OPINI
Ilusi Pendidikan Gratis di Indonesia
Oleh: Asti
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Tanggal 18 September 2026, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC). Menurut Presiden, akses pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia (presidenri.go.id, 18-9-2026). Selanjutnya, untuk menindaklanjuti wacana tersebut, presiden telah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026. Wacana pendidikan gratis ini seperti menjadi angin segar di tengah himpitan ekonomi. Tapi pertanyaannya benarkah pendidikan gratis bisa benar-benar terwujud?
Pendidikan gratis bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya tahun ajaran 2005/2006 presiden SBY telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP, ada pula program Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berlaku sejak 2014 sampai sekarang. Berbicara tentang pendidikan gratis, tentu idealnya hal tersebut mencakup pembebasan 100% biaya pendidikan, termasuk biaya operasional sekolah, alat belajar dan buku, seragam, dll. Sayangnya, gambaran pendidikan gratis seperti ini masih terbatas pada SPP gratis, tidak mencakup keperluan pendidikan lainnya. Artinya, biaya-biaya lain seperti penyediaan seragam masih harus menjadi tanggungan orang tua.
Di tengah isu pendidikan gratis ini, seringkali kita juga disuguhi berita-berita tentang kerusakan bangunan sekolah. YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia) mencatat sekitar 55% ruang kelas dari jenjang SD hingga SMK mengalami kerusakan. Di jenjang sekolah dasar saja, Koordinator Sekolah Aman YAPPIKA Hardiyanto menyebut sekitar 733 ribu dari 1,2 juta ruang kelas rusak pada tahun ajaran 2025/2026. Ia menambahkan, pada 2026, sekitar Rp14 triliun dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah dari SD hingga SMA. Jumlah itu bahkan belum mencapai dua persen dari keseluruhan anggaran pendidikan (www.dw.com, 17-8-2026). Ada pula isu kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih sangat minim. Mereka harus berjuang dengan honor tiga ratus ribu sebulan, honor yang sangat jauh dari kata cukup untuk menutupi biaya hidup yang serba mahal.
Selanjutnya, hal yang perlu dipikirkan terkait pendidikan gratis adalah sumber pembiayaannya. Saat ini, total anggaran pendidikan sekitar 20% dari belanja negara Pemerintah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai pembiayaan, salah satu nya adalah program MBG yang menyedot 29,0% hingga 29,5% dari total anggaran pendidikan APBN 2026. (pundi.or.id, 28-01-2026). Seperti diketahui, sebagian besar pemasukan APBN Indonesia diambil dari pajak. Rakyat Indonesia dibebani berbagai jenis pajak yang mencekik. Pph, PPN, PPnBM, PBB, dan lain-lain. Itu berarti saat ini, pendidikan yang katanya “gratis” hakikatnya tidak benar-benar gratis tapi dibayar oleh tangan rakyat sendiri lewat pajak. Hal lainnya, presiden sempat mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan gratis ini akan diambil dari hasil sitaan korupsi. Salah-salah, kebijakan justru akan jadi upaya”pembiaran” korupsi itu sendiri.
Secara dampak, wacana pemberlakuan pendidikan gratis dikhawatirkan justru bisa menimbulkan ancaman schooling without learning. Anak-anak menghadiri sekolah secara gratis tapi tidak mendapatkan pembelajaran efektif akibat minim sarana serta guru yang tidak sejahtera.
Dari gambaran ini bisa dilihat, wacana pendidikan gratis yang diusung presiden saat ini tidak akan benar-benar ideal. Banyak PR dan potensi resiko yang butuh untuk diselesikan. Ini semua karena akar masalah pendidikan saat ini adalah pemberlakukan sistem kapitalisme dalam kehidupan. Negara tidak benar-benar berperan dalam pengurusan rakyat. Masalah pendidikan juga tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok yang benar-benar harus ditanggung, belum pengaturan sistem ekonomi yang menjadikan kesenjangan yang tinggi antara si kaya dan miskin. Selama sistem yang berlaku masih kapitalisme, pendidikan gratis yang ideal sepertinya akan tetap menjadi mimpi di siang bolong.
Untuk menyediakan program gratis, perlu diterapkan sistem Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Islam memandang pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Negara Islam harus menyediakan pendidikan gratis bagi semua rakyatnya. Negara wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, serta tenaga pendidikan yang ahli di bidangnya. Seluruh biaya pendidikan diambil dari Baitul Mal, yakni pos fa’i dan kharaj serta milkiyah ammah.
Pada masa Rasulullah, didirikan banyak yang dijadikan pusat pengajaran dan halaqah ilmu. Rasulullah saw. juga mewajibkan tawanan perang badar yang tidak mampu membayar tebusan harta untuk mengajar membaca dan menulis kepala 10 anak anshar. Beberapa literatur juga model pendidikan gratis zaman Utsmaniyah. Disana, dibangun kompleks pendidikan terpadu yang menyatukan masjid, madrasah, rumah sakit (darüşşifa), perpustakaan, dan dapur umum (imaret) dikenal dengan istilah Kulliye (Külliye). Contoh ikonik dari sistem ini adalah Süleymaniye Complex (Kompleks Sulaimaniyah) di Istanbul, yang dibangun pada masa Sultan Suleiman I. Di tempat ini, para pelajar tidak hanya mendapat pendidikan gratis, tetapi juga akomodasi (asrama) dan makanan gratis dari dapur umum wakaf.
Penyelenggaraan pendidikan gratis yang ideal membutuhkan pondasi yang kuat, baik dari segi kebijakan politik maupun sistem ekonomi negara. Hanya dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh, negara akan benar-benar mampu mewujudkan pendidikan gratis yang paripurna bagi seluruh rakyatnya.
Wallaahu ‘alam bish-shawab.
Via
OPINI
Posting Komentar