Menggapai Keadilan dan Kesejahteraan Guru, Melangkah Menuju Sistem Islam

TanahRibathMedia.Com—Saat kita semakin merasakan betapa pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa, para guru tetap menjadi salah satu ujung tombak utama. Mereka yang dengan penuh ikhlas mengajar dan membimbing anak-anak bangsa, sebenarnya juga memerlukan perhatian dan penghargaan yang setimpal. Sayangnya, tak jarang kisah mereka masih diwarnai oleh berbagai tantangan, khususnya soal kesejahteraan dan pengakuan. Mungkin kita bisa sejenak berhenti sebentar dan merenungkan sejauh mana sistem dan kebijakan saat ini mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka yang telah berjuang keras mendidik generasi penerus bangsa. 

Pemerintah seolah hanya mengedepankan keuntungan dan persaingan bebas, nasib guru sering kali terabaikan dan menjadi korban ketidakadilan. Banyak kebijakan yang tidak memihak kepada tenaga pendidik, malah memperparah penderitaan mereka. Gaji mereka seringkali jauh di bawah kebutuhan hidup yang terus melonjak (Detik.com, 15-06-2024).  Bahkan, gaji guru di banyak daerah belum mampu memenuhi kebutuhan hidup yang makin melambung, terutama di kota besar. Tunjangan-tunjangan yang sebelumnya sudah dijanjikan pun sering kali dipotong, terlambat cair, atau bahkan dihapuskan demi efisiensi yang dianggap menguntungkan pemerintah atau badan anggaran, seperti yang terjadi pada kasus tunjangan tambahan (Tuta) di Banten yang dicoret dari APBD 2025 (tangerangnews.co.id, 24-06-2025). 

Kabar kurang menggembirakan tentang ketidakpastian dan keterlambatan pencairan tunjangan, serta adanya rencana demo besar-besaran dan surat-surat keberatan dari para guru yang merasa haknya diabaikan, sehingga memperlihatkan betapa sistem pengelolaan dan penghargaan buat para tenaga pendidik di Indonesia masih jauh dari ideal (bantenraya.com, 20-04-2025). Kondisi ini secara nyata memperlihatkan bahwa nasib guru saat ini masih sangat memprihatinkan serta menjadi cerminan dari ketimpangan dan lemahnya sistem ekonomi serta pengelolaan pemerintahan yang tidak berorientasi pada keadilan sosial.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa hak-hak guru tidak lagi menjadi prioritas. Sistem ini juga memperlakukan guru sebagai komoditas yang bisa diperas, sehingga penghargaannya yang seharusnya tinggi justru terus dipangkas atas dasar efisiensi dan keuntungan finansial. Tidak jarang, gaji pegawai pendidikan ini tidak sebanding dengan beban kerja mereka yang semakin berat, mulai dari proses mengajar, membimbing, mengawasi, sampai mengurusi administrasi, sementara biaya kehidupan yang terus melonjak menambah tekanan mental dan finansial.

Lebih jauh lagi, dalam sistem kapitalisme, kekayaan nasional lebih banyak terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan korporasi besar, sedangkan guru dan tenaga pendidik tetap berada di posisi bawah yang tidak mendapatkan manfaat secara adil. Sistem ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan dianggap sebagai barang komersial, sehingga pengembangan kualitas tenaga pendidik sering kali terhambat oleh minimnya dana dan perhatian negara ataupun swasta. Banyak guru yang merasa tidak dihargai, merasa pekerjaan mereka tidak diakui dan bahkan dipandang sebelah mata. Mereka dipaksa bertahan dengan gaji dan tunjangan yang jauh dari cukup, demi mempertahankan keberlangsungan hidup dan menghindari konflik sosial yang lebih besar. Kalau sejak awal pengelolaan sistem ini saja sudah karut-marut, bagaimana nasib kualitas pendidikan dan generasi penerus bangsa?

Ketidakpedulian sistem kapitalisme terhadap hak-hak guru ini jelas mencoreng cita-cita keadilan sosial dan menimbulkan ketimpangan sosial. Bukannya membangun peradaban yang bermartabat, sistem ini malah memperlebar jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kegagalan ini harus disikapi serius dengan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang lebih adil dan berkeadilan, yang mampu menjamin hak semua pihak, terutama guru. 

Dalam pandangan Islam, konsep memberi penghormatan dan keadilan kepada guru sangat ditekankan, karena mereka adalah pewaris ilmu yang harus dihormati dan dilindungi. Sistem ekonomi Islam menuntut pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara secara adil melalui mekanisme zakat, infaq, dan sedekah, sehingga distribusi kekayaan dapat merata dan mendukung kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk tenaga pendidik. 

Selain itu, pengelolaan kekayaan secara transparan dan amanah menjadi kunci untuk memastikan dana yang ada benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, termasuk gaji guru yang layak dan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam kitab Sistem Pemerintahan Islam karangan Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani, mengutarakan bahwa Solusi fundamentalnya adalah kembali kepada sistem khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, di mana kekayaan negara dikelola secara adil dan merata, serta dipastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pendidikan berkualitas, memperhatikan hak-hak guru, dan menegakkan keadilan sosial. 

Dengan sistem ekonomi yang kokoh dan berlandaskan syariah, kekayaan alam dan sumber daya akan dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga penghasilan negara dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan guru sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Pendekatan ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang adil, berdaulat, dan bertanggung jawab karena seluruh sumber daya digunakan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk memberi penghormatan, perlindungan, dan gaji yang sesuai agar mereka dapat fokus mendidik generasi penerus bangsa secara optimal.

Sabda Rasulullah: “Imam adalah pelayan, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilayaninya” (HR. Bukhari dan Ahmad). 

Artinya segala hal yang berkaitan dengan pelayanan urusan rakyat menjadi tugas khalifah. Mengingatkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab penuh dalam memelihara keadilan dan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam urusan pendidikan dan penghormatan kepada tenaga pendidik. Sehingga mengembalikan kembali sistem Islam yang mampu menjamin keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan guru, dan menegakkan syariat secara utuh, agar pendidikan menjadi kekuatan umat, bangsa yang berdaya saing dan bermartabat adalah solusi yang hakiki.