SP
Korupsi Membudaya, Dana Bencana Turut Disikat
TanahRibathMedia.Com—Bencana seharusnya menjadi momentum menumbuhkan empati di hati sesama manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga pemerintah, merupakan kepanjangan tangan negara dalam hal kemanusiaan ketika terjadi bencana. Namun, sungguh miris, Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan untuk penanganan cepat saat terjadi bencana juga tidak lepas dari praktik korupsi.
Sebagaimana dikutip dari Kompas.com (13 Oktober 2026), KPK melakukan OTT di BNPB. Barang bukti yang disita berupa uang tunai Rp 1,4 miliar dan logam mulia. KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, mengungkap lima nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu di antaranya merupakan adik kandung Kepala BNPB sendiri.
Saat negeri ini dirundung bencana di hampir seluruh wilayah, mulai dari erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, gempa bumi, hingga karhutla yang hingga kini belum juga usai, para pejabat justru sibuk memperkaya diri. Rakyat seolah dibiarkan berjuang hidup sendiri. Bantuan yang hadir lebih banyak dari aksi solidaritas sesama rakyat. Berharap tanggapan cepat dari pemerintah hanya berujung kekecewaan bagi para korban. Setidaknya gambaran itulah yang bisa didapat dari ungkapan jujur para korban yang berseliweran di sosial media.
Lihatlah apa yang terjadi di NTT, bencana gempa yang terjadi 15 Agustus 2026 lalu menyisakan cerita pahit. Banyak korban yang jatuh bukan akibat bencana gempa itu sendiri, melainkan lambatnya penanganan dan kurangnya logistik mengakibatkan banyak korban meninggal di pengungsian. Jika sudah begini mungkin lebih tepat disebut bencana kemanusiaan daripada bencana alam.
Korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara mencerminkan persoalannya bukan sekadar lemahnya moral dan integritas para pejabat. Sistem demokrasi-kapitalis yang diterapkan di negeri ini memisahkan peran agama dalam ranah publik. Penguasa dipilih oleh rakyat untuk membuat hukum/aturan dan memimpin mereka dengan hukum tersebut.
Biaya politik dalam demokrasi yang sangat mahal melahirkan hubungan yang sifatnya transaksional antara pemimpin dan rakyat. Alih-alih fokus mengurus rakyat, penguasa lebih sibuk mengumpulkan modal balik dan membalas jasa para pengusaha yang turut “berinvestasi” pada saat kampanye. Inilah yang menjadi celah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem demokrasi.
Sebaliknya, Islam memandang pemimpin sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat). Kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketaatan rakyat pada pemimpin memiliki syarat selama pemimpin itu memerintah dengan apa yang Allah turunkan. Dengan paradigma seperti ini, tidak ada celah bagi penguasa maupun pejabat untuk memperkaya diri. Ditambah lagi, Islam memiliki aturan yang jelas dan tegas bagi pelaku korupsi (pencurian).
Bencana merupakan bagian qadha Allah yang tidak bisa dihindari. Namun jangan sampai penderitaan korban diperparah dengan keserakahan manusia. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem atau mengganti orang. Diperlukan perubahan sistem secara menyeluruh. Islam menawarkan sistem yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, dengan aturan yang berasal dari Sang Pencipta. Dengan aturan itu pengaturan urusan rakyat akan terkelola dengan adil dan bertanggung jawab.
Fadhilla Ika
(Sahabat Tanah Ribath Media)
Via
SP
Posting Komentar