OPINI
Miskin di Negeri Kaya, Kekayaan Melimpah Jadi Musibah
Oleh: Umi Hanifah
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Negeri ini kaya tapi rakyatnya hidup sengsara. Berbagai kekayaan seperti gunung emas, sumur minyak bertebaran di perut bumi, hutan luas, lautan dengan berbagai ikannya, nikel, batu bara, dan masih banyak lagi kekayaan alamnya. Sayang, salah kelola menjadikan kehidupan rakyat masuk katagori miskin ekstrem.
Sumber masalah ada pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang menjadikan para kapital besar bisa menguasai apa saja, tambang minyak, emas, dan kekayaan alam lainnya. Rakyat hanya menjadi penonton keserakahan pengusaha yang di topang dengan penguasa zalim. Maka lahirlah berbagai UU, seperti UU Minerba, UU Omnibus Law, UU PMA, dan berbagai kebijakan zalim lainnya yang nyata menyusahkan rakyat.
Menurut Bank Dunia 68,4 persen penduduk lndonesia atau sekitar 194,6 juta jiwa berada dalam kemiskinan ekstrem. Indonesia masuk di posisi ke empat negara miskin tertinggi di ASEAN, dengan perhitungan pengeluaran 3 dolar AS (sekitar Rp52.000) per hari. (Buletin dakwah Kaffah edisi 461). Akibatnya, terjadi kesenjangan yang sangat lebar. Yang kaya semakin kaya, dan si papa semakin sengsara.
Institut For Development of Economic and Finance (INDEF) pada tahun 2025 mengungkapkan, bahwa 10% kelompok masyarakat terkaya di lndonesia menguasai 60,2% kesejahteraan nasional. Pada tahun 2026, kekayaan lima puluh orang terkaya di lndonesia mencapai nilai Rp4,651 Triliun (Buletin dakwah Kaffah edisi 461, 18-9-2026).
Islam Solusi Kemiskinan
Islam adalah sistem kehidupan yang terbukti mampu mengatasi kemiskinan hingga taraf sejahtera. Menurut Al-alamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah ulama besar dan mantan qaadi di Mahkamah Syariah di al-Quds Palestina, kemiskinan menurut lslam adalah ketika kebutuhan primer (hajaat al-asasiyyah) belum terpenuhi secara menyeluruh.
Kebutuhan primer atau mendasar dalam lslam adalah papan, pangan, dan sandang. Siapa saja yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya maka termasuk katagori miskin. Dan, siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun tidak bisa memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya, tidak dikategorikan miskin. (An-Nabhani, an-Nizhaam al-lqtishaadi fil al-Islam, hal 213).
Islam juga mewajibkan pada setiap laki-laki dewasa mencari nafkah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau keluarganya sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Firman Allah Swt.:
“Ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut beban kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, juga seorang ayah (menderita) karena anaknya. Pewaris pun berkewajiban demikian.” (TQS al-Baqarah [2]: 22).
Jika seorang ayah atau suami tidak mampu maka kerabat terdekatnya wajib membantu memenuhi nafkahnya tersebut. Namun jika ia tidak punya kerabat atau kerabatnya tidak mampu memenuhinya, maka kewajiban tersebut pindah kepada negara. Negara wajib memenuhi dan menjadi pelindung agar rakyatnya bisa kebutuhan primernya.
Negara wajib membuka lapangan pekerjaan yang luas kepada para laki-laki agar bisa bekerja. Negara juga membuka pelatihan kerja bagi para laki-laki agar punya ketrampilan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Negara akan memberikan pemahaman kepada para ayah atau suami bahwa bekerja mencari nafkah adalah kewajiban, dan haram mengabaikannya. Dalam lslam, ada kas negara atau Baitul mal yang kusus menangani orang miskin yaitu zakat. Sumber pemasukan lainnya bisa dari harta milik umum seperti tambang minyak, emas, nikel, lautan, hutan, kharaj, ghanimah, dan lainnya. Negara adalah pihak pengelola harta milik umum dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Negara memastikan bahwa setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya, bukan sekedar angka statistik. Distribusi yang merata adalah tanggung jawab negara, agar tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Jika negara mengalami defisit anggaran, boleh mengambil pajak (dhariibah) dari kalangan kaum muslimin saja yang kaya dan akan dihentikan jika sudah mencukupi kebutuhannya, sifatnya temporal tidak boleh terus-menerus.
Negara akan memberikan sanksi tegas terhadap individu atau perusahaan yang terbukti menguasai harta milik umum, karena melanggar syariat. Sanksi juga diterapkan kepada penimbun harta demi keuntungan pribadi atau kelompok. Negara akan memberikan sanksi takzir sesuai pendapat pemimpin negara, bisa berupa denda, penjara, hingga hukuman mati tergantung besar kecilnya pelanggaran. Walhasil, dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme, sumber daya alam yang melimpah jadi musibah. Hanya dengan penerapan sistem lslam kaffah, kekayaan alam menjadi berkah.
Wallahu a’lam.
Via
OPINI
Posting Komentar