OPINI
Suara Kritis soal Karhutla Dihapus, Siapa yang Takut pada Fakta?
Oleh: Prayudisti SP
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam kesehatan masyarakat, ruang digital semestinya menjadi sarana untuk menyampaikan fakta, berbagi informasi, dan mengawasi penanganan bencana. Namun, ketika konten investigasi yang mengangkat bahaya kabut asap justru dihapus, publik berhak mempertanyakan transparansi platform dan perlindungan kebebasan berekspresi.
Kasus ini mencuat setelah video investigasi ilmiah Nalar Rawat mengenai kubah karbon monoksida (CO) dan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 1.200 di Kalimantan Tengah dilaporkan hilang dari TikTok sekitar 16 jam setelah dipublikasikan. Menurut informasi yang beredar, konten tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional. Penghapusan tanpa penjelasan spesifik menimbulkan pertanyaan tentang dasar moderasi yang diterapkan platform.
Di tengah polemik tersebut, CNN Indonesia (22-10-2026) melaporkan bahwa Menteri Komunikasi dan Digital membantah pemerintah meminta platform menghapus konten karhutla. Sehari kemudian, Komdigi (23-10-2026) meminta klarifikasi kepada Meta setelah jawaban Meta AI di Threads dikaitkan dengan dugaan pembatasan konten. Pemerintah menegaskan bahwa jawaban chatbot bukan bukti yang dapat memastikan adanya instruksi resmi untuk menghapus konten. Warta Ekonomi (25-10-2026) juga mengulas tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban atas dugaan pembatasan informasi karhutla.
Karena itu, penghapusan video Nalar Rawat perlu ditelusuri secara objektif. Belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa penghapusan tersebut merupakan perintah pemerintah. Namun, ketiadaan penjelasan yang spesifik tetap menjadi persoalan serius, terutama jika konten yang dibatasi berkaitan dengan keselamatan publik.
Ketika Informasi Publik Berhadapan dengan Kepentingan
Menurut data yang dicantumkan dalam laporan terkait karhutla, ratusan ribu warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan. Asap kebakaran gambut dapat mengandung partikel halus PM2.5 dan berbagai gas berbahaya, bergantung pada bahan yang terbakar dan kondisi pembakaran. Paparan pencemaran udara dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit jantung maupun paru-paru.
Dalam situasi seperti ini, informasi ilmiah yang kredibel menjadi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar bahan perdebatan di media sosial. Publik perlu mengetahui tingkat bahaya, wilayah terdampak, dan langkah perlindungan yang tepat. Jika suatu konten keliru, platform dapat memberikan alasan yang jelas dan membuka mekanisme banding. Akan tetapi, jika konten dihapus tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memahami apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan.
Demokrasi kerap menempatkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi sebagai prinsip penting. Namun, keberadaan prinsip tersebut tidak otomatis menjamin praktiknya berjalan tanpa hambatan. Ketika platform digital memiliki kendali besar atas distribusi informasi, keputusan moderasi yang tidak transparan dapat membatasi jangkauan suara masyarakat, termasuk kritik terhadap kebijakan publik.
Meski demikian, dugaan pembungkaman tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan penghapusan satu unggahan. Perlu ada pemeriksaan terhadap alasan penghapusan, kebijakan platform, bukti ilmiah yang digunakan, dan kemungkinan kesalahan moderasi otomatis. Justru transparansi dan verifikasi diperlukan agar kritik tetap kuat secara argumentatif serta tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik tidak terabaikan, sementara informasi mengenai ancaman tersebut harus melewati mekanisme distribusi yang dikendalikan perusahaan teknologi.
Islam Menjaga Lingkungan dan Membuka Ruang Koreksi
Dalam Islam, melindungi jiwa manusia dan mencegah kerusakan merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (QS Al-A’raf [7]: 56).
Ayat ini mengingatkan bahwa pengelolaan alam harus menjauhkan manusia dari kerusakan dan bahaya.
Penguasa pun memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR Bukhari dan Muslim). Konsekuensinya, pemerintah wajib memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, mengawasi sumber pencemaran, menindak pelanggaran, serta menyediakan informasi yang benar dan mudah diakses masyarakat.
Dalam tradisi politik Islam, menyampaikan kebenaran, menasihati penguasa, dan mengoreksi kebijakan yang keliru merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Rasulullah saw. bersabda, “Agama adalah nasihat.” Para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslim, dan masyarakat umum mereka.” (HR Muslim)
Prinsip tersebut menegaskan bahwa kritik yang bertujuan memperbaiki keadaan bukanlah sesuatu yang patut otomatis dicurigai sebagai ancaman. Kritik harus disampaikan dengan benar, berlandaskan bukti, dan bertujuan menghadirkan kemaslahatan. Sebaliknya, penguasa perlu bersikap terbuka terhadap koreksi, bukan sekadar mempertahankan citra keberhasilan.
Dalam perspektif penerapan syariat Islam secara menyeluruh, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya, penegakan hukum, dan pemenuhan hak masyarakat harus berjalan sebagai satu kesatuan. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan rakyat. Di saat yang sama, pengelolaan ruang digital harus menjamin keadilan, mencegah penyebaran informasi berbahaya, serta tidak sewenang-wenang menghalangi informasi yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
Jangan Biarkan Fakta Kehilangan Ruang
Polemik penghapusan konten karhutla seharusnya menjadi momentum untuk menuntut transparansi platform, mekanisme banding yang efektif, dan keterbukaan pemerintah terhadap kritik. Masyarakat berhak mengetahui alasan konten dihapus, sementara perusahaan teknologi harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan moderasinya.
Namun, perjuangan tidak boleh berhenti pada satu video yang hilang. Akar persoalan karhutla juga harus diselesaikan melalui pencegahan kebakaran, pengawasan pengelolaan lahan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Informasi yang benar perlu menjadi bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat, bukan tersisih oleh kepentingan pencitraan ataupun keuntungan ekonomi.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah dan kritik yang benar merupakan sarana perbaikan. Karena itu, suara yang mengungkap bahaya harus dijawab dengan data, klarifikasi, dan tindakan nyata. Jangan sampai ketika hutan terbakar dan rakyat kesulitan bernapas, informasi yang dapat membantu mereka justru kehilangan ruang untuk didengar.
Via
OPINI
Posting Komentar