelikan demi keuntungan pribadi semata. Hanya kelompok tertentu yang bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak, seperti mereka yang dari golongan pejabat pengusaha dan orang-orang yang mempunyai banyak uang. Sedangkan rakyat kecil dibiarkan tetap sengsara tanpa ada rasa peduli terhadap nasib mereka.

Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dalam aktivitas sehari-hari baik dari segi makan, minum, tempat tinggal, obat-obatan, dan perilaku bersih. 

Kesehatan juga merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menjamin kesejahteraan dan menyantuni kalangan yang lemah sehingga kondisi sosial masyarakat pun terjaga dalam Islam. Kepedulian di antara masyarakat akan terbangun sehingga seorang muslim tidak akan membiarkan tetangga/saudaranya berada dalam kesulitan, mereka akan bersegera menolong.

Allah Swt. berfirman:

Dalam kepemimpinan Islam, negara hadir sebagai pelayan rakyat. Baitul mal dikelola untuk kepentingan umat, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua dijamin negara secara gratis. Sejarah membuktikan, rumah sakit di masa kekhilafahan bukanlah tempat bisnis, melainkan pusat pelayanan publik yang terbuka untuk siapa saja tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.

Sudah saatnya kita kembali kepada sistem atau syariat Islam yaitu dengan menyerukan tegaknya kembali daulah Khilafah. Karena, dalam naungan Khilafah umat akan dijamin pembiayaan layanan kesehatan dan pendidikan secra gratis, agar tidak ada lagi Raya lain yang menjadi korban karena keterbatasan biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Adapun terkait kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan), penguasa wajib menjamin kemudahan dalam pemenuhannya. Yaitu, berkaitan dengan harga yang murah, dan kemampuan daya beli masyarakat untuk mengaksesnya.