OPINI
Tanah sebagai Amanah, Bukan Ladang Serakah
Oleh: Umi Alfi
(Muslimah Pemerhati Generasi)
TanahRibathMedia.Com—“Karena nila setitik, rusak susu sebelanga.” Ini menggambarkan adanya dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN dan kembali mengingatkan bahwa ulah segelintir pejabat dapat mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga hak masyarakat atas tanah.
Hal ini sebagaimana diberitakan Kompas.com (16 September 2026), KPK mengungkap adanya “struktur bayangan” di lingkungan ATR/BPN, yakni pihak-pihak di luar struktur resmi yang disebut memiliki akses dan peran dalam urusan pertanahan. Dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menduga adanya suap Rp1,5 miliar serta penerimaan lain hingga miliaran rupiah.
Fakta tersebut tentu memprihatinkan. Tanah merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketika kewenangan pertanahan bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan aliran uang, celah penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin besar.
Ketika Tanah Menjadi Komoditas
Korupsi pertanahan tidak cukup dilihat sebagai persoalan moral individu semata. Ada persoalan tata kelola dan paradigma yang perlu dikritisi. Dalam sistem kapitalisme, tanah lebih dipandang sebagai barang ekonomi dan instrumen investasi yang dapat dimiliki, dikuasai, serta ditimbun untuk memaksimalkan keuntungan.
Nilai tanah yang tinggi menjadikannya objek perebutan kepentingan. Pihak yang memiliki modal besar memiliki peluang lebih besar untuk menguasai lahan strategis. Jika kondisi ini tidak diimbangi aturan yang melindungi kepentingan masyarakat, penguasaan tanah dapat terkonsentrasi pada segelintir pihak dan melahirkan ketimpangan.
Di sisi lain, pejabat yang memiliki kewenangan atas administrasi pertanahan berada pada posisi strategis. Jika integritas dan pengawasan lemah, kewenangan tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Praktik suap, pemalsuan atau manipulasi data, rekayasa sertifikat tanah, hingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meraih keuntungan pribadi. Karena itu, persoalannya bukan sekadar siapa yang tertangkap, tetapi bagaimana sistem mampu menutup celah agar praktik serupa tidak terus berulang.
Islam Mengatur Kepemilikan Tanah
Islam memiliki konsep kepemilikan yang berbeda. Harta, termasuk tanah, tidak dipandang semata-mata sebagai komoditas yang bebas dikuasai tanpa batas. Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Tanah yang tergolong kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh perseorangan jika pemanfaatannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Negara bertanggung jawab mengelola sumber daya tersebut demi kesejahteraan bersama, bukan membiarkannya dikuasai oleh segelintir pihak.
Selain itu, Islam juga mengatur pemanfaatan tanah agar tidak dibiarkan terbengkalai tanpa pengelolaan yang produktif. Dalam fikih terdapat konsep ihya' al-mawat, yakni menghidupkan tanah mati agar produktif. Pengaturan tanah terlantar juga bertujuan agar tanah tidak sekadar ditimbun sebagai aset, sementara masyarakat membutuhkan lahan untuk kehidupan dan produktivitas.
Dengan demikian, pengelolaan tanah tidak dibiarkan mengikuti mekanisme kepentingan modal semata. Negara memiliki peran penting dalam memastikan distribusi dan pemanfaatannya berjalan sesuai ketentuan syariat.
Pejabat Harus Amanah
Namun, aturan yang baik membutuhkan pelaksana yang amanah. Islam menumbuhkan ketakwaan pada setiap individu melalui pendidikan yang membentuk pola pikir dan pola sikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seorang pejabat tidak memandang jabatan sebagai jalan memperkaya diri, tetapi sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap orang merupakan pemegang amanah kepemimpinan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang berada dalam tanggung jawabnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip tersebut menempatkan jabatan sebagai tanggung jawab, bukan privilese untuk mendapatkan keuntungan. Pejabat pertanahan semestinya menyadari bahwa keputusan yang dibuat dapat menentukan hak dan kehidupan banyak orang.
Islam juga memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi. Penyalahgunaan jabatan dan harta publik tidak dibiarkan. Pelanggaran yang tidak ditetapkan jenis dan kadar hukumannya secara khusus dalam syariat dapat dikenai ta'zir, yakni hukuman yang ditentukan oleh penguasa dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran dan dampak yang ditimbulkannya. Penerapan sanksi ini bertujuan menimbulkan efek jera serta menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penangkapan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan dilakukan dengan membangun individu yang bertakwa, sistem pengawasan yang kuat, tata kelola yang menutup celah penyalahgunaan, serta sanksi yang tegas.
Dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan ATR/BPN seharusnya menjadi titik awal untuk mengkaji persoalan pertanahan secara lebih mendalam hingga menyentuh akar permasalahannya.Tanah bukan sekadar angka dalam transaksi ekonomi, melainkan amanah yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Jika tanah dikelola sebagai amanah, pejabat bekerja dengan ketakwaan, dan negara benar-benar menutup celah penyalahgunaan kekuasaan, maka tanah tidak menjadi ladang memperkaya segelintir orang, tetapi menjadi sumber kemaslahatan bagi masyarakat.
Via
OPINI
Posting Komentar