OPINI
Ketika Kebakaran Hutan, ke Mana Prioritas Anggaran Negara?
Oleh: Bellamia Shafira A., Amd.
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Pada 12 Oktober 2026, Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas mengenai penanganan karhutla. Dalam laporan tersebut, BNPB menyebut masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar dan sedang ditangani di enam provinsi prioritas lahan gambut. Angka itu merupakan kondisi pada tanggal laporan, bukan akumulasi total luas kebakaran sepanjang tahun (Setneg.go.id, 12 Oktober 2026).
Beberapa waktu sebelumnya, 2 Oktober 2026, Presiden melantik anggota Wantimpres, total hak keuangan 26 anggota diperkirakan mencapai Rp1,989 miliar per bulan atau Rp23,868 miliar setahun. Perhitungan tersebut belum memasukkan fasilitas dan biaya operasional lainnya (sijogja.com, 4 Oktober 2026).
Di satu sisi, negara mengalokasikan anggaran untuk mendukung fungsi penasihatan Presiden. Di sisi lain, bencana ekologis membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah setiap pengeluaran negara telah disusun berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan manfaat publik yang jelas? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan besarnya anggaran, melainkan juga tentang bagaimana negara memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.
Lantas bagaimana fungsi Wantimpres dengan biayanya yang fantastis bisa berkontribusi terhadap kualitas pertimbangan kebijakan, termasuk dalam persoalan lingkungan? Kontribusi itu perlu dinilai melalui mekanisme evaluasi yang tepat.
Karhutla Berulang, Masyarakat Terus Menanggung Dampaknya
Kebakaran hutan yang terjadi berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tidak dapat dipandang sebagai bencana biasa yang cukup ditangani ketika api sudah membesar. Kondisi ini perlu ditelusuri: Mengapa penanganannya belum mampu memutus siklus bencana yang terus berulang?
Ketika bantuan dari negara lain turut menangani bencana, masyarakat berhak mempertanyakan kesiapan dan kapasitas penanganan di dalam negeri. Namun, negara tetap memikul tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung secara cepat, terkoordinasi, serta efektif.
Di tengah penanganan yang belum tuntas, masyarakat harus menanggung dampak karhutla secara langsung. Paparan asap meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan bayi, sekaligus mengganggu aktivitas, pendidikan, dan mata pencaharian. Karena itu, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan. Negara juga perlu memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan penyebab kebakaran ditangani secara menyeluruh.
Islam Memandang Kekuasaan sebagai Amanah
Berulangnya bencana ekologis perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Ketika penanganan bencana belum mampu mengatasi persoalan hingga ke akar penyebabnya, diperlukan evaluasi terhadap sistem pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan kunci terwujudnya penerapan Islam secara sempurna hinga terwujud kemakmuran masyarakatnya, termasuk dalam menjaga keselamatan jiwa, melindungi harta, dan mencegah kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
Islam memiiki prinsip hifz an-nafs atau menjaga jiwa dan hifz al-mal atau menjaga harta sebagai bagian dari tujuan syariat. Namun, perlindungan terhadap jiwa dan harta tidak cukup diwujudkan melalui penanganan ketika bencana telah terjadi.
Kebijakan negara tidak semestinya menempatkan kepentingan ekonomi di atas keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Karena itu, paradigma sekuler-kapitalistik yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam perlu dikritisi, terutama ketika orientasi keuntungan berisiko mengabaikan kemaslahatan publik.
Kesadaran terhadap persoalan tersebut semestinya mendorong kaum muslim untuk memahami Islam secara lebih menyeluruh, tidak hanya dalam urusan ibadah individual, tetapi juga dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam kaffah menawarkan kerangka nilai dan prinsip untuk menjalankan kekuasaan sebagai amanah, menetapkan kebijakan secara adil, mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta melindungi jiwa dan harta masyarakat. Karena itu, penerapan Islam dalam kehidupan dan pemerintahan perlu dibahas bukan sekadar sebagai seruan normatif, melainkan melalui penjelasan tentang bagaimana prinsip-prinsipnya menjawab persoalan nyata.
Dalam perspektif Islam, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terselenggaranya lembaga atau terlaksananya prosedur administratif. Ukurannya juga harus mencakup bagaimana amanah kekuasaan dijalankan untuk menjaga kehidupan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, lingkungan yang layak.
Perlindungan jiwa dan harta, pencegahan kerusakan lingkungan, serta penyelesaian akar persoalan karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui pengaturan kehidupan yang berlandaskan syariat Islam secara kaffah. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam urusan individu, tetapi juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu a'lam bish-shawab.
sumber:
https://www.sijogja.com/news/18417714166/gaji-wantimpres-rp765-juta-per-bulan-dapat-fasilitas-setara-menteri (4 Oktober 2026)
https://setneg.go.id/baca/index/pengantar_presiden_pada_rapat_terbatas_terkait_penanganan_kebakaran_hutan_dan_lahan_karhutla (12 Oktober 2026)
Via
OPINI
Posting Komentar