OPINI
Tiga Tahun Thufan al-Aqsha: Puluhan Ribu Pelajar Palestina Gugur, Dunia Gagal Melindungi Generasi
Oleh: Prayudisti SP
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Sekolah semestinya menjadi tempat anak-anak merajut masa depan, bukan ruang yang dihantui bom dan kematian. Namun, bagi anak-anak Palestina, perang telah merenggut hak untuk belajar, tumbuh, dan hidup dengan aman. Tiga tahun sejak Thufan al-Aqsha, besarnya korban dari kalangan pelajar menjadi bukti betapa mahal harga yang harus dibayar rakyat Palestina di tengah konflik berkepanjangan.
Metro TV (7-1002026) melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan Palestina mencatat 20.748 pelajar dan 1.058 tenaga pendidikan serta administrasi tewas di Jalur Gaza dan Tepi Barat selama tiga tahun konflik. Detik.com (8-10-2026) turut memberitakan besarnya korban dari kalangan pelajar dan guru Palestina. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan ribuan kehidupan yang terputus, keluarga yang kehilangan anak, serta masa depan bangsa yang terancam.
Di Tepi Barat, kekerasan juga terus berlangsung. Data yang dilaporkan otoritas Palestina menyebutkan 1.210 warga Palestina tewas, sekitar 13.350 terluka, dan lebih dari 24.600 orang ditahan dalam periode yang sama. Metro TV (7-10-2026) turut menggambarkan kehancuran Gaza melalui data korban jiwa dan dampak perang selama tiga tahun.
Tragedi ini memperlihatkan bahwa penderitaan Palestina tidak berhenti pada kehancuran bangunan. Ketika sekolah rusak, guru terbunuh, dan anak-anak kehilangan akses pendidikan, yang ikut dihancurkan adalah fondasi kehidupan masyarakat. Generasi yang semestinya membangun masa depan justru harus bertahan di tengah kehilangan, pengungsian, kelaparan, dan trauma.
Perang, Penjajahan, dan Runtuhnya Perlindungan terhadap Warga Sipil
Besarnya korban pelajar Palestina menuntut pertanyaan mendasar: mengapa kekuatan politik dan militer dunia tidak mampu menghentikan penderitaan berkepanjangan ini?
Penjajahan dan perebutan wilayah telah menciptakan ketimpangan kekuasaan yang membuat rakyat Palestina terus menanggung akibatnya. Serangan terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan, terlebih ketika menimbulkan korban sipil, harus diselidiki secara independen. Komisi Penyelidikan Independen PBB pada Juni 2025 menyatakan bahwa penghancuran infrastruktur pendidikan Gaza oleh militer Israel dapat merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hukum humaniter internasional sebenarnya mewajibkan pihak yang berperang membedakan sasaran militer dan warga sipil, serta mematuhi prinsip proporsionalitas dan tindakan pencegahan. Sekolah dan anak-anak memperoleh perlindungan khusus. Karena itu, alasan keamanan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk serangan membabi buta atau tindakan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan.
Sayangnya, kecaman diplomatik dan mekanisme internasional belum mampu menghadirkan perlindungan yang memadai. Ketika kepentingan geopolitik mengalahkan komitmen kemanusiaan, resolusi dan pernyataan solidaritas berisiko berhenti menjadi dokumen tanpa perubahan berarti di lapangan. Penguasa negeri-negeri Muslim pun perlu mengevaluasi efektivitas langkah diplomatik, bantuan kemanusiaan, tekanan politik, dan kerja sama mereka untuk menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina.
Allah Swt. berfirman:
“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak ...?” (TQS An-Nisa [4]: 75)
Ayat ini mengingatkan kaum Muslim tentang kewajiban membela orang-orang yang tertindas. Pembelaan itu harus diwujudkan melalui langkah nyata yang efektif, terukur, dan sesuai ketentuan syariat, termasuk bantuan kemanusiaan, advokasi, diplomasi, serta upaya menghentikan penjajahan.
Islam Mengharamkan Kezaliman dan Penjajahan
Islam memiliki paradigma perang yang terikat oleh hukum Allah, bukan kebebasan tanpa batas untuk menaklukkan dan menindas. Jihad dalam syariat memiliki ketentuan, tujuan, dan batasan. Membela diri serta melawan penindasan merupakan bagian dari pembahasan fikih jihad, tetapi tindakan terhadap warga sipil yang tidak ikut berperang tidak boleh disamakan dengan pertempuran melawan kombatan.
Rasulullah saw. berpesan kepada pasukan yang diberangkatkan untuk berperang agar tidak berkhianat, tidak melampaui batas, dan tidak membunuh anak-anak. (HR Muslim, no. 1731). Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan perjuangan tidak menghalalkan segala cara. Anak-anak, perempuan, dan warga sipil harus dilindungi, sementara perjanjian dan aturan perang wajib dihormati.
Sejarah Islam memberikan contoh ketika Salahuddin al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem pada 1187 M, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kemenangan tersebut, penduduk diizinkan meninggalkan kota melalui mekanisme penebusan; sejumlah orang miskin juga memperoleh pembebasan melalui bantuan penguasa dan pihak lain. Peristiwa ini tidak berarti seluruh proses berlangsung tanpa kekerasan atau penderitaan, tetapi menunjukkan adanya tradisi pembahasan mengenai perlindungan penduduk dan perlakuan terhadap pihak yang kalah.
Pelajarannya jelas: kekuatan politik dan militer semestinya diarahkan untuk mengakhiri penindasan, bukan melanggengkannya. Pembebasan Palestina harus berorientasi pada keselamatan manusia, pemulihan hak-hak rakyat, dan terwujudnya kehidupan yang bermartabat.
Membangun Kekuatan untuk Membebaskan Palestina
Krisis Palestina menegaskan perlunya persatuan umat Islam dan kepemimpinan yang sungguh-sungguh melindungi kaum tertindas. Dalam perspektif politik Islam, gagasan Khilafah dipahami sebagai institusi kepemimpinan yang menyatukan umat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat. Para pendukungnya memandang institusi tersebut sebagai salah satu jalan membangun kekuatan politik yang mampu memperjuangkan pembebasan Palestina.
Namun, pembentukan institusi politik saja tidak otomatis mengakhiri penjajahan. Kekuatan tersebut harus disertai kapasitas diplomatik, ekonomi, kemanusiaan, pertahanan, dan tata kelola yang adil. Segala tindakan juga wajib tunduk pada ketentuan syariat yang melindungi jiwa serta prinsip hukum humaniter yang melindungi warga sipil.
Allah Swt. berfirman:
“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (TQS Al-Anbiya [21]: 107)
Ayat ini menegaskan bahwa misi Islam adalah menghadirkan rahmat bagi seluruh manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Karena itu, perjuangan membebaskan Palestina harus berjalan bersama penolakan terhadap pembunuhan warga sipil, pengusiran paksa, dan segala bentuk kezaliman, siapa pun pelakunya.
Tiga tahun Thufan al-Aqsha telah memperlihatkan betapa mahalnya harga yang dibayar generasi Palestina. Puluhan ribu pelajar kehilangan masa depan, sementara dunia masih berjuang menemukan jalan untuk menghadirkan keadilan. Palestina tidak cukup dibela dengan air mata dan kecaman. Ia membutuhkan tindakan nyata, persatuan, dan kepemimpinan yang menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan geopolitik. Dalam pandangan Islam, kekuatan sejati bukanlah kemampuan menghancurkan lawan tanpa batas, melainkan kemampuan menghentikan kezaliman, melindungi yang lemah, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh umat manusia.
Via
OPINI
Posting Komentar