M 0 Y 4, Sukses Membuat Ibu Rumah Tangga Mati Gaya

TanahRibathMedia.Com—Sesal dan kesal. Dua kata itu sepertinya belum cukup mewakili perasaan warga Rusunawa Fanindo, Batu Aji, Batam. Di penghujung Ramadan hingga Idulfitri, warga rusun harus menelan pil pahit berupa hambatan suplai air bersih yang terjadi selama dua pekan. 

Tidak berhenti sampai di situ. Belum genap sebulan, hal serupa terulang kembali. Informasi yang diterima oleh masyarakat melalui akun IG @airbatamhilir (ABH) karena adanya pekerjaan perbaikan pipa yang bocor di depan pintu 2 Batamindo, sehingga berdampak terhadap gangguan pelayanan air kecil hingga mati total pada Rabu, 10 Mei 2023. 

Adapun daerah atau wilayah yang terkena dampaknya meliputi: Kepri Mall, Central Sukajadi, Anggrek Mas 1 dan 2, Poltabes, Imperium, Baloi Polisi, Kembang Sari Sukajadi, Orchid, Palm Spring, Grand Orchid Bukit Kemuning, Perum. Devin, Winner Barelang, Rusun Pemko, Rusun BP,  Marina Kavling Lama, Sagulung, Tanjung Uncang dan sekitarnya.

Namun, realitas yang terjadi, tidak hanya sehari. Sampai tulisan dibuat ini sudah sepekan, air belum juga normal. Kalaupun ngalir, hanya malam hari, itu pun kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air harus disuplai pakai air tangki. 

Kondisi seperti ini jelas menghambat berbagai aktivitas, yang paling merasakan dampak penderitaan akibat tidak ada air adalah ibu-ibu rumah tangga. Karena aktivitas yang padat merayap, pekerjaan berjibun, yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan air adalah mencuci, masak, mandi, buang hajat dan lain sebagainya. Apalagi yang anggota keluarganya banyak seperti penulis. 

Ada sebagian yang akhirnya menguras dompet lebih untuk membeli air galon, karena tinggal di lantai atas. Tidak sanggup untuk angkat air dari bawah. Bagi yang masih tinggal di lantai satu, masih bisa mengangkat air dari bawah untuk memenuhi kebutuhan. Bukan air bersih yang diangkat, melainkan sumur tadah hujan, yang airnya agak kotor. Akan tetapi apa hendak dikata. Daripada tidak mandi. Asal badan basah dan bisa buang hajat. 

Kondisi seperti ini sering kali terjadi sejak peralihan pengelolaan dari ATB ke PT. Moya Holding Asia. Berbagai macam cara telah ditempuh. Mulai dari menandatangani petisi untuk protes hingga demo. Namun, sepertinya nihil hasil.

Seperti ini lah wajah asli dari kapitalisme. Berbagai proyek pembangunan yang dilakukan tidak lepas dari asas manfaat atau hanya berorientasi pada materi semata. Di samping itu selalu meniscayakan adanya liberalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, baik hutan maupun air.

Hal tersebut akan memungkinkan terjadinya deforestasi hutan, yang tentunya hal ini mengganggu bahkan merusak keseimbangan alam. Demi apa? Demi memuaskan keinginan segelintir orang dan korporasi. 

Adapun sudah menjadi rahasia umum dalam sistem politik demokrasi. Pemerintah tidak bertindak sebagai pengurus urusan rakyat, akan tetapi berfungsi sebagai regulator pemulus kebijakan korporasi.

Mengapa demikian? Karena sistem demokrasi, biaya politik yang begitu tinggi, sehingga ongkos demokrasi yang melambung ini tidak jarang dipikul oleh mereka-mereka yang memiliki kapital atau mereka-mereka yang merupakan pengusaha-pengusaha. Akhirnya para politisi ini bergandeng mesra dengan para oligarki untuk mewujudkan impiannya.

Oleh karena itu, wajar, jika sudah duduk di tampuk kekuasaan, mereka hanya mengutamakan pihak yang telah menyokong dalam pesta demokrasi tersebut. Akhirnya, lagi-lagi rakyat menjadi tumbal kekuasaan.

Padahal, seharusnya pemerintah menyadari tugasnya yaitu menjadi pemimpin atau sebagai Rain atau pengurus urusan rakyat. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, "Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab kepada gembalaanya".(HR. Bukhari)

Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia status air dalam Islam terdorong kepemilikan umum atau rakyat, yang wajib dikelola oleh negara bukan diserahkan kepada individu atau swasta asing. "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api".  (HR. Abu Daud).

Dalam pandangan Islam, negara harus berperan mengendalikan masalah air ini, mulai dari proses produksi hingga pendistribusian kepada masyarakat. Negara harus bertanggung jawab penuh terkait masalah gangguan suplai air, sehingga, semua masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan kemanfaatan air secara adil dan merata serta menyeluruh, tidak tebang pilih  sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi hal ini mustahil dalam sistem kapitalisme demokrasi. Namun, keadilan dan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk layanan air ini hanya akan terwujud apabila diurus oleh sebuah negara yang menerapkan sistem Islam secara sempurna dalam bingkai sebuah negara.