OPINI
Nasib Warga +62: Sudah Terkena Bencana, Dana Bantuan Pun Dikorupsi
Oleh: Ibu Tri
(Aktiivs Muslimah)
TanahRibathMedia.Com—Masih segar di ingatan kita, kejadian bencana besar di akhir tahun 2025, di mana terjadi banjir bandang yang menerjang 46 kabupaten di tiga provinsi di Sumatera yang telah menewaskan lebih dari 600 orang dan berdampak pada 1,5 juta jiwa yaitu di Aceh, Sumetera Utara, dan Sumatera Barat (BBC News, 2 Desember 2025). Bencana alam tersebut bisa dikatakan karena faktor alam, seperti cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi. Namun juga tidak lepas dari kesalahan manusia yang tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik, bahkan ada yang sengaja merusak alam. Penanganan dan penanggulangannya juga sangat lambat dan tidak cekatan, membuat dampak bencana ini sangat merugikan masyarakat terdampak. Mereka terlunta-lunta dan harus berusaha sendiri untuk bisa bertahan hidup
Sedang bencana alam lain yang terdahsyat di tahun 2026, dan sampai sekarang masih menimpa saudara-saudara kita di sejumlah kawasan di Kalimantan, Riau, Sumatera dan beberapa tempat lainnya di Indonesia yaitu bencana karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Kebakaran hutan yang terjadi telah menyebabkan penderitaan masyarakat terdampak, bahkan binatang-binatang di hutan ikut terbakar menjadi korban. Akibat kebakaran yang meluas, asap menyebar ke penjuru pemukiman warga, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan udara bersih untuk ruang hidupnya.
Kita semua tahu, di Indonesia, kejadian bencana baik banjir bandang, tanah longsor, karhutla dan lain-lain seperti berulang setiap tahun. Penanganan terhadap kasus bencana ini seperti lambat dari pihak pemerintah. Kabar terbaru, seperti dilansir Metro TV (15 Oktober 2025) menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menetapkan lima orang tersangka ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dilingkungan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPT). Dan fakta ini menunjukkan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi penanggulangan darurat kebencanaan telah diselewengkan.
Bahkan BBC News edisi 16 Oktober 2025 mewartakan bahwa telah ada paradigma yang menganggap bahwa bencana adalah sebagai lumbung keuntungan. Dugaan korupsi DSP semakin memperpanjang rantai masalah penanganan bencana. Efeknya tentu sangat luar biasa, yakni penanganan terhadap korban bencana tidak sesuai standar yang seharusnya. Kembali korban bencana ini menjadi korban yang terzalimi.
Mengerikan memang, ketika penjaga dana penyelamatan yang masyarakat terdampak bencana sangat membutuhkan, justru menjadi pihak yang menghalangi tersalurnya dana tersebut ke pihak yang membutuhka. Kasus korupsi DSP ini telah membuat suatu pengadaan logistik yang lambat sehingga memperpanjang penderitaan para korban bencana, menghambat penyelamatan serta pemuihan ekonomi yang tertunda.
Fakta bahwa begitu banyaknya kejadian bencana yang menimpa warga negeri ini, yang kemudian penanganan atas bantuan kepada korban yang sangat lambat, juga rekonstruksi atau pemulihan bencana yang tidak maksimal adalah bukti bahwa pihak – pihak yang bertanggung jawab atas hal ini telah melakukan kecurangan. Korupsi yang mereka lakukan sudah di luar kejahatan biasa. Mereka orang-orang yang seharusnya melindungi para korban bencana, tetapi justru menjarah dana siap pakai yang sangat di butuhkan masyarakat dalam kondisi darurat.
Kejadian seperti ini tidak bisa kita hindari, ketika sistem yang berlaku dan diterapkan di dalam kehidupan kita adalah sistem Kapitalisme. Dalam sistem ini, manusia dibuat tidak punya hati dan tega melakukan apapun demi kepentingan pribadi. Tidak ada filter keimanan yang membuat orang takut melakukan maksiat, seperti korupsi, dan tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya di dunia akan dimintai pertanggungjawaban.
Itulah siklus dalam sistem kapitalisme. Ketika seseorang ingin menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, maka dia butuh modal besar untuk mendapatkannya. Ketika dia sudah mendapatkan posisi yang diinginkannya, maka dia tidak akan ingat akan tugas dan tanggung jawab atas posisi yang dia pegang, tetapi justru disibukkan oleh tuntutan untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan untuk jabatannya. Oleh karena itu, seringkali yang dilakukan bukanlah mengurusi kepentingan masyarakatnya, tetapi justru menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi, politik balas budi dan jual beli jabatan adalah hal yang lumrah terjadi. Ditambah prosedur pengawasan yang lemah dan sistem sanksi yang tidak tegas, sangat membuka lebar kesempatan kejahatan bertumbuh subur dan merajalela.
Jadi dalam kehidupan yang menjadikan sistem kapitalisme sebagai sistem hidup, maka ketika terjadi bencana akan didapati masyarakat korban bencana adalah ibaratnya orang-orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah menderita karena menjadi korban bencana, ditambah lagi dana siap pakai yang seharusnya menjadi hak mereka telah dijarah pengelolanya sehingga semakin bertambah dan bertambahlah penderitaan mereka.
Kemudian solusi apa yang harus kita ambil, ketika menghadapi kenyataan seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus mencampakkan jauh-jauh sistem hidup kapitalisme, biang kerok kerusakan di muka bumi ini. Kita ganti dengan sistem yang sahih, yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sistem yang datang dari pencipta kita Allah Swt., yakni sistem Islam.
Dalam Islam, setiap manusia akan dibangun akidahnya dengan baik, yakni mempunyai keimanan yang kuat yang akan membentengi dia untuk merasa takut ketika akan melakukan suatu tindakan maksiat, dan selalu ingat bahwa apapun yang dilakukan dalam kehidupan didunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari sisi ini, celah untuk tindakan korupsi sudah ditutup rapat-rapat.
Ditambah lagi adanya paradigma dalam Islam, bahwa penguasa adalah raa’in, dan junnah, yakni pengurus dan pelindung rakyatnya. Negara wajib hadir paling depan untuk menjaga dan melindungi rakyatnya, apalagi dalam kondisi darurat bencana alam. Rakyat tidak akan dibiarkan menderita sendirian. Penanganan bencana, pemulihan sarana prasarana dan perlindungan kehidupan selanjut akan cepat ditangani. Jadi tidak ada ceritanya masyarakat yang menderita semakin menderita.
Benteng terakhir perlindungan Islam terhadap masyarakat, yakni sanksi yang tegas dan berat bagi pelaku kejahatan, maka sangat efektif mencegah seseorang untuk punya keinginan berbuat curang atau korupsi. Rasa takut yang tinggi akan dosa dan hukuman yang tegas atas perbuatan jahat, menjadi kunci utama menjauhkan manusia dari tindakan korupsi. Jadi sistem Islam adalah sistem yang sempurna, sistem yang akan menyelamatkan manusia dan alam semesta. Ketika sudah paham yang demikian, masihkah kita ingin mengambil selain Islam untuk mengatur kehidupan kita?
Wallahu ‘alam bissowab.
Via
OPINI
Posting Komentar