OPINI
Asap Karhutla Membawa Petaka
Oleh: Dwi Nurpalah, S.Pd
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Baru-baru ini, aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk raksasa di atas patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20 Oktober 2026). Pesan yang diusung berbunyi, "Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup," serta "Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?" Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengkritik kebijakan krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam yang semakin parah. Salah satunya adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam selama kurang lebih empat bulan secara intensif dari Juli hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data Kompas.com (21-10-2026), luas karhutla melonjak dua kali lipat pada September 2026, melampaui catatan tahun 2019. Data satelit Nusantara Atlas menunjukkan akumulasi luas lahan terbakar di Indonesia hingga Agustus 2026 tercatat seluas 895.650 hektar, namun angka tersebut melonjak drastis hingga mencapai 1,92 juta hektar pada akhir September 2026. Dilansir dari Reuters (20-10-2026), kondisi ini memicu bencana kabut asap pekat, masalah saluran pernapasan pada ribuan warga, hingga polusi udara lintas batas (transboundary haze).
Karhutla telah menyebabkan indeks kualitas udara di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan berada pada fase membahayakan. Dampaknya sangat serius terhadap kesehatan warga, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Paparan gas beracun karbon monoksida (CO) juga sangat berbahaya bagi otak dan jantung.
Kondisi ini teramat berbahaya bagi kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia serta penyandang penyakit bawaan seperti asma. Korban jiwa diduga akibat paparan asap terus bermunculan. Seorang pengemudi ojek online di Palembang meninggal dunia setelah kondisi asmanya semakin parah akibat paparan asap karhutla. Begitu pula seorang guru SD di Banjarmasin yang memiliki riwayat asma mengalami perburukan kondisi akibat sering kambuh selama periode tersebut hingga akhirnya meninggal dunia.
Hak Menghirup Udara Bersih Terkalahkan oleh Asap Karhutla
Hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun realitasnya, setiap tahun selalu diwarnai agenda kebakaran hutan yang berdampak buruk pada pernapasan masyarakat. Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meningkat tajam; Kementerian Kesehatan RI mencatat akumulasi kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla menembus angka 306.309 kasus hingga pertengahan Oktober 2026, dengan 77 ribu di antaranya adalah anak-anak. Ini menjadi sebuah paradoks: negeri yang dijuluki paru-paru dunia justru membuat rakyatnya mati lemas kehabisan udara bersih akibat kepulan asap karhutla.
Negara dinilai gagal melindungi hak atas hidup dan kesehatan masyarakat. Selama empat bulan karhutla berlangsung, pemerintah tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, bahkan bantuan penanggulangan karhutla disinyalir dikorupsi oleh pejabat terkait. Alih-alih memberikan solusi serius saat rakyat membutuhkan, pemerintah justru dinilai tidak berupaya optimal.
Kebakaran hutan ini disinyalir merupakan akibat dari alih fungsi lahan gambut untuk ditanami sawit demi mencapai swasembada energi (produksi bahan bakar minyak berbasis nabati dan biodiesel). Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut sarat kepentingan yang menguntungkan segelintir pihak. Sejumlah bukti di lapangan mengindikasikan adanya unsur kesengajaan karhutla demi kepentingan bisnis. Akibatnya, aturan terkait fungsi hutan disalahgunakan, hukum dan sanksi terhadap perusak serta pembakar hutan tidak tegas, dan terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang menjadikan proyek tersebut sebagai lahan bisnis.
Solusi Islam dalam Mengatasi Karhutla
Dalam Islam, negara wajib melindungi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Islam menjamin perlindungan kehidupan manusia melalui konsep Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa/kehidupan). Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
"Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Bukhari-Muslim)
Dalam hal ini, pemimpin tidak boleh abai terhadap kebutuhan rakyatnya, terlebih saat tertimpa bencana karhutla yang mengancam kehidupan mereka. Mitigasi bencana harus dioptimalkan, dan penanganan asap karhutla yang melampaui ambang batas harus ditanggapi dengan sigap serta cepat, bukan dibiarkan berbulan-bulan hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat. Layanan kesehatan harus dibuka seluas-luasnya bagi warga terdampak. Negara yang berlandaskan syariat Islam tidak akan abai; kesehatan dan keselamatan rakyat adalah prioritas utama yang wajib dipenuhi.
Pengelolaan hutan dalam Islam akan dikembalikan sesuai fungsinya, yakni sebagai paru-paru dunia, pengatur tata air, penyerap karbon untuk menekan pemanasan global, serta habitat keanekaragaman hayati. Negara akan menerapkan tata kelola hutan demi kemaslahatan alam dan rakyat. Hutan tidak akan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis seperti penebangan liar, pembakaran lahan, konversi hutan, dan pertambangan yang sarat dengan agenda meraup keuntungan bersama para oligarki.
Dalam Daulah Islam, penerapan sanksi terhadap perusak hutan akan dilaksanakan dengan tegas. Penguasa akan memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku agar timbul efek jera dan tidak mengulangi tindakan serupa.
Tidak ada solusi lain yang komprehensif selain menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola sumber daya alam seperti hutan, agar benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat, bukan justru menjadi petaka.
Wallahu’alam bishshawab.
Via
OPINI
Posting Komentar